Obat COVID-19 Langka dan Mahal, Polisi Pantau Lokasi Pusat Penjualan

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 06 Juli 2021
Obat COVID-19 Langka dan Mahal, Polisi Pantau Lokasi Pusat Penjualan

Vaksinasi COVID-19. (Foto: Teresa Ika)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah mengklaim menempuh sejumlah upaya dalam mengatasi kejadian kelangkaan obat-obatan belakangan ini terkait penanganan pandemi COVID-19.

Juru Bicara Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi mengatakan, Pemerintah meluncurkan layanan telemedicine pada Selasa, 6 Juli 2021, sebagai respons kesulitan masyarakat mendapatkan obat-obatan beberapa hari terakhir, terutama untuk pasien COVID-19.

Baca Juga:

Pemerintah Diminta Kontrol Penjualan Obat Terapi COVID-19 di 'Marketplace'

"Pemerintah mulai Selasa akan merilis telemedicine di Provinsi DKI Jakarta. Masyarakat dapat melakukan tes usap COVID-19 di lab-lab yang bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Bila positif, Pemerintah akan mengirimkan obat-obatan secara gratis kepada yang bersangkutan," katanya.

Upaya selanjutnya, Jodi mengatakan, koordinator PPKM Darurat telah meminta bantuan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera mengidentifikasi persoalan kelangkaan obat di pasaran. Kapolri menempatkan polisi di lokasi penjualan obat, sehingga bisa mengurangi potensi penimbunan, yang ujungnya bisa terjadi kenaikan harga.

"Banyak juga masyarakat yang panik dan akhirnya menyiapkan obat, walau mungkin tidak sakit. Pemerintah juga terus meminta perusahaan-perusahaan farmasi agar dapat memenuhi kebutuhan ini," katanya.

Jodi menjelaskan, Kemenkes masih dan terus berkoordinasi dengan distributor obat untuk mengatasi masalah kelangkaan obat. Dan memastikan kelangkaan ini tidak terjadi lagi.

Obat. (Foto: Antara)
Obat. (Foto: Antara)

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, Pemerintah sudah menentukan harga eceran tertinggi (HET) obat-obatan untuk mengatasi kenaikan harga.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah melakukan koordinasi mengatasi masalah kelangkaan dan mahalnya harga obat.

Paling tidak, ada beberapa penyebab masyarakat kini sulit mendapatkan obat. Penyebabnya, ujar dia, karena ada yang menyetok dan ada yang bermain di pasar karena kebutuhan tinggi dan membuat harga semakin meningkat. (Asp)

Baca Juga:

Mabes Polri Awasi Aktivitas Penjualan Obat-obatan Online

#COVID-19 #Kasus Covid #Obat #Kemenkes
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Cegah Perokok Muda, Kemenkes Seragamkan Desain Bungkus Rokok Konvensional dan Elektrik
Kebijakan baru ini bertujuan menekan daya tarik produk bagi anak dan remaja serta menekan prevalensi perokok muda.
Wisnu Cipto - Jumat, 05 Juni 2026
Cegah Perokok Muda, Kemenkes Seragamkan Desain Bungkus Rokok Konvensional dan Elektrik
Indonesia
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Pemerintah perlu memperkuat produksi bahan baku obat domestik melalui dukungan riset, insentif industri, dan kolaborasi lintas kementerian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Indonesia
BBPOM Jakarta Gerebek Toko Kosmetik di Ciracas, Temukan Puluhan Obat Keras Ilegal
Toko kosmetik di Ciracas, Jakarta Timur, kedapatan menjual obat terlarang. BBPOM pun langsung turun tangan ke lokasi.
Soffi Amira - Minggu, 10 Mei 2026
  BBPOM Jakarta Gerebek Toko Kosmetik di Ciracas, Temukan Puluhan Obat Keras Ilegal
Indonesia
Imbas Dokter Magang Meninggal, Tata Kelola Dokter Muda Bakal Diubah
Kemenkes akan menetapkan standar minimal remunerasi yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah dan wahana magang dokter guna mengurangi ketimpangan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 08 Mei 2026
Imbas Dokter Magang Meninggal, Tata Kelola Dokter Muda Bakal Diubah
Indonesia
Imbas Kasus Kematian dr Myta, Menkes Rombak 4 Aturan Program Dokter Magang. Ini Detailnya!
Perubahan aturan program mencakup jam kerja, kesejahteraan, hak cuti, hingga evaluasi akhir periode magang dokter.
Wisnu Cipto - Jumat, 08 Mei 2026
Imbas Kasus Kematian dr Myta, Menkes Rombak 4 Aturan Program Dokter Magang. Ini Detailnya!
Indonesia
Investigasi Kematian dr Myta: Dokter Pendamping Piket Malam IGD Lepas Tangan Malah Pergi Merokok
Hasil investigasi Kemenkes ungkap oknum dokter pendamping di IGD RSUD KH Daud Arif sering melepas tanggung jawab, bahkan merokok di kantin, saat dokter magang menangani pasien sendiri.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Investigasi Kematian dr Myta: Dokter Pendamping Piket Malam IGD Lepas Tangan Malah Pergi Merokok
Indonesia
Investigasi Kematian dr. Myta, Kemenkes Temukan Dokter Pendamping Manipulasi Laporan Jam Kerja Magang
Investigasi juga menemukan praktik tidak etis di stase IGD, terdapat oknum dokter pendamping lebih banyak menyerahkan penanganan pasien kepada dokter magang dengan alasan agar mereka belajar.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Investigasi Kematian dr. Myta, Kemenkes Temukan Dokter Pendamping Manipulasi Laporan Jam Kerja Magang
Indonesia
Dokter Magang Meninggal, Kemenkes Akui Jam Kerja Sampai 51,4 Jam Seminggu
Patut diduga pendamping melakukan manipulasi jadwal dan presensi peserta internship. Kemenkes menampilkan chat antara dr J dan seorang peserta magang, di mana dr J meminta peserta untuk mengedit jadwal.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 07 Mei 2026
Dokter Magang Meninggal, Kemenkes Akui Jam Kerja Sampai 51,4 Jam Seminggu
Indonesia
100 Juta Warga Diklaim Sudah Dilayani Cek Kesehatan Gratis, Ini Kondisi Yang Ditemukan
Dari total peserta yang menjalani skrining, sekitar 16,8 juta orang membutuhkan tindak lanjut penanganan, dengan 1,4 juta di antaranya telah tercatat mendapatkan tata laksana lanjutan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 06 Mei 2026
100 Juta Warga Diklaim Sudah Dilayani Cek Kesehatan Gratis, Ini Kondisi Yang Ditemukan
Berita Foto
Raker Menkes dengan Komisi IX DPR Bahas Kuota Penerima Bantuan Iuran JKN
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kanan) berjabat tangan dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (kiri) sebelum mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR
Didik Setiawan - Rabu, 15 April 2026
Raker Menkes dengan Komisi IX DPR Bahas Kuota Penerima Bantuan Iuran JKN
Bagikan