Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap mengusut aliran dana hibah dari komisi antirasuah kepada sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Namun, kata Wakil Ketua Pansus Angket KPK Risa Mariska, pihaknya terlebih dahulu bakal mengundang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Terkait pertanggungjawaban dana ke ICW (Indonesia Corruption Watch) dan sebagainya, kita harus terlebih dahulu memanggil BPK," ujar Risa dalam pesan singkat di Jakarta, Jumat (30/6).
Wakil Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Barat ini menambahkan, Pansus Angket KPK bakal kembali bekerja pada Senin (3/7), pukul 11.00 WIB.
"Untuk agenda pemanggilan, kita akan mulai memanggil Prof Romli Atmasasmita, Yusril Ihza Mahendra dan BPK," pungkas Risa.
Sebelumnya, Guru Besar Universitas Padjajaran (Unpad) Prof Romli Atmasasmita melalui akun Twitter-nya @rajasundawiwaha, pagi tadi, meminta pansus angket menyelidiki aliran dana bantuan KPK kepada sejumlah organisasi sipil pegiat antikorupsi, seperti ICW.
Ia mendorong demikian, lantaran berdasarkan hasil analisa Lembaga Pengkajian Independen Kebijakan Publik (LPIKP) yang dibentuknya atas data BPK terhadap KPK dan audit keuangan ICW oleh kantor akuntan Yanuar dkk, disinyalir alian dana itu melanggar Undang-Undang (UU) Hibah.
Alasan lainnya, agar ratusan profesor hukum yang pro KPK, bisa bersikap independen terkait pembentukan dan kerja-kerja alat kelengkapan dewan (AKD) sementara tersebut.
Hasil analisa LPIKP itu tertuang dalam buku berjudul Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Antikorupsi: Fakta dan Analisis. Di dalamnya, berisi soal jumlah aliran dana ICW dari beberapa lembaga, baik dalam maupun luar negeri, serta catatan kritis menyangkut kinerja komisi antirasuah. (Pon)
Baca juga berita lain terkait Pansus Angket KPK dalam artikel: Pusako Menilai Pansus Angket KPK Untuk Gagalkan Korupsi E-KTP