Pansus Cecar Pelaporan Keuangan Parkir di Jakarta


Dishub DKI menggembosi sejumlah motor yang parkir sembarangan di sebrang Istana. (foto: MerahPutih.com/Asropih)
MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta Raden Gusti Arief menyoroti buruknya pengaturan parkir on street di berbagai wilayah strategis Ibu Kota. Pasalnya, banyak ditemukan lokasi parkir on street yang tidak tertib secara operasional. Pemberlakuan tarif juga tidak jelas.
Parahnya lagi, pengolaan parkir on street cenderung dikuasai pihak yang tidak setor ke kas daerah. "Parkir on-street harus menjadi sumber PAD yang sehat dan tertata, bukan ruang abu-abu yang merugikan daerah," kata Gusti Arief di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (2/7).
Selain itu, sambung Gusti Arief, pengaturan parkir on street seharusnya memberi kenyamanan dan kepastian bagi pengguna kendaraan. "Bukan malah menambah kekacauan lalu lintas," tegasnya.
Pansus juga mendorong agar pengelolaan parkir on street dikaji ulang secara menyeluruh. Baik dari sisi penataan zonasi dan tarif progresif. Hal itu termasuk sistem pembayaran, maupun model kelembagaan pengelolaan dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
Baca juga:
Gusti Arief menyebut pansus juga akan menelusuri alur pelaporan keuangan dari pengguna parkir hingga kas daerah. Terutama terkait dengan potensi kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor perparkiran.
"Kami akan mencecar alur pelaporan keuangan dari pengguna parkir hingga ke kas daerah," ucapnya.
Lebih jauh ia mengatakan pansus mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk menjalan digitalisasi dalam sistem perparkiran. "Jangan sampai sistem digital yang seharusnya transparan justru menjadi alat pengelabuan setoran," ucapnya.
Pansus juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap sistem e-parking dan skema self-assessment. Kendati mengadopsi sistem cashless dan digital, peluang manipulasi data transaksi masih terbuka.
Hal itu disebabkan pelaporan pendapatan masih bersifat sepihak. Tidak ada verifikasi real time yang dapat diakses langsung oleh Pemprov DKI atau pihak independen. "Jakarta kehilangan potensi PAD yang besar jika ini terus dibiarkan," tegas Gusti Arief.
Karena itu, pansus berencana inspeksi mendadak (sidak) ke para operator parkir yang tidak hadir dalam rapat resmi pansus.
"Melihat backend dari sistem parkir itu sendiri," tutupnya.(Asp)
Baca juga:
Belum Putuskan Kenaikan Tarif, Pramono Pilih Fokus Tertibkan Parkir Liar
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Pramono Tegaskan Perubahan Status PAM Jaya Jadi Persoda demi tak Beratkan APBD

DPRD DKI Janji Siap Kawal Tuntutan Massa Demo soal Anggaran dan Transparansi BUMD Dharma Jaya

Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran

Astrid Kuya Ceritakan Penjarahan Rumahnya, Banyak Anak Sekolah Ikut

Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan

DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu

Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik

Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan

Anggaran Rp 3,9 Miliar Habis untuk Perbaiki 18 Lampu Lalu Lintas Akibat Demo Anarkis di Jakarta

Hari Setelah Kericuhan: Jakarta Berangsur Pulih, Monas dan Area Vital Lainnya Sepi dari Unjuk Rasa
