Operasi Intelijen Polri Amankan Pilkada Serentak

Bahaudin MarcopoloBahaudin Marcopolo - Rabu, 12 Agustus 2015
Operasi Intelijen Polri Amankan Pilkada Serentak

Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti (MerahPutih Foto/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Mabes polri memastikan diri akan menjaga keamanan dalam pelaksanaan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015.

Untuk mengantisipasi kerusuhan, Polri juga akan meningkatkan operasi intelijen dalam mendeteksi terhadap segala ancaman seperti teror. Masih kata dia, di semua kantor KPU ‎daerah yang Pilkadanya ditunda itu, Polisi juga meningkatkan pengamanan yang seintes mungkin.

"Kami tingkatkan Intelejen untuk mendeteksi pengamanan, termasuk kantor KPUD setempat, karena kantor tersebut yang akan menjadi sasaran," kata Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti di Jakarta, Rabu (12/8).

Bekas Kapolda Jawa Timur menambahkan khusus untuk 4 daerah yang gagal melaksanakan pilkada serentak pihaknya juga akan melakukan pengamanan ketat di kawasan tersebut. Hal tersebut untuk mencegah aksi massa karena kecewa pilkada tidak dilaksanakan di 4 daerah itu.

"KPU sudah memutuskan ada empat Kabupaten dan Kota yang pelaksanaan Pilkadanya ditunda hingga 2017 nanti. Oleh karena itu kami akan antisipasi jika adanya ketidakpuasan, khususnya dari para calon yang mendaftar atau massa dari calon‎," sambung Badrodin.

Adapun keempat daerah yang gagal melaksanakan pilkada serentak yaitu Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Blitar. (gms

BACA JUGA:  

Pilkada 4 Daerah Terancam Ditunda ke 2017 

Alasan Tidak Happy, Maia Estianty Tolak Maju Pilwakot Surabaya 

Polri Perketat Keamanan di Daerah Rawan Konflik Saat Pilkada Serentak

#Jenderal Badrodin Haiti #Kapolri #Pilkada Serentak
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Rumah Rusak Dihantam Bencana, 170 Anggota Polda Sumbar Tetap Bertugas
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengaku prihatin atas musibah yang menimpa para personel.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Desember 2025
Rumah Rusak Dihantam Bencana, 170 Anggota Polda Sumbar Tetap Bertugas
Indonesia
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Putusan MK No 114/2025 yang tiba-tiba menutup celah penugasan di luar struktur Polri menciptakan kekhawatiran bagi struktur SDM Polri yang ditugaskan di luar institusi.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Indonesia
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Ketentuan mengenai pengangkatan Kapolri dengan persetujuan DPR secara tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Ketetapan MPR Nomor III Tahun 2000.
Dwi Astarini - Senin, 15 Desember 2025
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Indonesia
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama .
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Indonesia
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama penyelenggaraan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Indonesia
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Jika usulan itu nanti diterapkan, posisi Kapolri akan setara dengan menteri karena tidak melalui proses penyaringan di legislatif.
Wisnu Cipto - Minggu, 14 Desember 2025
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Indonesia
Reformasi Polri Harus Menyasar Isu Pengangkatan Kapolri dan Jabatan Sipil Polisi Aktif
Di tengah tuntutan publik atas transparansi penegakan hukum dan peningkatan integritas aparat, muncul perdebatan mengenai kemungkinan Presiden menunjuk langsung Kapolri tanpa persetujuan DPR.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Reformasi Polri Harus Menyasar Isu Pengangkatan Kapolri dan Jabatan Sipil Polisi Aktif
Indonesia
Buntut Perkap Soal Polisi Isi Jabatan Sipil, Pengamat Desak Prabowo Ganti Kapolri
Perkap mengatur penugasan anggota Polri aktif di 17 kementerian dan lembaga di luar struktur kepolisian itu dinilai tidak mencerminkan penghormatan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Buntut Perkap Soal Polisi Isi Jabatan Sipil, Pengamat Desak Prabowo Ganti Kapolri
Indonesia
Da'i Bachtiar Minta Aturan Pemilihan Kapolri Dikaji Ulang untuk Hindari Beban Politik
Da'i Bachtiar menegaskan bahwa masukan ini hanyalah salah satu dari sekian banyak pertimbangan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
Da'i Bachtiar Minta Aturan Pemilihan Kapolri Dikaji Ulang untuk Hindari Beban Politik
Indonesia
Presiden Prabowo Perintah 'All Out' Tangani Bencana Alam Sumatra, Kapolri: Semua Harus Serba Cepat dan Terkoordinasi
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima instruksi khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat perbaikan jalur terputus dan memenuhi kebutuhan dasar korban banjir di Sumatra.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 Desember 2025
Presiden Prabowo Perintah 'All Out' Tangani Bencana Alam Sumatra, Kapolri: Semua Harus Serba Cepat dan Terkoordinasi
Bagikan