OIKN Cari Penyewa Area Komersial Kantor Kemenko dan Rusun ASN di IKN

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 25 Juli 2024
OIKN Cari Penyewa Area Komersial Kantor Kemenko dan Rusun ASN di IKN

Desain rumah susun (Rusun) ASN di IKN Nusantara. ANTARA/HO - Kementerian PUPR

Ukuran:
14
Audio:

Merahputih.com - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menargetkan kerja sama dengan penyewa potensial untuk pengisian area komersial pada Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) dan Rumah Susun Aparatur Sipil Negara (ASN) - Pertahanan Keamanan (Hankam) di Nusantara, Kalimantan Timur.

"Saat ini, kami tengah berproses untuk masuk ke dalam tahapan persiapan pengisian fasilitas sosial dan fasilitas umum, untuk memastikan ekosistem di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) terbangun. Kami akan mengumpulkan daftar calon tenant potensial dan data yang diperoleh akan membantu memfasilitasi proses kurasi dan verifikasi ke depannya," ujar Direktur Pengelolaan Gedung, Kawasan, dan Perkotaan OIKN Desiderius Viby Indrayana dikutip Antara, Rabu (25/7).

Terdapat tiga kelompok utama yang ditargetkan serta diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan Nusantara, di antaranya kelompok (1) UMKM lokal, kelompok (2) UMKM binaan Pemda, BUMN, asosiasi, dan koperasi, serta kelompok (3) Badan Usaha Besar yang memiliki jaringan luas.

Baca juga:

Basuki Janjikan Air Siap Minum di IKN Sudah Tersedia Diakhir Juli 2024

Hal ini dilakukan agar pembangunan tidak hanya terfokus pada infrastruktur fisik namun juga mengembangkan potensi ekonomi secara berkelanjutan, melalui proses penyaringan akan dilakukan secara terbuka dan adil bagi para pelaku usaha potensial.

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyelenggarakan Market Gathering Pengisian Area Komersil Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) dan Rumah Susun Aparatur Sipil Negara (ASN) - Pertahanan Keamanan (Hankam) di Jakarta.

Market gathering tersebut diselenggarakan sebagai upaya pemenuhan ekosistem kota layak huni (livable) di IKN menjelang Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2024, serta dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar ASN serta personel Hankam yang merupakan penghuni pionir di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Baca juga:

Istana Pastikan Jokowi Berkantor di IKN Mulai 28 Juli

Acara ini dihadiri oleh 120 pelaku usaha, secara langsung maupun melalui platform Zoom meeting, juga dihadiri oleh Perwakilan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Perwakilan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Perwakilan dari Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Perwakilan dari Kementerian Perindustrian.

Kesempatan ini menjadi rangkaian acara lanjutan dari Market Gathering yang sebelumnya telah terlaksana di Balikpapan, Kalimantan Timur dengan tujuan untuk memperkenalkan peluang berusaha dalam pengembangan fasilitas umum dan sosial di IKN, serta mengajak keterlibatan calon pelaku usaha potensial yang memiliki kualitas dan standar layanan yang sejalan dengan visi IKN sebagai Kota Dunia untuk Semua.

#Ibu Kota #Ibu Kota Nusantara
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemindahan ASN ke IKN Terus Berlanjut, Tahapan Persiapan Pembangunan Tahap Ke-2 Telah Rampung
Tercatat sebanyak 1.170 orang pegawai Otorita IKN telah resmi berpindah (ke IKN) dan menempati di beberapa menara
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 31 Juli 2025
Pemindahan ASN ke IKN Terus Berlanjut, Tahapan Persiapan Pembangunan Tahap Ke-2 Telah Rampung
Indonesia
Tunggu Arahan Prabowo untuk Pindah Kantor, Gibran: Kemarin Diminta di Papua, Sekarang di IKN
Pernyataan ini muncul menyusul usulan dari beberapa partai politik di DPR yang menyarankan Gibran untuk berkantor di IKN.
Angga Yudha Pratama - Senin, 28 Juli 2025
Tunggu Arahan Prabowo untuk Pindah Kantor, Gibran: Kemarin Diminta di Papua, Sekarang di IKN
Indonesia
Demi Selamatkan Anggaran Negara, Wapres Gibran Didesak Segera Berkantor di IKN
Presiden Prabowo memiliki agenda besar. Jangan sampai IKN justru membebani negara
Angga Yudha Pratama - Jumat, 25 Juli 2025
Demi Selamatkan Anggaran Negara, Wapres Gibran Didesak Segera Berkantor di IKN
Indonesia
IKN Bakal Terus Diguyur Dana, DPR Jamin Tak Akan Layu Sebelum Berkembang
Otorita IKN akan mengalami peningkatan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 25 Juli 2025
IKN Bakal Terus Diguyur Dana, DPR Jamin Tak Akan Layu Sebelum Berkembang
Indonesia
Prabowo Tak Kunjung Putuskan Ibu Kota Pindah karena Proyek IKN Belum Rampung
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan kelengkapan sarana dan prasarana di Nusantara menjadi salah satu syarat utama Keppres pemindahan ibu kota bisa diteken oleh Presiden Prabowo.
Frengky Aruan - Jumat, 25 Juli 2025
Prabowo Tak Kunjung Putuskan Ibu Kota Pindah karena Proyek IKN Belum Rampung
Indonesia
Banggar DPR Janjikan Tiap Tahun IKN Dapat Anggaran, Proyek Tidak Boleh Mangkrak
Pembangunan IKN tetap berlanjut meski anggaran yang dialokasikan untuk Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) fluktuatif tiap tahunnya.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 Juli 2025
Banggar DPR Janjikan Tiap Tahun IKN Dapat Anggaran, Proyek Tidak Boleh Mangkrak
Indonesia
Puan Beberkan Dua Poin Penting Hasil Rapat Pimpinan DPR dengan Kepala OIKN
Puan mengungkapkan adanya permintaan dari Kepala OIKN untuk mengubah status banda bandara IKN yang tadinya hanya akan dipergunakan oleh VIP menjadi bandara umum.
Frengky Aruan - Kamis, 24 Juli 2025
Puan Beberkan Dua Poin Penting Hasil Rapat Pimpinan DPR dengan Kepala OIKN
Indonesia
DPR Dukung Usul IKN Jadi Kantor BUMN, Bisa Tampung 15 Ribu ASN
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyebut bahwa IKN sudah bisa menampung sekitar 15 ribu aparatur sipil negara (ASN).
Frengky Aruan - Rabu, 23 Juli 2025
DPR Dukung Usul IKN Jadi Kantor BUMN, Bisa Tampung 15 Ribu ASN
Indonesia
DPR Beberkan 2 Alasan HUT ke-80 RI Tak di IKN, Belum Ada Keppres dan Efisiensi Anggaran
Pemerintah memastikan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI digelar di Jakarta bukan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Frengky Aruan - Rabu, 23 Juli 2025
DPR Beberkan 2 Alasan HUT ke-80 RI Tak di IKN, Belum Ada Keppres dan Efisiensi Anggaran
Indonesia
Komisi II DPR Bakal Kaji Moratorium Pembangunan Ibu Kota, Termasuk Minta Wapres Berkantor di IKN
Kajian perlu tidaknya moratorium sementara pembangunan IKN perlu mempertimbangkan pula sejumlah program-program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto lain.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 Juli 2025
Komisi II DPR Bakal Kaji Moratorium Pembangunan Ibu Kota, Termasuk Minta Wapres Berkantor di IKN
Bagikan