Orang Tua Keluhkan PPDB, Komisi E Dorong Disdik DKI Bangun Sekolah 8 Lantai
Anggota Komisi E Ima Mahdiah. (Foto: MP/Asropih)
MerahPutih.com - Banyak masyarakat yang mengeluhkan mekanisme penerimaan peserta didik baru (PPDB) DKI Jakarta. Salah satunya sistem zonasi karena banyak warga yang tidak diterima masuk sekolah negeri, padahal tempat tinggalnya berdekatan dengan sekolah.
Anggota DPRD DKI Komisi E Ima Mahdiah mengatakan, banyaknya warga yang tidak diterima di sekolah negeri disebabkan masih minimnya sekolah milik pemerintah di Jakarta. Sehingga, tidak bisa menampung banyak warga di sekolah negeri.
Oleh karena itu, lanjut Ima, Komisi E Bidang Kesra mendorong Dinas Pendidikan (Disdik) DKI untuk membangun lebih banyak lagi sekolah negeri. Tapi, Komisi E tidak memberikan secara rinci berapa bangunan sekolah yang mesti dibangun Disdik.
Baca Juga:
Ombudsman Nilai PPDB di Jakarta Masih Bermasalah
"Kita usulkan juga sebenarnya permasalahan mengenai sekolah ini karena sedikit sekolah negeri," ucap Ima usai rapat dengan Disdik DKI secara tertutup di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (7/8).
Terlebih, ucap Ima, sekolah negeri di ibu kota semakin ke atas, dari tingkat SD, SMP, lalu SMA semakin sedikit.
Politikus PDI Perjuangan ini pun mengungkapkan bahwa warga dengan ekonomi menengah ke bawah itu mengincar sekolah negeri dengan alasan tidak ada biaya sekolah atau gratis.
"Jadi kita mengusulkan juga agar Disdik membangun sekolah-sekolah terutama wilayah-wilayah memang tidak ada sekolah," paparnya.
Baca Juga:
Siap Gelar PPDB 2022, Pemprov DKI Perbaiki Sistem Pendaftaran
Ia mengakui, kurangnya sekolah negeri di Jakarta dikarenakan tidak adanya lahan di Jakarta, tapi menurutnya, itu tak menjadi alasan. Kemudian Komisi E menyarankan, Disdik untuk membangun sekolah negeri dengan banyak lantai bila tidak ada lahan untuk membangun sekolah baru.
"Makanya tadi saya sampaikan kalau sekolah gak ada lahan kenapa kita ga bangun 8 lantai, jadi bisa sekolah di situ. Kita bikin pakai lif. Pemprov DKI yang harus bangun dan ini bisa mengakomodir wilayah-wilayah yang belum ada sekolah," pungkasnya. (Asp)
Baca Juga:
PPDB DKI 2022 Segera Dibuka, Simak Jadwal Pendaftaran Serta Jenjangnya
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
3 Warga Cilincing Tewas Tersengat Listrik saat Banjir, DPRD DKI Soroti Anggaran Rp 2,8 Triliun
Tiang Monorel Rasuna Said Mau Dibongkar, Dewan PSI Pertanyakan APBD dan Prosedur
DPRD DKI Jakarta Godok Pembentukan 5 Pansus Strategis untuk Tahun 2026
Pemprov DKI Siap Bongkar Tiang Monorel, DPRD Malah Sebut belum Pernah Diajak Pembahasan
Pimpinan DPRD DKI Minta Pembongkaran Tiang Monorel Rasuna Said Dilakukan Malam Hari
Gubernur Pramono Klaim Jakarta Masih Aman dari Super Flu, DPRD DKI Ingatkan Risiko
Pimpinan PSI DKI Wanti-Wanti Pemprov DKI soal Longsor Sampah di TPST Bantar Gebang
4 Raperda Baru Disahkan Siang Ini, Sekolah Wajib Gratis 12 Tahun dan Kawasan Tanpa Rokok Jadi Sorotan
DPRD DKI Jakarta Targetkan 20 Perda Rampung di 2026, Mulai Urusan Narkoba Sampai Nasib PKL Jadi Prioritas
BK Award 2025 DPRD DKI Jadi Ajang Apresiasi Kinerja dan Solidaritas Kemanusiaan