PAN Dorong DPR Tuntaskan RUU Terorisme

Yohannes AbimanyuYohannes Abimanyu - Minggu, 25 Juni 2017
PAN Dorong DPR Tuntaskan RUU Terorisme

Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Mulfachri Harahap. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Mulfachri Harahap, berharap teror di Mapolda Sumatera Utara, Minggu (25/6) dapat mendorong DPR untuk segera menuntaskan Rancangan Undang-Undangan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme atau RUU Antiterorisme.

"Ini juga mendorong teman-teman di dewan untuk segera mungkin menuntaskan pembahasan UU Terorisme," ujarnya saat ditemui di acara open house di rumah dinas Ketua MPR, Komplek Widya Chandra, Jakarta Selatan, Minggu (25/6).

Wakil Ketua Komisi III DPR itu berharap, segala perbedaan pandangan di antara fraksi-fraksi di Parlemen terkait pasal-pasal RUU Antiterorisme dapat segera dicarikan titik temunya.

"Beberapa kejadian belakangan ini, seharusnya membuat teman-teman di parlemen bisa lebih memiliki common sense untuk segera menyelesaikan UU itu," tandasnya.

Mulfachri lantas mencontohkan beberapa pasal yang belum ada kesepakatan bersama, yaitu terkait pelibatan TNI dalam operasi-operasi penangkalan atau preventif tindak pidana terorisme.

"Saya kira, itu sesuatu yang bisa didiskusikan dengan pikiran tenang, lapang dada, dan tidak saling curiga," imbuhnya.

Mulfachri menilai, tidak ada salahnya TNI dilibatkan dalam penanggulangan terorisme tertentu.

"Sebatas mana keterlibatan ini, itu yang harus segera dicarikan titik temunya," pungkasnya. (Pon)

Baca juga berita terkait, Berikut ini: Momen Lebaran, Ini Harapan Sandiaga yang Belum Terwujud

#RUU Terorisme #DPR #PAN #Terorisme
Bagikan
Ditulis Oleh

Yohannes Abimanyu

Wonderful Indonesia, Pesona Indonesia dan pesona gw adalah satu

Berita Terkait

Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU P2SK Menjadi UU P2SK
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyerahkan pendapat akhir ke Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 04 Juni 2026
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU P2SK Menjadi UU P2SK
Indonesia
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Cucun menegaskan otoritas keuangan wajib menyikapi pergerakan nilai tukar mata uang secara tepat dan cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Indonesia
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Pemerintah perlu memperkuat produksi bahan baku obat domestik melalui dukungan riset, insentif industri, dan kolaborasi lintas kementerian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Indonesia
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Penanganan korban kebakaran Kemayoran wajib mencakup pemulihan fisik serta mental secara terintegrasi melalui posko pelayanan satu pintu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Indonesia
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
DPR RI memetik pelajaran penting dari rentetan kekalahan hukum masa lalu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
Indonesia
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Legislator daerah pemilihan Sumatra Selatan II ini menaruh harapan besar pada pundak pimpinan baru BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Indonesia
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Nurhadi menyampaikan hal tersebut menanggapi keputusan Presiden Prabowo mengganti Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewijk Pusung dari jajaran pimpinan BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Indonesia
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
RDPU juga membahas struktur organisasi serta formulasi usia pensiun anggota kepolisian
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
Indonesia
Revisi UU HAM Diklaim Bukan Buat Perebutan Kewenangan Antarlembaga Kementerian dengan Lembaga Independen
revisi terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) bukan merupakan ajang perebutan kewenangan antarlembaga.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Revisi UU HAM Diklaim Bukan Buat Perebutan Kewenangan Antarlembaga Kementerian dengan Lembaga Independen
Indonesia
Pemalsuan Riset di Forum Ilmiah Internasional Pelanggaran Berat, DPR Desak Kemdiktisaintek Usut Tuntas
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani juga meminta kasus ini dibawa ke ranah pidana jika ada bukti otentik pemalsuan dokumen atau penipuan materiil.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Pemalsuan Riset di Forum Ilmiah Internasional Pelanggaran Berat, DPR Desak Kemdiktisaintek Usut Tuntas
Bagikan