Organda Akan Rapat Tarif Angkutan Umum Besok

Rendy NugrohoRendy Nugroho - Minggu, 18 Januari 2015
Organda Akan Rapat Tarif Angkutan Umum Besok

DKI Jakarta belum mengeluarkan kebijakan baru mengenai tarif angkutan umum (Foto: Antara Foto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Penetapan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium yang menjadi Rp 6.600 dan solar menjadi Rp 6.400 akan diberlakukan mulai Minggu pukul 00.00 WIB, malam nanti. Lalu, apakah pihak Organda juga akan memberlakukan kebijakan ongkos angkutan umum yang baru? Khusus DKI Jakarta, rencananya pemerintah bersama Organisasi Angkutan Daerah (Organda) akan bertemu besok, Senin, 19 Januari.

Di sela-sela kunjungannya ke Gedung Smesco, Minggu (18/1), Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menuturkan, hingga kini pemerintah DKI Jakarta belum mengeluarkan kebijakan baru mengenai tarif angkutan umum akibat adanya penurunan harga BBM tersebut. Menurutnya, ia akan membicarakan hal ini bersama Organda, Senin, 19 Januari, besok.

"Besok mau kita rapatkan. Kita enggak bisa sewenang-wenang,” kata Ahok, demikian sapaan akrab Sang Gubernur DKI Jakarta.

Ia juga berkomentar, banyak alternatif yang bisa ditempuh untuk menyiasati fluktuasi harga minyak yang berdampak pada tarif angkutan umum. Salah satunya dengan memberikan subsidi kepada bus yang berada di bawah manajemen pemerintah.

"Persoalannya sekarang kenapa pemerintah begitu lemah, karena busnya enggak cukup," ujarnya.

Jika bus Transjakarta sudah mencukupi, tarif angkutan umum dipatenkan sebesar Rp 3.000-4.500. Jika perusahaan angkutan umum merugi dengan tarif tersebut, ia tak mau ambil pusing.

"Kalau kamu enggak mau rugi gimana, kami tawarkan ikut kami," ucapnya.

Penawaran yang dimaksudkan tersebut yaitu bergabung dengan manajemen PT TransJakarta. Setiap pembayaran dilakukan berdasarkan rupiah per kilometer.

Orang Nomor Satu di DKI Jakarta ini pun yakin masyarakat akan memilih angkutan umum yang berada di bawah manajemen TransJakarta. Sebab, tarifnya lebih jelas dan lebih nyaman. (AKU)

 

Follow Twitter Kami di @MerahPutihCom

Like Juga Fanpage Kami di MerahPutihCom

 

BERITA LAINNYA:

Sedot Lemak Membunuh Seorang Ratu Kecantikan

Banyak Buku Tentang Soeharto di Perpustakaan MPR/DPR

#Angkutan Umum #Tarif Angkutan #Nasional
Bagikan
Ditulis Oleh

Rendy Nugroho

Berita Terkait

Indonesia
Diskon Tarif Pesawat 14 Persen Berlaku Saat Libur Panjang
penurunan harga tiket pesawat kelas ekonomi domestik dilakukan melalui berbagai skema efisiensi biaya yang dikawal langsung oleh pemerintah.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Oktober 2025
Diskon Tarif Pesawat 14 Persen Berlaku Saat Libur Panjang
Indonesia
Dishub dan PT Transjakarta Minta Naikkan Tarif, Dari Rp 3500 Menjadi Rp 5000
Hingga saat ini, kata ia, pihaknya belum menerima dokumen kajian tertulis dari Dishub maupun TransJakarta. Karena itu, Komisi B DPRD DKI Jakarta masih menunggu hasil kajian tersebut sebelum memberikan sikap resmi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Oktober 2025
Dishub dan PT Transjakarta Minta Naikkan Tarif, Dari Rp 3500 Menjadi Rp 5000
Berita Foto
Wacana Pemprov DKI Jakarta Kaji Kenaikan Tarif TransJakarta Pasca DBH Dipotong
Bus Transjakarta melintasi jalur busway Jalan Sudirman-Thamrin, Kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Jum'at (10/10/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 10 Oktober 2025
Wacana Pemprov DKI Jakarta Kaji Kenaikan Tarif TransJakarta Pasca DBH Dipotong
Indonesia
Kadishub Jamin MRT dan LRT Aman dari Kenaikan Tarif Imbas Pemangkasan Anggaran, Tidak Seperti TransJakarta
“Saya pastikan tarif MRT dan LRT tidak naik. Kajian terhadap 'willingness to pay' dan 'ability to pay' menunjukkan bahwa tarif yang berlaku masih dalam batas wajar,” kata Syafrin
Wisnu Cipto - Jumat, 10 Oktober 2025
Kadishub Jamin MRT dan LRT Aman dari Kenaikan Tarif Imbas Pemangkasan Anggaran, Tidak Seperti TransJakarta
Indonesia
Pramono Berencana Ubah 'Aturan Main', Pegawai Swasta Bakal Wajib Naik Angkutan Umum Seperti ASN
Program ini menjadi bagian dari strategi Pemprov Jakarta untuk secara drastis mengurangi kemacetan dan polusi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 12 Juni 2025
Pramono Berencana Ubah 'Aturan Main', Pegawai Swasta Bakal Wajib Naik Angkutan Umum Seperti ASN
Indonesia
KAI Angkut 21,6 Juta Ton Barang hingga April 2025, Didominasi Batu Bara Hampir 18 Ribu Ton
Komoditas batu bara masih menjadi kontributor utama dengan porsi 83,07 persen.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Mei 2025
KAI Angkut 21,6 Juta Ton Barang hingga April 2025, Didominasi Batu Bara Hampir 18 Ribu Ton
Indonesia
DPRD DKI Dukung Ingub ASN Wajib Naik Angkutan Umum, Langkah Awal Atasi Macet dan Polusi
Kebiasaan ASN menggunakan transportasi umum dapat menular dan membentuk budaya baru di masyarakat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 30 April 2025
DPRD DKI Dukung Ingub ASN Wajib Naik Angkutan Umum, Langkah Awal Atasi Macet dan Polusi
Indonesia
ASN Wajib Kantor Naik Angkutan Umum, Pramono Jadikan Satpol PP 'Intel Gubernur'
Pramono memerintah Satpol PP melaporkan bila ada pegawai Pemprov DKI yang melanggar, alias menjadi 'intel Gubernur'.
Wisnu Cipto - Rabu, 30 April 2025
ASN Wajib Kantor Naik Angkutan Umum, Pramono Jadikan Satpol PP 'Intel Gubernur'
Indonesia
Badan Kepegawaian Bakal Pantau Rekap ASN DKI Pakai Angkutan Umum, Pimpinan Wajib Verifikasi
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai 30 April 2025 mewajibkan seluruh pegawai menggunakan angkutan umum massal saat berangkat kerja, bertugas dinas maupun pulang kerja setiap hari Rabu.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 April 2025
Badan Kepegawaian Bakal Pantau Rekap  ASN DKI Pakai Angkutan Umum, Pimpinan Wajib Verifikasi
Indonesia
Rakyat Jadikan Angkutan Umum Jadi Pilihan Saat Arus Mudik dan Balik, Ada Peningkatan 8 Persen
Dari sisi keselamatan, berdasarkan data Integrated Road Safety Management System Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas pada Angleb 2025 tercatat turun 34,31 persen yoy menjadi sebanyak 4.640 kecelakaan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 13 April 2025
Rakyat Jadikan Angkutan Umum Jadi Pilihan Saat Arus Mudik dan Balik, Ada Peningkatan 8 Persen
Bagikan