Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Organisasi Angkutan Darat (Organda) DIY mendesak Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta segera mengambil tindakan tegas mengakhiri polemik taksi online pelat hitam dan taksi konvensional pelat kuning pasca keluarnya putusan MA. Polemik akan terus berlanjut bahkan akan menimbulkan kembali gesekan di lapangan jika tak ada langkah tegas.
Kepala Organda DIY Agus Andrianto mengatakan usai keputusan MA keluar, pemerintah harus tegas untuk mengatur keberadaan dan operational taksi online. Masih banyak peraturan lain yang bisa dipakai untuk panduan mengatur operational taksi online.
"Jangan terpaku pada satu peraturan saja. Jangan terpaku pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 yang mengatur soal Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek itu," tegas Agus melalui sambungan telepon di Yogyakarta, Kamis (14/9).
Ia mencontohkan pemerintah bisa menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 soal Lalu Lintas sebagai dasar hukum menindak taksi online.
"Pada dasarnya kami tidak mempermasalahkan taksi online. Hanya saja angkutan umum yang boleh beroperasi di jalan hanyalah yang berplat kuning seperti di UU Lalu Lintas itu," tegasnya.
Pihaknya mengaku telah berulang kali beraudiensi dengan Pemda DIY, namun ia tidak melihat adanya ketegasan Pemda. Padahal situasi di lapangan antara pengemudi taksi online dan taksi konvensional pasca putusan MA keluar kembali memanas.
Sebelumnya, pagi tadi ratusan pengemudi taksi konvensinal menggeruduk kantor Gubernur DIY di Jalan Malioboro. Mereka mendesak Pemda DIY menandatangani petisi yang menolak keputusan MA. (*)
Berita ini merupakan laporan dari Teresa Ika, kontributor merahputih.com untuk wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Baca juga berita lainya dalam artikel: Ratusan Pengemudi Taksi Konvensional Demo Tolak Keputusan MA Soal Taksi Online
