Parlemen Dikuasai Koalisi, Presiden Jokowi Sulit Dimakzulkan

MerahPutih.com - Direktur eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie mengatakan, bahwa untuk memberhentikan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia tidak bisa serta merta dilakukan hanya karena persoalan pandemi COVID-19.

Menurut Jerry, dalam memberhentikan seseorang sebagai Presiden harus memenuhi kriteria-kriteria, dan untuk sampai saat ini pun kriteria tersebut belum ditemukan di diri Jokowi sehingga ia bisa dimakzulkan.

Baca Juga

Jokowi Dikritik Diam soal Teror Diskusi UGM

“Presiden bisa dimakzulkan jika lakukan perbuatan tercela,” kata Jerry Massie kepada wartawan di Jakarta, Rabu (3/6).

Kemudian, Jokowi bisa dimakzulkan ketika terbukti secara hukum berkhianat kepada negara, terlibat di dalam tindak pidana korupsi dan melanggar hukum dengan pidana berat.

“Bisa dimakzulkan jika Presiden terlibat kasus korupsi atau dan perbuatan pidana berat lainnya. Namun dalam hal ini harus ada pembuktian secara hukum terlebih dahulu,” jelasnya.

Selain itu, jika melihat kekuatan politik saat ini, Jerry Massie memandang bahwa sejauh ini dari segi kekuatan politik Jokowi terbilang kuat. Mayoritas partai politik di parlemen pun adalah kelompok pendukung pemerintah.

"Hanya PKS yang oposisi, Demokrat dua kaki, PAN tak jelas. Parlemen dikuasai koalisi Jokowi jadi agak berat ada pemakzulan. Jadi menurut saya, dalam kondisi saat ini Jokowi sulit dilengserkan,” tegasnya.

Menko Polhukam, Prof Mohammad Mahfud MD menyebut bahwa untuk memberhentikan seseorang dari jabatannya sebagai Presiden, harus terpenuhi dahulu 5 syarat sahnya, tidak bisa hanya karena satu kebijakan yang dibuat kemudian menjadi dalil bagi mereka yang tidak suka dengan sosok Presiden untuk memakzulkan Presiden.

“Menurut Undang-undang Dasar harus memenuhi 5 syarat,” kata Mahfud

Baca Juga

Jokowi Sebut Penundaan Pelaksanaan Haji karena Belum ada Kejelasan dari Arab Saudi

Unsur yang harus dipenuhi agar seorang Presiden bisa diberhentikan dari jabatannya adalah melakukan pelanggaran hukum berupa ; (1) penghianatan terhadap negara, (2) korupsi, (3) penyuapan, (4) melakukan tindak pidana berat lainnya; atau (5) perbuatan tercela. Kemudian terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Hal ini termaktub di dalam Pasal 7A UUD 1945.

“Di luar itu, membuat kebijakan apapun Presiden itu tidak bisa diberhentikan di tengah jalan. Membuat kebijakan publik, ada kenaikan harga ini menurunkan itu di Indonesia, membubarkan ini membubarkan itu, dan itu sejauh tidak ada lima unsur tadi Presiden tidak bisa diberhentikan,” papar Mahfud. (Knu)