Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali beraksi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dalam dua kali Jumat Keramat secara berturut.
Setelah Jumat 15 Maret lalu mencokok mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy di kasus suap jabatan Kementerian Agama, lagi-lagi aksi suap yang dilakukan direksi PT. Krakatau Steel berhasil ditangkap tangan Jumat 22 Maret lalu.
Dua OTT KPK yang berlangsung berdekatan ini merupakan momentum untuk menagih janji akuntabilitas dan transparansi yang digaungkan pemerintah. Patut dicatat, Presiden Joko Widodo kembali mencalonkan diri dalam kontestasi Pemilu, 17 April mendatang.
"Penangkapan tersebut menunjukan bahwa apa yang diungkapkan Presiden Jokowi soal transparansi dan akuntabilitas dalam penataan dan pengelolaan negara masih jauh dari harapan," kata Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional (Unas), Ismail Rumadan, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (25/3/2019).
Ismail mencatat, saat ini masih terdapat sejumlah kasus korupsi yang masih misterius. Dia menyoroti sosok penting di balik kasus megakorupsi pengadaan e-KTP selain Setya Novanto yang sampai saat ini belum terungkap.
Pakar Hukum itu juga mengingatkan dugaan kasus korupsi dana divestasi Newmont Nusa Tenggara serta kasus privatisasi JICT yang juga masih belum tersentuh di era Jokowi. "Sudah jelas-jelas ada perbuatan melawan hukum dan adanya kerugian megara berdasarkan hasil audit investigasi BPK," ujar Ismail.
Untuk itu, Ismail mengajak publik untuk menagih komitmen pemerintah Jokowi dalam memerangi kejahatan korupsi. "Jika Jokowi tidak transparan, maka Jokowi jagan berharap banyak untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, terlebih lagi menjelang beberapa hari pemilihan presiden," tutup dia. (*)
