Paripurna APBD DKI di DPRD Batal

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Selasa, 15 Desember 2015
Paripurna APBD DKI di DPRD Batal

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (tengah) bersama Wakil Ketua Muhammad Taufik (kiri), Triwisaksana (kanan) memimpin rapat paripurna di Jakarta, Kamis (26/2). (Antara Foto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Megapolitan - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan DPRD lagi-lagi menemukan jalan buntu. Pasalnya, Pengesahan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang rencananya diketuk hari ini ditunda.

Rapat ini ditunda karena Pemprov DKI belum selesai memasukkan isi KUA-PPAS ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Penundaan itu diketahui setelah Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik melapor ke Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi.

"Eksekutif belum siap. Tadi pagi Sekda (sekertaris daerah) ke ruangan saya bilang RKA (rencana kerja dan anggaran) belum siap," kata Taufik di Gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat,m Selasa (15/12).

Taufik mengatakan Pemprov berjanji akan menyelesaikannya pada Kamis (17/12) mendatang. Dengan demikian, rapat paripurna Raperda APBD 2016 itu baru bisa digelar Kamis mendatang.

Meskipun demikian, menurut Taufik, DPRD tetap menggelar paripurna hari ini. Hanya saja, paripurna hari ini tidak membahas APBD DKI 2016.

"Jadi cuma paripurna soal raperda kepemudaan saja," ujar Taufik.

Kendati demikian, setelah disepakati bersama lewat Memorandum of Understanding (MoU) antara eksekutif dan legislatif, kemarin KUA-PPAS tahun 2016 senilai Rp66 triliun dapat disahkan lewat paripurna hari ini.

"Dia (Sekda) bilang paling hari Kamis paripurna bisa dilaksanakan," tambah Taufik.

Dengan begitu, Taufik menjelaskan, dari kondisi tersebut dapat dilihat dengan jelas siapa pihak yang tidak siap dalam pengesahaan KUA-PPAS sebagai calon dari APBD DKI tahun depan.

"Tuh bisa elu lihat siapa yang enggak siap dan menghambat," terangnya.

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi DKI telah terlambat menyerahkan draft Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016 kepada Kementerian Dalam Negeri.

Seharusnya, draft tersebut diberikan pada 30 November lalu. Namun, Ahok kembali melakukan evaluasi terhadap isi KUA-PPAS sehingga semua target penyelesaian menjadi tidak bisa dipenuhi.

Kini, Badan Musyawarah DPRD telah membuat kembali jadwal baru terkait pembahasan anggaran. Target baru penandatanganan MoU KUA-PPAS 2016 adalah 14 Desember sementara target penyerahan APBD DKI 2016 kepada Kemendagri adalah 21 Desember 2015. (dit)

 

BACA JUGA:

  1. Prostitusi Papan Atas Hanya untuk Gaya Hidup
  2. Ahok bakal Penjarakan Toko yang Cairkan KJP
  3. Ahok Keberatan Uang Dinas DPRD DKI 2 Juta
  4. Tak Mudik, Ahok Rayakan Natal di Jakarta
  5. Pemprov Setujui Pengadaan Laptop untuk 106 Anggota DPRD DKI
#APBD DKI #DPRD Jakarta #Pemprov DKI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
CFD Sudirman-Thamrin Minggu Besok Ditiadakan, Lokasi Digeser ke Kebayoran Lama
Kegiatan Car Free Day (CFD) Sudirman-Thamrin Minggu, 25 Oktober 2026 ditiadakan karena ada Jakarta Running Festival, dan dialihkan ke Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama.
Wisnu Cipto - Kamis, 22 Oktober 2026
CFD Sudirman-Thamrin Minggu Besok Ditiadakan, Lokasi Digeser ke Kebayoran Lama
Indonesia
Serapan Belanja APBD DKI 2026 Baru 54,39 Persen, Perangkat Daerah Diminta Gercep Selesaikan Kegiatan
Perangkat daerah diminta mempercepat penyelesaian kegiatan agar realisasi anggaran tidak menumpuk pada November dan Desember.
Dwi Astarini - Rabu, 21 Oktober 2026
Serapan Belanja APBD DKI 2026 Baru 54,39 Persen, Perangkat Daerah Diminta Gercep Selesaikan Kegiatan
Indonesia
Kekurangan Gaji 10 Bulan PJLP DKI Jakarta Janji Dibayarkan Akhir Oktober
Persoalan tersebut bermula ketika pembahasan APBD 2026 dilakukan pada 2025. Saat itu, besaran UMP Jakarta 2026 belum ditetapkan
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Oktober 2026
Kekurangan Gaji 10 Bulan PJLP DKI Jakarta Janji Dibayarkan Akhir Oktober
Berita Foto
Pemprov DKI Perluas Akses Hunian Layak lewat Pembiayaan Rumah
Suasana pemukiman padat penduduk di Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026).
Didik Setiawan - Senin, 12 Oktober 2026
Pemprov DKI Perluas Akses Hunian Layak lewat Pembiayaan Rumah
Indonesia
Bank Jakarta dan PAM Jaya Bakal IPO, Pramono Tegaskan DKI Tetap Pemegang Saham Mayoritas
Bank Jakarta dan PAM Jaya bakal IPO. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan, Pemprov tetap memegang saham mayoritas.
Soffi Amira - Minggu, 11 Oktober 2026
Bank Jakarta dan PAM Jaya Bakal IPO, Pramono Tegaskan DKI Tetap Pemegang Saham Mayoritas
Indonesia
Perubahan APBD DKI 2026 Disepakati Rp79,56 Triliun, Layanan Dasar Tetap Dijaga
DPRD DKI dan TAPD menyepakati Perubahan APBD 2026 sebesar Rp 79,56 triliun. Layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan bansos tetap dijaga.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 23 September 2026
Perubahan APBD DKI 2026 Disepakati Rp79,56 Triliun, Layanan Dasar Tetap Dijaga
Indonesia
Pramono: Pembangunan LRT Manggarai-Dukuh Atas Dimulai Paling Lambat Januari 2027
Gubernur DKI Pramono Anung menargetkan pembangunan LRT Manggarai-Dukuh Atas dimulai Januari 2027 dan rampung pada Agustus 2028.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 17 September 2026
Pramono: Pembangunan LRT Manggarai-Dukuh Atas Dimulai Paling Lambat Januari 2027
Indonesia
Direncanakan Sejak Era Fauzi Bowo, Proyek Jalan Sejajar Rel Pasar Minggu Ditargetkan Rampung 2027
Proses pembebasan lahan yang berjalan secara bertahap sempat terhenti akibat pandemi COVID-19.
Yusuf Abdillah - Senin, 14 September 2026
Direncanakan Sejak Era Fauzi Bowo, Proyek Jalan Sejajar Rel Pasar Minggu Ditargetkan Rampung 2027
Indonesia
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Staf PJLP Pemprov DKI Jakarta mengeluhkan upah yang diterima masih menggunakan perhitungan UMP 2025, meski tahun 2026 sudah berjalan.
Wisnu Cipto - Sabtu, 05 September 2026
PJLP DKI Menjerit Upah Masih Pakai UMP 2025, PSI Tuntut Tanggung Jawab Pemprov
Indonesia
El Nino Ancam Jakarta, 1.027 Petugas Disiagakan Hadapi Puncak Musim Kemarau
Difokuskan pada antisipasi kekeringan, kekurangan air bersih, kebakaran, dan penurunan kualitas udara.
Yusuf Abdillah - Rabu, 02 September 2026
El Nino Ancam Jakarta, 1.027 Petugas Disiagakan Hadapi Puncak Musim Kemarau
Bagikan