Pansus Cecar Pelaporan Keuangan Parkir di Jakarta

Dwi AstariniDwi Astarini - Kamis, 03 Juli 2025
Pansus Cecar Pelaporan Keuangan Parkir di Jakarta

Dishub DKI menggembosi sejumlah motor yang parkir sembarangan di sebrang Istana. (foto: MerahPutih.com/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta Raden Gusti Arief menyoroti buruknya pengaturan parkir on street di berbagai wilayah strategis Ibu Kota. Pasalnya, banyak ditemukan lokasi parkir on street yang tidak tertib secara operasional. Pemberlakuan tarif juga tidak jelas.

Parahnya lagi, pengolaan parkir on street cenderung dikuasai pihak yang tidak setor ke kas daerah. "Parkir on-street harus menjadi sumber PAD yang sehat dan tertata, bukan ruang abu-abu yang merugikan daerah," kata Gusti Arief di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (2/7).

Selain itu, sambung Gusti Arief, pengaturan parkir on street seharusnya memberi kenyamanan dan kepastian bagi pengguna kendaraan. "Bukan malah menambah kekacauan lalu lintas," tegasnya.

Pansus juga mendorong agar pengelolaan parkir on street dikaji ulang secara menyeluruh. Baik dari sisi penataan zonasi dan tarif progresif. Hal itu termasuk sistem pembayaran, maupun model kelembagaan pengelolaan dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Baca juga:

DPRD DKI: Pembentukan BUMD Parkir Hanya Bancakan Politik



Gusti Arief menyebut pansus juga akan menelusuri alur pelaporan keuangan dari pengguna parkir hingga kas daerah. Terutama terkait dengan potensi kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor perparkiran.

"Kami akan mencecar alur pelaporan keuangan dari pengguna parkir hingga ke kas daerah," ucapnya.

Lebih jauh ia mengatakan pansus mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk menjalan digitalisasi dalam sistem perparkiran. "Jangan sampai sistem digital yang seharusnya transparan justru menjadi alat pengelabuan setoran," ucapnya.

Pansus juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap sistem e-parking dan skema self-assessment. Kendati mengadopsi sistem cashless dan digital, peluang manipulasi data transaksi masih terbuka.

Hal itu disebabkan pelaporan pendapatan masih bersifat sepihak. Tidak ada verifikasi real time yang dapat diakses langsung oleh Pemprov DKI atau pihak independen. "Jakarta kehilangan potensi PAD yang besar jika ini terus dibiarkan," tegas Gusti Arief.

Karena itu, pansus berencana inspeksi mendadak (sidak) ke para operator parkir yang tidak hadir dalam rapat resmi pansus.

"Melihat backend dari sistem parkir itu sendiri," tutupnya.(Asp)

Baca juga:

Belum Putuskan Kenaikan Tarif, Pramono Pilih Fokus Tertibkan Parkir Liar

#DKI Jakarta #Parkir Liar #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - 1 jam, 35 menit lalu
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - 2 jam, 2 menit lalu
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pemprov DKI Jakarta Cabuti Tiang Listrik, Menata Jaringan Kabel Udara tak Terpakai
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan seluruh kabel udara dapat diturunkan ke bawah tanah secara bertahap dalam lima tahun mendatang.
Dwi Astarini - Rabu, 30 September 2026
Pemprov DKI Jakarta Cabuti Tiang Listrik, Menata Jaringan Kabel Udara tak Terpakai
Indonesia
Gubernur Pramono Pastikan Penyusuaian Tarif Transportasi Umum Tak Bebani Masyaraka
Pramono berencana menaikkan tarif layanan Transjakarta dan Transjabodetabek pada 1 Januari 2027.
Dwi Astarini - Rabu, 30 September 2026
Gubernur Pramono Pastikan Penyusuaian Tarif Transportasi Umum Tak Bebani Masyaraka
Indonesia
Gubernur Pramono Klaim Transportasi Jakarta Lebih Baik daripada New York
Pramono menyebut salah satu hal yang menjadi perhatian Mamdani yakni bagaimana Jakarta mengintegrasikan berbagai moda transportasi dengan dukungan subsidi pemerintah daerah.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Gubernur Pramono Klaim Transportasi Jakarta Lebih Baik daripada New York
Indonesia
Ketua DPRD DKI Ingatkat Potensi Kebakaran Selama Kemarau El Nino
Masih banyak bangunan di Jakarta yang belum sepenuhnya memperhatikan standar keselamatan bencana kebakaran.
Dwi Astarini - Kamis, 24 September 2026
Ketua DPRD DKI Ingatkat Potensi Kebakaran Selama Kemarau El Nino
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Sikat Pungli di Kalijodo
Taman Kalijodo merupakan ruang publik yang harus terbebas dari aksi tindakan kriminal.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
DPRD DKI Minta Pemprov Sikat Pungli di Kalijodo
Indonesia
Wagub Rano Karno tak Larang Pemakaian Mobil Pribadi, Ajak Warga Pakai Transportasi Umum
Transportasi umum Jakarta akan memberikan kenyamanan, kemudahan, dan bebas kemacetan.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Wagub Rano Karno tak Larang Pemakaian Mobil Pribadi, Ajak Warga Pakai Transportasi Umum
Indonesia
Pemprov DKI Targetkan 9.000 Sekolah Jalankan Program Pengelolaan Sampah Elektronik
SMA Negeri 68 Jakarta Pusat menjadi titik awal pelaksanaan program E-Waste School Movement.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Pemprov DKI Targetkan 9.000 Sekolah Jalankan Program Pengelolaan Sampah Elektronik
Indonesia
Pemprov DKI tak akan Bongkar Jalur Sepeda di Jakarta
Namun, ada sejumlah aspek yang menjadi bahan evaluasi keberadaan lajur sepeda itu, agar nantinya bisa dimanfaatkan masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Pemprov DKI tak akan Bongkar Jalur Sepeda di Jakarta
Bagikan