Pansus Cecar Pelaporan Keuangan Parkir di Jakarta
Dishub DKI menggembosi sejumlah motor yang parkir sembarangan di sebrang Istana. (foto: MerahPutih.com/Asropih)
MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta Raden Gusti Arief menyoroti buruknya pengaturan parkir on street di berbagai wilayah strategis Ibu Kota. Pasalnya, banyak ditemukan lokasi parkir on street yang tidak tertib secara operasional. Pemberlakuan tarif juga tidak jelas.
Parahnya lagi, pengolaan parkir on street cenderung dikuasai pihak yang tidak setor ke kas daerah. "Parkir on-street harus menjadi sumber PAD yang sehat dan tertata, bukan ruang abu-abu yang merugikan daerah," kata Gusti Arief di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (2/7).
Selain itu, sambung Gusti Arief, pengaturan parkir on street seharusnya memberi kenyamanan dan kepastian bagi pengguna kendaraan. "Bukan malah menambah kekacauan lalu lintas," tegasnya.
Pansus juga mendorong agar pengelolaan parkir on street dikaji ulang secara menyeluruh. Baik dari sisi penataan zonasi dan tarif progresif. Hal itu termasuk sistem pembayaran, maupun model kelembagaan pengelolaan dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
Baca juga:
Gusti Arief menyebut pansus juga akan menelusuri alur pelaporan keuangan dari pengguna parkir hingga kas daerah. Terutama terkait dengan potensi kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor perparkiran.
"Kami akan mencecar alur pelaporan keuangan dari pengguna parkir hingga ke kas daerah," ucapnya.
Lebih jauh ia mengatakan pansus mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk menjalan digitalisasi dalam sistem perparkiran. "Jangan sampai sistem digital yang seharusnya transparan justru menjadi alat pengelabuan setoran," ucapnya.
Pansus juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap sistem e-parking dan skema self-assessment. Kendati mengadopsi sistem cashless dan digital, peluang manipulasi data transaksi masih terbuka.
Hal itu disebabkan pelaporan pendapatan masih bersifat sepihak. Tidak ada verifikasi real time yang dapat diakses langsung oleh Pemprov DKI atau pihak independen. "Jakarta kehilangan potensi PAD yang besar jika ini terus dibiarkan," tegas Gusti Arief.
Karena itu, pansus berencana inspeksi mendadak (sidak) ke para operator parkir yang tidak hadir dalam rapat resmi pansus.
"Melihat backend dari sistem parkir itu sendiri," tutupnya.(Asp)
Baca juga:
Belum Putuskan Kenaikan Tarif, Pramono Pilih Fokus Tertibkan Parkir Liar
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Banjir Rob Meluas, 18 RT di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu Terendam
Jakarta Siapkan Perayaan Natal Meriah, Pramono: Bukan Hanya Ornamen, Tapi Juga Diskon
Gubernur Pramono Beri Tenggat 3 Hari untuk Satpol PP Tertibkan Atribut Parpol
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Pramono Ingin Perayaan Natal di Jakarta Lebih Semarak
Gubernur Pramono Usul Speaker Masjid dan Gereja Dipakai untuk Peringatan Dini Banjir
Gubernur Pramono Gerah Lihat Bendera Parpol Lama Terpasang di Jakarta, Perintahkan Satpol PP Lakukan Penertiban
Halte Tanjung Duren Diperluas untuk Optimalisasi Ruang, Akomodasi Keluhan Penumpang
Disebut PBB Jakarta Berpenduduk 42 Juta, Gubernur Pramono: Angka Itu Aglomerasi Jabodetabek
Pemprov DKI akan Kirim Bantuan Bertahap untuk Korban Longsor dan Banjir di Sumatra