Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Pakar hukum dan pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera Bivitri Susanti menyarankan agar draf RUU Cipta Kerja yang diajukan pemerintah ke DPR ditarik terlebih dahulu. Ia menilai, draf ini sementara jangan sampai dibahas untuk dijadikan undang-undang.
“Jangan dibahas, tarik dulu, susun dan diskusikan ulang, dan kalau bisa busnya kecil dulu jangan langsung 11 begitu. Jadi jangan dibahas dulu di DPR,” kata Bivitri dalam sebuah diskusi di LIPI, Jakarta, Kamis (27/2).
Baca Juga:
Ia tak sependapat draf tersebut dilanjutkan di kalangan parlemen. Apalagi hanya dipandang secara sederhana ketika ada kesalahan agar bisa direvisi. Karena menurutnya, perancangan draf UU tersebut yang sebenarnya menjadi soal.
“Karena narasinya yang muncul kan simpel, kalau kamu enggak suka pasal 170 ya delete saja. Padahal yang jadi masalah kan cara pandang di RUU ini,” ujarnya.
Bivitri juga memberikan saran seluruh pihak terkait diajak dialog agar tidak ada kegaduhan yang berlebihan. Karena menurutnya, selama ini kegaduhan publik tentang sebuah rencana pemerintah membentuk UU disebabkan karena tidak dilibatkannya ruang partisipasi publik.
“Keributan-keributan masyarakat sipil ini kan terjadi karena ada persoalan-persoalan yang ada justru banyak tidak didengar oleh pemerintah,” tuturnya.
Baca Juga:
Ia juga memandang bahwa dalam metode penyusunan Omnibus Law RUU Cipta Kerja tidak ada salahnya. Hanya saja, prosesnya yang justru mengabaikan regulasi lain yakni UU Nomor 12 tahun 2011. Dalam konteks teknik drafting di UU 12 tahun 2011, di lampiran 2 ada teknik penyusunan
"Jadi menurut saya tidak keliru. Tapi kalau dari proses jelas salah, dasarnya adalah pasal 96 UU 12 Tahun 11 yakni partisipasi publik diabaikan dan ini dilanggar. Katanya kita harus kasih masukan tapi bagaimana mau kasih masukan sementara aksesnya (drafnya) tidak dikasih,” jelas dia.
Namun demikian, Bivitri pun mengharapkan agar publik tidak asal menyatakan menolak omnibus law tanpa ada argumentasi yang jelas.
“Saya mau mengajak kita makin rasional dan jangan asal tolak tapi berikanlah argumentasi yang baik,” tegasnya. (Knu)
Baca Juga:
Melalui Omnibus Law, Pusat Diduga Ingin Kuasai Semua Aturan di Daerah
