PAN Dorong DPR Tuntaskan RUU Terorisme

Yohannes AbimanyuYohannes Abimanyu - Minggu, 25 Juni 2017
PAN Dorong DPR Tuntaskan RUU Terorisme

Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Mulfachri Harahap. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Mulfachri Harahap, berharap teror di Mapolda Sumatera Utara, Minggu (25/6) dapat mendorong DPR untuk segera menuntaskan Rancangan Undang-Undangan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme atau RUU Antiterorisme.

"Ini juga mendorong teman-teman di dewan untuk segera mungkin menuntaskan pembahasan UU Terorisme," ujarnya saat ditemui di acara open house di rumah dinas Ketua MPR, Komplek Widya Chandra, Jakarta Selatan, Minggu (25/6).

Wakil Ketua Komisi III DPR itu berharap, segala perbedaan pandangan di antara fraksi-fraksi di Parlemen terkait pasal-pasal RUU Antiterorisme dapat segera dicarikan titik temunya.

"Beberapa kejadian belakangan ini, seharusnya membuat teman-teman di parlemen bisa lebih memiliki common sense untuk segera menyelesaikan UU itu," tandasnya.

Mulfachri lantas mencontohkan beberapa pasal yang belum ada kesepakatan bersama, yaitu terkait pelibatan TNI dalam operasi-operasi penangkalan atau preventif tindak pidana terorisme.

"Saya kira, itu sesuatu yang bisa didiskusikan dengan pikiran tenang, lapang dada, dan tidak saling curiga," imbuhnya.

Mulfachri menilai, tidak ada salahnya TNI dilibatkan dalam penanggulangan terorisme tertentu.

"Sebatas mana keterlibatan ini, itu yang harus segera dicarikan titik temunya," pungkasnya. (Pon)

Baca juga berita terkait, Berikut ini: Momen Lebaran, Ini Harapan Sandiaga yang Belum Terwujud

#RUU Terorisme #DPR #PAN #Terorisme
Bagikan
Ditulis Oleh

Yohannes Abimanyu

Wonderful Indonesia, Pesona Indonesia dan pesona gw adalah satu

Berita Terkait

Berita Foto
Raker Menteri Imipas dengan Komisi XIII DPR Bahas Implementasi KUHP dan KUHAP
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengikuti rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 03 Februari 2026
Raker Menteri Imipas dengan Komisi XIII DPR Bahas Implementasi KUHP dan KUHAP
Berita Foto
RDP Korban Pelanggaran HAM Saudah dengan Komisi XIII DPR di Jakarta
Korban pelanggaran HAM Saudah mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/2/2026).
Didik Setiawan - Senin, 02 Februari 2026
RDP Korban Pelanggaran HAM Saudah dengan Komisi XIII DPR di Jakarta
Indonesia
Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah, Komisi II DPR: Dukung Program Prioritas Presiden
Forum rakornas memberikan kesempatan bagi para kepala daerah untuk mendengar secara langsung arahan Presiden terkait dengan program prioritas pemerintah pusat.
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah, Komisi II DPR: Dukung Program Prioritas Presiden
Indonesia
DPR RI Ungkap Penyebab Harga Bahan Baku Farmasi Mahal di Indonesia
Kondisi ini menuntut penanganan komprehensif dari pemerintah agar produk domestik bisa berjaya di pasar global
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 31 Januari 2026
DPR RI Ungkap Penyebab Harga Bahan Baku Farmasi Mahal di Indonesia
Indonesia
DPR RI Desak Reformasi Total Penegak Hukum Pasca Berlakunya KUHP Baru
Rentang waktu tiga tahun sejak pengesahan regulasi merupakan durasi yang lebih dari cukup untuk proses sosialisasi dan pemahaman substansi
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Januari 2026
DPR RI Desak Reformasi Total Penegak Hukum Pasca Berlakunya KUHP Baru
Indonesia
Komisi XI Nilai Mundur Dirut BEI Alarm Pasar Modal
Pengunduran diri ini enggak bisa dilihat semata sebagai persoalan individu, tetapi memang menjadi alarm untuk semua pemangku kepentingan,
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Komisi XI Nilai Mundur Dirut BEI Alarm Pasar Modal
Indonesia
Komisi II DPR RI Usul Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 7 Persen, Kunci Pemerintahan Efektif dan Sehat
Lebih jauh, muncul usulan untuk menaikkan angka ambang batas dari yang berlaku saat ini sebesar 4 persen menjadi kisaran 5 hingga 7 persen
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Januari 2026
Komisi II DPR RI Usul Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 7 Persen, Kunci Pemerintahan Efektif dan Sehat
Indonesia
Strategi Komisi XI DPR RI Akselerasi Ekonomi 2026 Melalui Perlindungan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran
Puteri menekankan bahwa pencapaian target tersebut memerlukan kerja sama yang solid antar lini kebijakan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Januari 2026
Strategi Komisi XI DPR RI Akselerasi Ekonomi 2026 Melalui Perlindungan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran
Indonesia
DPR Apresiasi Mundurnya Dirut, BEI Perlu Pemimpin Paham Dinamika Global
IHSG merupakan tolok ukur utama kondisi pasar dan ekonomi bangsa yang tidak hanya berdampak pada investor domestik, tetapi juga menjadi cerminan kepercayaan pasar internasional
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
DPR Apresiasi Mundurnya Dirut, BEI Perlu Pemimpin Paham Dinamika Global
Indonesia
Buntut Trading Halt Beruntun, Dirut BEI Buktikan Tanggung Jawab Moral Melalui Pengunduran Diri
Komisi XI DPR RI mendesak agar proses seleksi pengganti dilakukan dengan standar integritas yang tinggi
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Januari 2026
Buntut Trading Halt Beruntun, Dirut BEI Buktikan Tanggung Jawab Moral Melalui Pengunduran Diri
Bagikan