Muhaimin Ingin Sekolah Umum Contoh Sekolah Rakyat, Memetakan Talenta

MerahPutih.com - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama 19 di Sentra Effata Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Selasa (1/10).

Ia mengharapkan agar sekolah umum meniru model pelaksanaan Sekolah Rakyat yang tengah dibangun Pemerintah saat ini.

“Kami ingin sekolah-sekolah juga terus menjadikan Sekolah Rakyat ini model,” katanya.

Muhaimin menilai Sekolah Rakyat memiliki model kurikulum yang memungkinkan optimalisasi potensi peserta didik.

Baca juga:

Hasil CKG Siswa Sekolah Rakyat Ditemukan Gizi Buruk, Gangguan Cemas, Depresi dan Mayoritas Perlu Pemeriksaan Lanjutan

Menurutnya, setiap siswa Sekolah Rakyat mendapat pemetaan talenta ketika masuk sesuai dengan bakat dan minatnya.

“Talenta yang sejak awal dikelola, yang diketahui potensinya, sehingga lulusan Sekolah Rakyat ini sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing. Sehingga potensi naturalnya bisa tersalurkan dengan baik,” jelas Muhaimin.

Menko Muhaimin lebih lanjut menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang sejak awal dimaksudkan memutus mata rantai kemiskinan sekaligus investasi masa depan untuk kemajuan bangsa Indonesia.

“Para siswa Sekolah Rakyat ini bisa mengoptimalkan sejuta potensi di NTT, juga di Indonesia,” kata Muhaimin.

Muhaimin menekankan, sasaran utama siswa Sekolah Rakyat adalah anak-anak dari keluarga miskin. Khusus di NTT, saat ini ada 100 siswa Sekolah Rakyat.

“Sekolah Rakyat di sini cukup mengharukan, membanggakan dan tentu ini kerja keras ya, karena dari sejumlah besar yang harus diterima, maka syarat yang paling pokok adalah yang paling membutuhkan,” katanya.

“100 yang terpilih inilah yang paling membutuhkan, sehingga mendapatkan prioritas,” kata Muhaimin.

Menko PM menyatakan pemerintah berkomitmen untuk terus membangun lebih banyak Sekolah Rakyat, termasuk di seluruh kabupaten dan kota di NTT.

“Akan terus kami upayakan agar berdiri di semua kabupaten, kita juga ingin pihak swasta juga mendirikan duplikasi (Sekolah Rakyat),” kata Muhaimin.

Mandat pembangunan Sekolah Rakyat berlandaskan Inpres 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Kemenko PM menjadi pemegang mandat untuk melaksanakannya.

Pada akhir Oktober 2025 nanti, pemerintah menargetkan ada 165 Sekolah Rakyat yang berdiri di seluruh Indonesia.