Mobilisasi Komponen Cadangan Dalam Kendali Presiden

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 07 Oktober 2021
Mobilisasi Komponen Cadangan Dalam Kendali Presiden

Komponen Cadangan. (Foto: Tangkapan Layar)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo meminta Komponen Cadangan (Komcad) tidak digunakan untuk kepentingan lain kecuali berkaitan dengan pertahanan negara.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memberi amanat di Upacara Penetapan Komponen Cadangan Tahun 2021, di Pusdiklatpassus, Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (7/10).

Baca Juga:

Jokowi Tetapkan Komponen Cadangan di Markas Pasukan Khusus Batujajar Bandung

Menurut Jokowi, kedaulatan negara keutuhan wilayah NKRI, keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia adalah segala-galanya TNI sebagai komponen utama. Sehingga, mesti selalu siaga tetapi perlu didukung oleh komponen cadangan, dan komponen pendukung.

"Itulah sistem pertahanan kita yang bersifat semesta, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya," kata Jokowi

Jokowi mengatakan, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara dan usaha pertahanan negara.

Dia juga mengapresiasi seluruh anggota Komponen Cadangan yang hari ini ditetapkan karena secara sukarela mendaftar sebagai Komponen Cadangan.

Jokowi mengatakan, masa aktif Komponen Cadangan itu tidak setiap hari dan setiap saat. Setelah penetapan hari ini, anggota Komponen Cadangan kembali ke profesi masing-masing.

Anggota Komponen Cadangan tetap berprofesi seperti biasa, masa aktif Komponen Cadangan hanyalah pada saat mengikuti pelatihan, dan pada saat mobilisasi, tetapi anggota Komponen Cadangan harus selalu siaga jika dipanggil negara.

Komponen Cadangan dikerahkan bila negara dalam darurat militer, atau keadaan perang, dimobilisasi oleh Presiden dengan persetujuan DPR, yang komando kendalinya berada di Panglima TNI.

"Artinya tidak ada anggota Komponen Cadangan yang melakukan kegiatan mandiri," jelas Jokowi.

 Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meninjau barisan komponen cadangan yang hadir dalam upacara Penetapan Komponen Cadangan Tahun Anggaran 2021 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) Bandung, Jawa Barat pada Kamis (7/10/2021). (ANTARA/Desca Lidya Natalia)
Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meninjau barisan komponen cadangan yang hadir dalam upacara Penetapan Komponen Cadangan Tahun Anggaran 2021 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) Bandung, Jawa Barat pada Kamis (7/10/2021). (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

Jokowi mengingatkan fungsi Komponen Cadangan hanya untuk kepentingan berkaitan dengan pertahanan negara. Penetapan Komponen Cadangan ini akan semakin memperkokoh sistem pertahanan, dan keamanan rakyat semesta.

Menhan Prabowo Subianto mengatakan, ada 3.103 orang yang hari ini ditetapkan Jokowi sebagai Komando Cadangan 2021. Tahapan pembentukan Komponen Cadangan dimulai sejak pendaftaran 17-31 Mei 2021, seleksi 1-17 Juni 2021, latihan dasar kemiliteran 21 Juni-18 September 2021, dan penetapan 7 Oktober 2021. Anggota berjumlah 3.103 orang.

Komponen Cadangan sejumlah 3.103 orang, terdiri dari Rindam Jaya 500 orang, Rindam III Siliwangi 500 orang, Rindam IV Dipenogoro 500 orang, Rindam V Brawijaya 500 orang, Rindam XII Tanjungpura 499 orang, Universitas Pertahanan 604 orang. (Knu)

Baca Juga:

Presiden Jokowi Tetapkan 3.103 Komcad, Harus Siaga Jika Dipanggil Negara

#Panglima TNI #TNI #Prabowo #Jokowi
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Presiden Prabowo Wanti-Wanti Narasi Pesimisme terhadap Pemerintah
Presiden Prabowo Subianto menyoroti pandangan negatif terhadap Indonesia dan pemerintahannya. Ia menegaskan pentingnya kebanggaan nasional tanpa rasa inferior.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 13 Januari 2026
Presiden Prabowo Wanti-Wanti Narasi Pesimisme terhadap Pemerintah
Indonesia
Prabowo Perintahkan Danantara Bersihkan Direksi BUMN, Rugi Tapi Minta Bonus
jabatan di BUMN merupakan bentuk pengabdian, sehingga pihak yang tidak sanggup menjalankan tanggung jawab sesuai ketentuan diminta untuk mengundurkan diri.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Prabowo Perintahkan Danantara Bersihkan Direksi BUMN, Rugi Tapi Minta Bonus
Indonesia
Prabowo: Proyek Hilirisasi Sebesar USD 6 Miliar Segera Dibangun di Indonesia
Pemerintah optimistis mampu mencapai tujuan hilirisasi nasional dengan manajemen yang profesional dan terarah.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Prabowo: Proyek Hilirisasi Sebesar USD 6 Miliar Segera Dibangun di Indonesia
Lainnya
Momen Presiden Prabowo Subianto Resmikan Sekolah Rakyat Banjarbaru Kalimantan Selatan
Presiden RI Prabowo Subianto saat kunjungan ke Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 9 Banjarbaru, di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2026).
Didik Setiawan - Senin, 12 Januari 2026
Momen Presiden Prabowo Subianto Resmikan Sekolah Rakyat Banjarbaru Kalimantan Selatan
Indonesia
Prabowo Sentil Praktik Mark Up Proyek, Pencurian di Siang Bolong
Presiden menyampaikan keprihatinan terhadap praktik mark up dan penipuan yang masih terjadi.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Prabowo Sentil Praktik Mark Up Proyek, Pencurian di Siang Bolong
Indonesia
Akhirnya! Untuk Pertama Kali Prabowo Kunjungi IKN Sebagai Presiden
Kunjungan ke Istana IKN merupakan agenda perdana Prabowo Subianto setelah dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Akhirnya! Untuk Pertama Kali Prabowo Kunjungi IKN Sebagai Presiden
Indonesia
Resmikan Proyek Refinery, Prabowo: Infrastruktur Energi Skala Besar Dilakukan 32 Tahun Lalu
Diketahui, pada 1994, Presiden ke-2 RI Soeharto meresmikan kilang Pertamina di Balongan, Indramayu, Jawa Barat.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Resmikan Proyek Refinery, Prabowo: Infrastruktur Energi Skala Besar Dilakukan 32 Tahun Lalu
Indonesia
Prabowo Janjikan Buka Pendikan Kedokteran Gratis, Penuhi Kekurangan Biaya Medis
Kebijakan tersebut dapat membuka kesempatan yang setara bagi semua kalangan, termasuk anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk meraih cita-cita setinggi-tingginya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Prabowo Janjikan Buka Pendikan Kedokteran Gratis, Penuhi Kekurangan Biaya Medis
Indonesia
Kuasa Hukum Jokowi: Terlalu Dini Simpulkan Restorative Justice usai Pertemuan dengan Eggi Sudjana
Kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan mengatakan, terlalu dini membicarkan restorative justice usai kliennya bertemu dengan Eggi Sudjana.
Soffi Amira - Sabtu, 10 Januari 2026
Kuasa Hukum Jokowi: Terlalu Dini Simpulkan Restorative Justice usai Pertemuan dengan Eggi Sudjana
Indonesia
Jokowi Maafkan 2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu, PSI: Proses Hukum Harus Tetap Berjalan
Presiden ke-7 RI, Jokowi, memaafkan dua tersangka kasus ijazah palsu. Namun, PSI menyebutkan bahwa proses hukum harus tetap berjalan.
Soffi Amira - Sabtu, 10 Januari 2026
Jokowi Maafkan 2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu, PSI: Proses Hukum Harus Tetap Berjalan
Bagikan