Muhammadiyah Terima Tawaran Jokowi Kelola Pertambangan, Sebut ada Nilai Positif

Ikhsan Aryo DigdoIkhsan Aryo Digdo - Minggu, 28 Juli 2024
Muhammadiyah Terima Tawaran Jokowi Kelola Pertambangan, Sebut ada Nilai Positif

Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir / dok Screenshoot YouTube Konfrensi pers Muhammadiyah

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memutuskan menerima tawaran mengelola tambang. Sekertaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti memastikan hal itu.

"Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024," kata Abdul Mu'ti dalam Konferensi pers digelar di Jakarta, Minggu (28/7).

Muhammadiyah langsung membentuk Tim pengelolaan tambang yang akan dipimpin oleh Muhadjir Effendy.

Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan keputusan ormasnya untuk ikut mengelola tambang sudah melalui pertimbangan matang. Prinsipnya, keputusan ini diambil tanpa ikut-ikutan kelompok lain atau polemik yang bermunculan.

Baca juga:

KPK Sita Dokumen Perizinan Tambang dari Kantor Ditjen Minerba ESDM

"Semua kita himpun jadi pertimbangan-pertimbangan PP Muhammadiyah dalam mengambil langkah menyangkut pengelolaan tambang ini," jelas Haedar.

Dia juga mengungkapkan alasan utama organisasi kemasyarakatan itu menerima Izin Usaha Pertambangan (IUP).

"Kami, Muhammadiyah sesuai karakter kami, ketika ada tawaran resmi yang sifatnya political will baik dari pemerintah, tidak serta merta menerima, tapi juga tidak serta merta menolak," kata Haedar Nashir.

Haedar melanjutkan, Muhammadiyah selama ini punya prinsip menerima, menolak dan melakukan apapun yang harus berdasarkan ilmu dalam agama Islam sebagai pedoman.

Baca juga:

Pemerintah Cabut Sepihak Izin Usaha Pertambangan Perusahaan di Kalsel

"Langkah kami juga berbasis pada pemikiran-pemikiran Muhammadiyah yang sesuai prinsip Islam Berkemajuan, serta melihat berbagai konteks kehidupan lokal dan nasional," kata dia.

Maka, kata Haedar, selama kurang lebih dua bulan ini Muhammadiyah mengkaji tentang izin pengelolaan tambang itu. Dari hasil kajian berbagai aspek, kata Haedar, Muhammadiyah akhirnya menerima izin usaha pertambangan yang diberikan pemerintah.

"Kami melihat nilai positif tambang itu seperti sebuah kehidupan, persis seperti itu juga pro kontranya, bukan hanya soal tambang, tapi dunia politik, ekonomi, sosial budaya juga seperti itu dinamikanya," kata Haedar. (knu)

#Muhammadiyah
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gubernur Pramono Sebut Konsep Halalbihalal dari Muhammadiyah Relevan dengan Pembangunan Ibu Kota
Pramono berharap sinergi antara Pemprov DKI Jakarta dan Muhammadiyah terus diperkuat menjadi kemitraan yang kokoh dan berkelanjutan.
Dwi Astarini - Minggu, 05 April 2026
Gubernur Pramono Sebut Konsep Halalbihalal dari Muhammadiyah Relevan dengan Pembangunan Ibu Kota
Indonesia
Rayakan Hari Raya Lebaran Hari Jumat ini, PP Muhammadiyah: Tak Perlu Pertajam Perbedaan dan Mencari Kebenaran
Muhammadiyah sendiri melangsungkan perayaan Idul Fitri 1447 H pada Jumat (20/3) ini.
Frengky Aruan - Jumat, 20 Maret 2026
Rayakan Hari Raya Lebaran Hari Jumat ini, PP Muhammadiyah: Tak Perlu Pertajam Perbedaan dan Mencari Kebenaran
Berita Foto
Ribuan Umat Muslim Muhammadiyah Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1447 H di Lapangan Sepak Bola Rempoa
Ribuan umat Muslim menunaikan ibadah Sholat Idul Fitri 1 Syawal 1447 H secara berjamaah di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (20/3/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 20 Maret 2026
Ribuan Umat Muslim Muhammadiyah Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1447 H di Lapangan Sepak Bola Rempoa
Indonesia
Muhammadiyah Sikapi Ketegangan di Timur Tengah, Minta Sanksi Tegas dari PBB dan Imbau Organisasi Islam Solid
Muhammadiyah mengatakan pentingnya kepedulian internasional untuk meredam ketegangan yang dapat memicu kejahatan perang lebih besar di masa depan.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Maret 2026
Muhammadiyah Sikapi Ketegangan di Timur Tengah, Minta Sanksi Tegas dari PBB dan Imbau Organisasi Islam Solid
Indonesia
Muhammadiyah Kecam Serangan AS-Israel ke Iran, Sebut Langgar HAM dan Hukum Internasional
Muhammadiyah mengecam serangan AS-Israel ke Iran. Muhammadiyah menyebut hal tersebut telah melanggar HAM dan hukum internasional.
Soffi Amira - Selasa, 03 Maret 2026
Muhammadiyah Kecam Serangan AS-Israel ke Iran, Sebut Langgar HAM dan Hukum Internasional
Indonesia
Menag Nasaruddin Umar Minta Umat Islam Jangan Ribut Masalah Perbedaan Awal Puasa
Pemerintah menekankan bahwa keberagaman dalam memulai ibadah puasa merupakan hal lumrah yang sudah sering terjadi di Indonesia
Angga Yudha Pratama - Selasa, 17 Februari 2026
Menag Nasaruddin Umar Minta Umat Islam Jangan Ribut Masalah Perbedaan Awal Puasa
Indonesia
PP Muhammadiyah Tetapkan Awal Puasa Rabu Besok, Malam ini Mulai Tarawih
Keputusan ini tertuang dalam Maklumat Nomor 2/MLM/I.0/E/2025 yang menegaskan bahwa konjungsi (ijtimak) jelang Ramadan terjadi pada Selasa, 17 Februari 2026 pukul 19:01 WIB
Angga Yudha Pratama - Selasa, 17 Februari 2026
PP Muhammadiyah Tetapkan Awal Puasa Rabu Besok, Malam ini Mulai Tarawih
Indonesia
Bahas Isu Dewan Perdamaian Gaza, Prabowo Undang MUI, PBNU, dan Muhammadiyah
Presiden RI, Prabowo Subianto, menemui perwakilan ormas Islam di Istana Kepresidenan, Selasa (3/2).
Soffi Amira - Selasa, 03 Februari 2026
Bahas Isu Dewan Perdamaian Gaza, Prabowo Undang MUI, PBNU, dan Muhammadiyah
Indonesia
Tak Beri Mandat, PP Muhammadiyah Jelaskan Status Hukum Aliansi Muda Muhammadiyah
Muhammadiyah berharap masyarakat tidak terjebak dalam kesalahpahaman
Angga Yudha Pratama - Jumat, 09 Januari 2026
Tak Beri Mandat, PP Muhammadiyah Jelaskan Status Hukum Aliansi Muda Muhammadiyah
Indonesia
PP Muhammadiyah Bantah Terlibat Laporan Pemidanaan Komika Pandji Pragiwaksono
Tindakan dan pernyataan yang mengatasnamakan Aliansi Muda Muhammadiyah bukan merupakan sikap resmi, maupun mandat dari Persyarikatan Muhammadiyah
Wisnu Cipto - Jumat, 09 Januari 2026
PP Muhammadiyah Bantah Terlibat Laporan Pemidanaan Komika Pandji Pragiwaksono
Bagikan