Ormas Islam Demo KPU Solo Anggap Pemilu 2019 Sebagai Bencana Nasional

MerahPutih.Com - Ratusan ormas Islam di eks Karesidenan Surakarta yang tergabung dalam Dewan Syariah Kota Solo (DSKS) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor KPU, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat (26/4).

Aksi ormas Islam tersebut sebagai respons dan protes terhadap carut-marut Pemilu 2019.

Berdasarkan pantuan merahputih.com, peserta aksi unjuk rasa mulai datang di kantor KPU Solo pukul 13.15 WIB. Kedatangan mereka di KPU membawa truk terbuka untuk dijadikan komando sekaligus tempat orasi.

Polres Surakarta memasang kawat berduri di depan KPU. Selain itu juga menyiagakan mobil taktis untuk mengantisipasi terjadinya kericuhan. Peserta aksi juga membawa sejumlah spanduk diantaranya KPU Jangan Curang', 'KPU Harus Jujur dan Adil Jangan Berat Sebah'.

Humas Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS), Endro Sudarsono, mengatakan pemilu 2019 meninggalkan banyak persoalan yang muncul di masyarakat. Persoalan yang mencolok adalah terkait meninggalnya 230 anggota KPPS dan sebanyak 15 anggota Polri gugur.

"Baru Pemilu 2019 ini banyak yang tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal dunia. Kasus ini jangan dianggap biasa, tapi harus diusut tuntas," ujar Endro.

Persoalan lain yang muncul, kata dia, soal temuan 105 salah entri data dalam memasukkan C1, anggota KPU tidak netral, formulir C6 yang belum didistribusikan KPU, DPT ganda, tercoblosnya surat suara di luar negeri, pembakaran C1, dan lainnya. Semua temuan tersebut merugikan kedua pasangan capres-cawapres yang bertarung pada Pemilu 2019.

"Temuan pelanggaran itu merusak hajatan demokrasi di Indonesia. Saya sebut Pemilu 2019 medan kesedihan dan bencana nasional," kata dia.

Ia menuntut agar KPU menindak lanjuti semua temuan pelanggaran dan memproses pelakunya secara hukum sesuai UU Pemilu.

Ketu KPU Solo, Nurul Sutarti, mengatakan semua aspirasi ini nantinya akan disampaikan ke KPU pusat karena semua tuntutanya tidak terjadi di Solo. Ia mencontohkan di Solo tidak ada temuan kesalahan dalam melakukan entri data C1.

"Kita terbuka kalau mau mengikuti perhitungan suara silahkan. Kalau ada temuan pelanggaran silahkan laporkan ke Bawaslu," papar Nurul Sutarti.(*)

Berita ini ditulis berdasarkan laporan Ismail, reporter dan kontributor merahputih.com untuk Jawa Tengah.