Pakai Masker Saat Rapat, Pimpinan DPR Dukung Korban Asap

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 30 Oktober 2015
Pakai Masker Saat Rapat, Pimpinan DPR Dukung Korban Asap

Pimpinan DPR memakai masker saat Rapat Paripurna APBN (foto: screenshot Youtube channel BeritaSatu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih Politik - Dalam sidang paripurna rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2016, seluruh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggunakan masker, hal itu dilakukan sebagai bentuk solidaritas DPR RI terhadap kabut asap yang memakan banyak korban di Indonesia.

Ketua DPR RI Setya Novanto mengatakan, kabut asap telah menjatuhkan banyak korban di Indonesia. Sebagai wakil rakyat, Setya Novanto melanjutkan, DPR harus menunjukan rasa empati terhadap para korban asap.

"Pimpinan pakai masker ini, membuat suatu hal untuk mengingatkan kembali kepada teman-teman anggota diingatkan, bahwa kejadian bencana asap ini jadi perhatian betul-betul terhadap masalah bencana (asap) ini," ujar Setya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (30/10).

Ia menambahkan, bahwa semua pihak harus bekerja sama untuk mengatasi bencana kabut asap yang melanda provinsi Sumatera dan Kalimantan.

"Semua baik DPR, Pemerintah dan juga masyarakat, kita bersama-sama untuk bisa menyelesaikan asap ini," Papar Setya Novanto.

DPR menggelar rapat paripurna untuk membahas pengesahan Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara 2016 dan pembentukan Panitia Khusus Bencana Asap.

Para pimpinan DPR yang menggunakan masker dalam rapat paripurna, yakni Agus Hermanto, Fadli Zon, Taufik Kurniawan, dan Fahri Hamzah.

Baca Juga:

  1. RAPBN 2016 Gunakan Voting, KMP Sudah Pasti Keok
  2. Voting RAPBN 2016, KIH Optimistis Menang
  3. Ini Sebabnya Gerindra Tolak RAPBN 2016
  4. RAPBN 2016 Ditolak Gerindra, Menkeu Tetap Santai
  5. Banggar DPR Akhirnya Setujui RAPBN 2016 Rp 2.095 Triliun
#DPR #Masker #Pansus Asap #RAPBN 2016 #Setya Novanto
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Upah minimum pada akhirnya adalah instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga stabilitas ekonomi
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Indonesia
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Sinergi antarlembaga sangat dibutuhkan agar proses pemulihan sosial masyarakat tidak terhambat oleh prosedur birokrasi yang rumit
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Indonesia
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Ketegasan hukum harus berjalan beriringan dengan kejelasan mekanisme pemulihan bagi mereka yang terdampak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Indonesia
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Ninik menuntut agar standar kelayakan lingkungan rumah sakit tetap terjaga meski dalam kondisi pascabencana
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Indonesia
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Lalu Hadrian menegaskan bahwa hambatan pendidikan di Papua memang nyata adanya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Indonesia
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Pengawasan ketat di gerbang negara menjadi kunci utama untuk menjaga kondusivitas
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Indonesia
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Legislator dari Fraksi PKB tersebut mendesak agar tim bentukan Presiden nantinya tidak terjebak dalam birokrasi yang lamban
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 Desember 2025
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Indonesia
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama .
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Indonesia
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama penyelenggaraan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Indonesia
DPR Ingatkan Pemerintah Bersiap Hadapi Siklon Tropis 93S di Wilayah Timur Indonesia
Selain gelombang tinggi, bibit siklon tropis 93S juga berpotensi memicu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
DPR Ingatkan Pemerintah Bersiap Hadapi Siklon Tropis 93S di Wilayah Timur Indonesia
Bagikan