Muhammadiyah Terima Tawaran Jokowi Kelola Pertambangan, Sebut ada Nilai Positif

MerahPutih.com - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memutuskan menerima tawaran mengelola tambang. Sekertaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti memastikan hal itu.

"Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024," kata Abdul Mu'ti dalam Konferensi pers digelar di Jakarta, Minggu (28/7).

Muhammadiyah langsung membentuk Tim pengelolaan tambang yang akan dipimpin oleh Muhadjir Effendy.

Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan keputusan ormasnya untuk ikut mengelola tambang sudah melalui pertimbangan matang. Prinsipnya, keputusan ini diambil tanpa ikut-ikutan kelompok lain atau polemik yang bermunculan.

Baca juga:

KPK Sita Dokumen Perizinan Tambang dari Kantor Ditjen Minerba ESDM

"Semua kita himpun jadi pertimbangan-pertimbangan PP Muhammadiyah dalam mengambil langkah menyangkut pengelolaan tambang ini," jelas Haedar.

Dia juga mengungkapkan alasan utama organisasi kemasyarakatan itu menerima Izin Usaha Pertambangan (IUP).

"Kami, Muhammadiyah sesuai karakter kami, ketika ada tawaran resmi yang sifatnya political will baik dari pemerintah, tidak serta merta menerima, tapi juga tidak serta merta menolak," kata Haedar Nashir.

Haedar melanjutkan, Muhammadiyah selama ini punya prinsip menerima, menolak dan melakukan apapun yang harus berdasarkan ilmu dalam agama Islam sebagai pedoman.

Baca juga:

Pemerintah Cabut Sepihak Izin Usaha Pertambangan Perusahaan di Kalsel

"Langkah kami juga berbasis pada pemikiran-pemikiran Muhammadiyah yang sesuai prinsip Islam Berkemajuan, serta melihat berbagai konteks kehidupan lokal dan nasional," kata dia.

Maka, kata Haedar, selama kurang lebih dua bulan ini Muhammadiyah mengkaji tentang izin pengelolaan tambang itu. Dari hasil kajian berbagai aspek, kata Haedar, Muhammadiyah akhirnya menerima izin usaha pertambangan yang diberikan pemerintah.

"Kami melihat nilai positif tambang itu seperti sebuah kehidupan, persis seperti itu juga pro kontranya, bukan hanya soal tambang, tapi dunia politik, ekonomi, sosial budaya juga seperti itu dinamikanya," kata Haedar. (knu)