Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Nama Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mencuat sebagai calon wakil presiden alternatif dari kalangan militer yang digadang-gadang bakal mendampingi Joko Widodo di Pemilihan Presiden 2019.
Tampilnya Moeldoko di bursa cawapres akan memberikan warna unik di dalam debat pemilu, terutama ketika isu ancaman negara mencuat. Jokowi sendiri pernah ditanya tentang sosok militer yang akan mendampinginya di ajang Pilpres 2019 mendatang.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu diminta untuk memilih dengan cepat antara Prabowo Subianto atau mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo ataukah Jenderal Moeldoko. Setelah mengkerutkan keningnya, secara refleks, Jokowi menyebut nama Moeldoko.
Artinya Jokowi lebih memilih Moeldoko ketimbang Jenderal lainnya semisal Gatot Nurmantyo atau Prabowo Subianto. Jokowi kembali ditanya soal ketegasannya, namu Jokowi bergeming dan tetap konsisten menyebut nama Moeldoko.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga Anggota Komisi XI DPR Eva Kusuma Sundari menilai, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko adalah sosok pemimpin yang memiliki lima keunggulan.
"Pertama, Moeldoko tidak ada beban masa lalu. Dia lebih legitimate, soal kasus berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) beliau clear. Kalau dibandingkan dengan seniornya Mantan Komandan Kopasus Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto yang saat ini bakal menjadi rival calon politiknya Joko Widodo untuk kedua kalinya di pilpresnya akan datang," kata Eva, Selasa (31/7).
Kedua, kata Eva, Karir puncak di Korps Angkatan Darat Tentara Nasional Indonesia berjalan mulus dari awal hingga pensiun. Bahkan saat ini masih dipercaya pemerintah untuk menjabat Kepala Kantor Staf Kepresidenan Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla sejak Januaru 2018.
Keunggulan ketiga, yang dimiliki Moeldoko adalah dirinya tidak terlibat atau ada kontroversi kemusliman.
Keempat, Moeldoko memiliki Chemistry dengan capres incunmbent Joko Widodo. Dengan kecocokan tersebut diyakini Moeldoko mampu mengimbangi cara kerja Jokowi jika dijadikan cawapres di pilpres 2019 mendatang.
Kelima, Moeldoko tidak terlibat di dalam organisasi kepartaian yang mengikat. Khususnya saat beliau menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan,sejak dilantik Joko Widodo per Januari 2018 yang lalu.
Moeldoko adalah peraih gelar Adhi Makayasa atau lulusan terbaik Akabri 1981. Selain itu, Moeldoko juga lulusan terbaik di lembaga pendidikan Seskoad tahun 1995.
Studi Kebijakan dan Scenario Planning Pengelolaan Kawasan Perbatasan di Indonesia (Studi Kasus Perbatasan Darat di Kalimantan) menghantarkan Moeldoko meraih gelar Doktor. Ia lulus dan mendapatkan gelar tersebut dengan predikat sangat memuaskan dari Universitas Indonesia.
Moeldoko vs Prabowo
Jika dibandingkan dengan karier militer antara Prabowo Subianto, Moeldoko lebih unggul. Moeldoko adalah jenderal bintang empat, dengan posisi akhir Panglima TNI. Sementara Prabowo adalah jenderal bintang tiga dengan posisi akhir Panglima Kostrad.
Emrus Sihombing Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) memuji kelebihan Moeldoko.
“Secara pribadi, saya pikir dia punya leadership yang bagus, paling tidak dia Jenderal bintang empat, tidak gampang menjadi jenderal itu kan. Artinya seleksinya di TNI sangat ketat itu, dan dia memang menunjukkan suatu kinerja yang bagus makanya dia jadi Jenderal," kata Emrus.
“Dan yang kedua, Moeldoko pernah panglima, jabatan tertinggi di TNI. Saya pikir itu tidak gampang, paling tidak proses untuk menjadi dia panglima itu kan tentu dialektika antara presiden dengan DPR terjadi kan, artinya tidak orang sembarangan dong," kata dia menambahkan.
Bahkan dari awal pendidikan militer pun, Moeldoko telah mengungguli banyak calon dari militer lainnya sebagai lulusan terbaik Akabri (1981) yang menggenggam penghargaan Adhi Makayasa Tri Sakti Wiratama. Ia masih melanjutkan pendidikannya di S2 dan S3 FISIP UI pada bidang administrasi, dan mendapatkan gelar doktor dengan predikat memuaskan.
Dari segi loyalitas, Moeldoko sudah teruji sampai ia pensiun secara terhormat dari TNI. Sebaliknya Prabowo diberhentikan secara tidak hormat oleh Presiden Habibie karena menggerakan pasukan Kostrad dari berbagai daerah menuju Jakarta di luar komando resmi Panglima ABRI saat itu, Wiranto.
Karir militer Prabowo diwarnai dengan pendekatannya yang militeristik, salah satunya berakibat kepada dugaan pelanggaran HAM di sejumlah daerah yang ditanganinya. Sementara itu Moeldoko yang menjabat komandan teritorial mampu mengelola komunikasi dengan warga setempat, hal mana yang menjadi modal kuat dalam keberhasilannya di dalam memimpin HKTI.
HKTI di bawah pimpinan Moeldoko selama belum 2 tahun ini telah mencatatkan berbagai langkah signifikan yang sudah diambil untuk menyejahterakan petani, memperbaiki produktivitas pertanian dan mendorong minat generasi muda terhadap pertanian. Sebaliknya Prabowo yang telah memimpin HKTI selama dua periode malah menghasilkan perpecahan internal yang berujung pada gugatan ke PTUN. (Pon)
