Andika Pratama
MerahPutih.com - NOC Indonesia bersama 67 anggota cabang olahraga bersepakat memegang teguh Olympic Charter atau Piagam Olimpiade yang menyatakan tidak boleh ada diskriminasi dalam olahraga.
"Sikap NOC Indonesia jelas sebagai penjaga Olympic Charter. Kami memiliki 67 anggota yang terafiliasi ke Federasi Internasional dan statuta masing-masing menjunjung tinggi Piagam Olimpiade yang mengatur tidak boleh ada diskriminasi dalam aktivitas olahraga," kata Ketua NOC Indonesia, Raja Sapta Oktohari di Jakarta, Rabu (29/3).
Baca Juga
NOC Indonesia Pastikan ANOC World Beach Games 2023 Tetap di Bali
Menurut Okto, jangan sampai Indonesia dikerdilkan di pergaulan olahraga internasional karena melakukan diskriminasi di olahraga, terutama kepada atlet.
"Olahraga adalah aktivitas independen yang mengedepankan sportivitas, respect, dan persahabatan” kata Okto, sapaan karib Raja Sapta.
Bapak Olimpiade Pierre Le Coubertin, kata Okto, sempat menyampaikan bahwa perdamaian tidak akan pernah didapatkan sampai prasangka yang sekarang memisahkan ras yang berbeda tidak ada lagi.
Okto menjelaskan Olympic Charter mengatur Prinsip Fundamental Olympism, menjamin atlet yang berkompetisi tidak boleh mendapat diskriminasi dalam bentuk apa pun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, agama, pendapat politik atau hal lain yang berkaitan dengan asal kebangsaan, sosial, properti, kelahiran atau status lainnya.
“Saya rasa melalui kegiatan olahraga, kita harus menunjukkan kedewasaan kita dalam menempatkan diri di kancah dunia. Apalagi, kita membidik diri menjadi tuan rumah Olimpiade pada 2036," jelas Okto.
Baca Juga
Komite Olimpiade Internasional (IOC), kata Okto, bersama negara tuan rumah Olimpiade pun memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh negara partisipan pesta olahraga empat tahunan paling bergengsi di dunia.
Peran NOC, lanjut Okto, pun telah diatur dalam Olympic Charter untuk mengambil tindakan atas segala bentuk diskriminasi dan kekerasan yang terjadi di olahraga. Sebab, diskriminasi sangat dilarang dalam aturan olahraga internasional.
Okto menjelaskan aturan olahraga internasional tersebut pu diadopsi oleh negara-negara seperti Qatar dan UAE ketika menjadi tuan rumah olahraga internasional. Keduanya memisahkan politik dan olahraga.
“Ada contoh dari Qatar dan UAE. Mereka bersikap netral kepada atlet yang berkompetisi. Itu terjadi ketika IAAF mengadakan World Championship di Qatar dan ketika turnamen Dubai Tennis International,” ujar Okto.
Ia mengatakan tidak mau jika olahraga dicampuradukan dengan politik justru berimbas terhadap positioning Indonesia. (Knu)
Baca Juga
Ketum NOC Ingatkan Jangan Sampai Indonesia Dikucilkan di Dunia Olahraga
