PAN Dorong DPR Tuntaskan RUU Terorisme


Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Mulfachri Harahap. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Mulfachri Harahap, berharap teror di Mapolda Sumatera Utara, Minggu (25/6) dapat mendorong DPR untuk segera menuntaskan Rancangan Undang-Undangan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme atau RUU Antiterorisme.
"Ini juga mendorong teman-teman di dewan untuk segera mungkin menuntaskan pembahasan UU Terorisme," ujarnya saat ditemui di acara open house di rumah dinas Ketua MPR, Komplek Widya Chandra, Jakarta Selatan, Minggu (25/6).
Wakil Ketua Komisi III DPR itu berharap, segala perbedaan pandangan di antara fraksi-fraksi di Parlemen terkait pasal-pasal RUU Antiterorisme dapat segera dicarikan titik temunya.
"Beberapa kejadian belakangan ini, seharusnya membuat teman-teman di parlemen bisa lebih memiliki common sense untuk segera menyelesaikan UU itu," tandasnya.
Mulfachri lantas mencontohkan beberapa pasal yang belum ada kesepakatan bersama, yaitu terkait pelibatan TNI dalam operasi-operasi penangkalan atau preventif tindak pidana terorisme.
"Saya kira, itu sesuatu yang bisa didiskusikan dengan pikiran tenang, lapang dada, dan tidak saling curiga," imbuhnya.
Mulfachri menilai, tidak ada salahnya TNI dilibatkan dalam penanggulangan terorisme tertentu.
"Sebatas mana keterlibatan ini, itu yang harus segera dicarikan titik temunya," pungkasnya. (Pon)
Baca juga berita terkait, Berikut ini: Momen Lebaran, Ini Harapan Sandiaga yang Belum Terwujud
Bagikan
Berita Terkait
Stok Gula Nasional Menumpuk dan Mafia Pangan Bergentayangan, Pemerintah Didesak Setop Impor Rafinasi Hingga Prioritaskan Petani Tebu Lokal

Pemerintah Diharap Prioritaskan Kembali Program Pembangunan Rusun Pesantren di RAPBN 2026

BPJPH dan BPOM Didesak Usut Tuntas Status Kehalalan Ompreng Program MBG yang Diduga Mengandung Minyak Babi

Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Bisa Penuhi Poin Penting Visi Astacita, Dorong Kemandirian Ekonomi Hingga Berantas Kemiskinan

DPR RI Buka Kesempatan Publik Berikan Masukan dan Pandangan Terhadap Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc HAM MA

Bahan Bakar di SPBU Shell dan BP Langka, Kualitas BBM Pertamina Justru Jadi Sorotan

BEM Mahasiswa Kembali Geruduk MPR/DPR Besok, Tagih Janji Pemerintah soal 17+8 Tuntutan Rakyat

Pakar Soroti Pentingnya Keseimbangan dalam RUU Perampasan Aset, Bisa Menutup Celah Hukum

Politikus PKS Usul Perampasan Aset Disatukan Dengan Revisi Undang-Undang KPK, Hindari Aparat Gunakan Sebagai Alat Pemerasan

Rincian Gaji dan Tunjangan DPR Setelah 17+8 Tuntutan Rakyat Diakomodir Pimpinan DPR
