Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - PANITIA khusus (pansus) hak angket terkait dengan pengawasan haji 2024 baru saja disahkan DPR RI. Pansus ini bakal mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar permasalahan pelaksanaan haji 2024.
Ada sejumlah alasan hingga pansus angket pengawasan haji mesti dicetuskan ke permukaan. Hal ini mencakup penetapan dan pembagian kuota haji tambahan yang tak didasarkan undang-undang (UU) dan adanya ketidaksesuaian antara kesimpulan hasil rapat panja Komisi VIII dengan kebijakan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas soal penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH).
"Tentu dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan lembaga yang berwenang (KPK) juga akan dilibatkan," kata anggota pansus angket haji Achmad Baidowi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7).
Meski demikian, pria yang karib disapa Awiek ini menyebut semua usul dari fraksi-fraksi di DPR yang masuk Pansus Angket Haji 2024 bakal didengar. “Mestinya dilibatkan, tapi ini aspirasi pribadi-pribadi nanti akan diusulkan panitia angket berlangsung," ujarnya.
Baca juga:
Selain itu, Sekretaris Fraksi PPP ini juga mengingatkan DPR merupakan lembaga politik. Dengan begitu, ia tak mempermasalahkan tudingan soal pembentukan pansus angket haji 2024.
“Ya, memang politik. Karena DPR merupakan lembaga politik. Kalau angket dinilai syarat politis itu hal yang wajar. Langkah panitia angket itu merupakan langkah politik yang dilakukan lembaga politik," imbuhnya.
Lebih lanjut Awiek menegaskan pembentukan pansus angket haji sebenarnya demi memperbaiki tata kelola pelaksanaan haji di Tanah Air. "Tentunya politik kebijakan haji yang akan datang itu lebih baik daripada yang ada hari ini,” pungkasnya.(Pon)
Baca juga:
