Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - PAKAR hukum tata negara Feri Amsari berharap hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menghadirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 (PHPU) .
Harapan itu disampaikan Feri terkait dengan permohohan PHPU yang diajukan paslon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, pada 27 Maret 2024.
Baca juga:
Seniman dan Budayawan Ketuk Hati Hakim MK lewat Amicus Curiae
Feri berpendapat pokok-pokok permohonan PHPU yang telah disampaikan kuasa hukum paslon 1 dan paslon 3 mempertegas argumentasi bahwa cawe-cawe Presiden Jokowi, yang mendukung paslon 2, memengaruhi hasil Pemilu 2024.
Dia menjelaskan banyak orang yang salah paham bahwa argumentasi tersebut mengarah kepada Presiden, padahal PHPU seharusnya hanya terkait dengan selisih suara Pemilu 2024. Dari penjelasan tim kuasa hukum paslon 1 dan paslon 3 terungkap bahwa akibat Presiden menggunakan kekuasaannya, hasil pemilu berubah.
"Jadi, yang dipermasalahkan itu tidak sekadar angka di ujung, tetapi apa yang menyebabkan angka di ujung menjadi seperti itu. Langkah-langkah Presiden menggunakan kekuasaannya berupa abuse of power untuk merusak proses Pemilu sehingga hasilnya tidak benar. Nah, itu yang mau dijelaskan dari permohonan paslon 3," kata Feri pada acara Speak Up di saluran YouTube Abraham Samad, Senin (1/4).
Lebih lanjut ia mengatakan, dalam permohonan PHPU, kuasa hukum paslon 1 mengungkapkan data tentang penentuan penjabat gubernur yang ditugasi memenangkan paslon 2 pada Pemilu 2024.
Selain itu, kuasa hukum paslon 3 juga membuat peta yang memperlihatkan ke mana saja Presiden Jokowi bergerak dan membagikan bantuan sosial (bansos) yang bisa dikonversi menjadi kenaikan suara bagi paslon 2.
Data paslon 3 itu didukung hasil penelitian Litbang Kompas, yang menunjukkan pemilih mengubah pilihannya untuk memilih 02 karena bansos mencapai 51 juta paket.
"Kalau kita mau coba melihat dari apa yang digambarkan tim kuasa hukum paslon 3, kunjungan Presiden ke mana bansos gentong babi disalurkan itu, terjadi konversi suara. Jadi suara pemilih dicurangi gara-gara bantuan gentong babi," ujar Feri.
Menurut dia, apa yang dipaparkan kuasa hukum paslon 3 mengajak hakim MK untuk tidak berpikiran linier dan determinan, supaya bisa menemukan fakta dan bukti terkait dengan hal-hal yang memengaruhi hasil Pemilu 2024.
Selain itu, Mahfud MD juga menggaungkan soal keadilan substantif yang harus dijalankan MK dalam mengadili permohonan PHPU untuk menemukan rasa keadilan berpemilu. Dengan begitu, sidang tidak hanya terpaku pada persoalan selisih angka hasil Pemilu.
Itu berarti Hakim MK harus menggali untuk mendapatkan proporsi yang adil terkait dengan hasil Pemilu 2024, bukan hanya berpatokan pada menghitung angka suara setiap paslon. Hal itu, bukan merupakan tugas hakim MK selaku pakar konstitusi.
"Jadi sebenarnya hakim MK ini tidak boleh berpikiran normatif, tidak boleh berpatokan pada keadilan yang istilahnya formalitas. Kalau hanya persoalkan angka-angka, kita tinggal panggil anak matematika anak MIPA, atau statistika suruh hitung, karena mereka lebih jago daripada Hakim MK," ungkap Feri.
Terkait dengan saksi-saksi yang dihadirkan dalam sidang permohonan PHPU, Feri berpendapat MK sebaiknya menghadirkan Presiden Jokowi. Pasalnya, permohonan PHPU yang diajukan paslon 1 dan paslon 3 sama-sama menggugat keterlibatan Presiden yang mengacaukan proses pemilu yang jujur dan adil.
Dia menyampaikan kehadiran Presiden Jokowi di sidang permohonan PHPU bukan tanpa alasan, karena selain dugaan cawe-cawe yang disampaikan kuasa hukum paslon 1 dan paslon 3, Presiden Jokowi secara eksplisit mengakui bahwa dia cawe-cawe ketika menegaskan bahwa presiden boleh memihak. "Kalau mau jujur, tuduhan itu banyak mengarah kepada Presiden. Hakim MK harus meminta Joko Widodo menjadi saksi. Joko Widodo punya hak membela diri, justru ini kesempatan Joko Widodo membela diri bahwa ia tidak cawe-cawe, tidak menggunakan fasilitas negara untuk menguntungkan paslon 2, tidak menggunakan pejabat gubernur untuk memenangkan paslon 2, tidak menggunakan bansos untuk dukung paslon 2," kata Feri.
Menurut dia, MK bisa menghadirkan presiden Jokowi sebagai saksi karena yang dituduh menjadi aktor dari kecurangan pemilu ialah Presiden. Feri bahkan meyakini kuasa hukum paslon 1 dan 3 memasukkan Jokowi ke daftar saksi yang harus dihadirkan dalam sidang permohonan PHPU. "Cuma saya yakin, kalau menjadi saksi, pasti Jokowi menolak, tapi kalau MK yang memerintahkan untuk hadir, Presiden Jokowi wajib hadir, kecuali dia tidak sanggup menerima kenyataan bahwa orang tahu dialah pelaku kecurangan terbesar," tutur Feri.
Dia menambahkan, jika MK memanggil Presiden Jokowi, tidak ada alasan baginya untuk tidak hadir, bahkan tidak boleh diwakili menteri karena tidak terkait dengan pemerintahan dalam arti luas.
Tuduhan cawe-cawe dalam Pemilu 2024 disebabkan Jokowi menyalahgunakan kekuasaan presiden sebagai personal dan bukan dalam konteks pemerintahan.(Pon)
Baca juga:
