Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Francine Widjojo meminta PAM Jaya menunda rencana kenaikan tarif air bersih di Jakarta.
Menurut Francine, kenaikan tarif air bersih hanya akan bisa diterima masyarakat jika PAM Jaya mampu menunjukkan perbaikan nyata dalam kualitas layanan dan efisiensi operasional.
"Mengurangi kebocoran air dan menindak pelanggan nakal akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan layanan tanpa harus langsung membebani masyarakat dengan kenaikan tarif,” ujarnya di Jakarta, Rabu (4/12).
Francine mengingatkan, saat ini PAM Jaya masih mengalami kebocoran air hingga 46 persen yang membuat BUMD ini menjadi tidak efisien.
Baca juga:
"Dalam rapat Komisi B, saya sering menekankan pentingnya mengatasi tingkat kebocoran air yang saat ini mencapai 46 persen. Dari angka tersebut, 20 persen di antaranya disebabkan oleh pelanggan nakal yang tidak sesuai peruntukan kelasnya," sesal Francine.
Kenaikan tarif air bersih bukan hal yang terlalu mendesak. Apalagi PAM Jaya tidak pernah merugi sampai saat ini. "Saya mendesak agar upaya-upaya perbaikan diprioritaskan terlebih dahulu, sehingga masyarakat dapat melihat keseriusan PAM Jaya dalam meningkatkan layanan sebelum meminta tambahan beban biaya," pinta Francine.
Anggota Komisi B ini juga menyoroti proyek galian jalan oleh PAM Jaya untuk pemeliharaan jaringan pipa air bersih yang banyak dikeluhkan masyarakat karena pengerjaannya lambat dan tidak memperhitungkan dampak kemacetan yang ditimbulkan.
Baca juga:
PAM JAYA Ambil Alih Pekerjaan Kerusakan Pipa di Jalan Satrio
"Ini menunjukkan kurangnya perencanaan yang matang dari pihak terkait. Proyek di badan jalan harus dilakukan dengan efisien, meminimalkan waktu pengerjaan, dan memperhatikan kondisi lalu lintas di sekitar lokasi," ujar Francine.
Francine mendorong PAM Jaya untuk lebih proaktif dalam merencanakan dan mengelola proyek-proyek tersebut. Ia menekankan pentingnya sosialisasi maksimal kepada masyarakat, tidak hanya mengenai tujuan proyek, tetapi juga jadwal pengerjaan yang jelas serta rute alternatif yang tersedia.
"Jika masyarakat dipaksa menghadapi kemacetan tanpa informasi yang memadai, wajar jika muncul rasa frustrasi yang merugikan citra PAM Jaya itu sendiri," pungkas Francine. (Asp).
