Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Anggota DPD, DR. Misharti meminta pemerintah mempertimbangkan dan mengkaji ulang terkait pelaksanaan Pilkada serentak yang akan dihelat pada 9 Desember 2020. Hal ini melihat tren penyebaran dan penularan COVID-19 yang kian meningkat.
“Saya berharap pemerintah kembali mengkaji ulang agar Pilkada Serentak ditunda atau diundur ke 2021,” kata Misharti kepada wartawan, Selasa (22/9).
Baca Juga:
Pilkada Serentak Ngotot Digelar Desember 2020 Sebab Peluang Petahana Menang Besar
Dalam kondisi seperti ini pemerintah harus mengutamakan kesehatan rakyat yang saat ini sangat rentan terhadap penularan virus. Terlebih, kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan masih sangat rendah.
“Saya dengan tegas minta pemerintah melihat secara riil bahwa penularan COVID-19 ini belum terkendali dan lebih mengedepankan keselamatan jiwa masyarakat,” ujarnya.
Musharti mengingatkan, jika tetap dilanjutkan, pemerintah harus mengeluarkan biaya yang cukup tinggi dan menerapkan standar yang sangat ketat. Sebab, kata dia, standar teknis pencoblosan tentu harus diubah dan tidak bisa disamakan dengan situasi normal. Hal ini akan menambah berat di segi anggaran maupun sumber daya.
“Selain begitu banyak biaya yang harus di persiapkan baik itu terkait APD, sarana prasarana seperti paku, bantal pencoblos dan lain-lain yang harus diganti setiap orangnya dan masih banyak lagi yang harus diperhatikan terkait dengan protokol kesehatan,” ungkapnya.
Baca Juga:
Ngotot PDIP Ingin Pilkada Terus Berlangsung
Senator asal Riau ini meyakini, Pilkada akan menimbulkan klaster baru penularan virus corona. Sebab, pihak penyelenggara tidak akan mampu mengontrol pergerakan orang dan memastikan calon pemilih akan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan seperti yang digaungkan pemerintah.
“Saya khawatir akan menimbulkan klaster baru Pilkada. Di awal pendaftaran saja kita lihat ada beberapa calon terkonfirmasi positif COVID-19,” tutupnya. (Pon)
