Mikrofon Prabowo Mati Saat Pidato di PBB, Ini Penjelasan Kemenlu

MerahPutih.com - Mikrofon Presiden Prabowo Subianto mati saat berpidato dalam pertemuan tingkat tinggi PBB terkait isu Palestina dan solusi dua negara di Markas PBB New York, Senin (22/9) malam waktu setempat.

Insiden itu terjadi ketika setelah Prabowo menyampaikan kalimat, “Kami bersedia menyediakan pasukan perdamaian.” Pelantang suara yang digunakan Prabowo saat itu tiba-tiba terputus.

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI angkat suara terkait insiden itu. Mikrofon Presiden Prabowo mati saat itu karena alasan prosedural mengenai batas waktu.

Baca juga:

Bicara di KTT PBB, Prabowo: Kita Harus Mengakui Palestina Sekarang

“Terdapat aturan prosedur bahwa setiap negara mendapat kesempatan 5 menit,” kata Direktur Informasi dan Media Kemenlu Hartyo Harkomoyo menjawab pertanyaan wartawan, Selasa (23/9).

Hartyo menjelaskan setiap pertemuan PBB memiliki aturan tersendiri, seperti aturan alokasi waktu yang diberikan bagi setiap anggota delegasi untuk menyampaikan pandangan mereka di hadapan sidang.

Karena melebihi batas waktu yang ditentukan tersebut, lanjut dia, suara Prabowo tiba-tiba terputus dan tidak muncul dalam siaran langsung SMU PBB yang dipantau masyarakat sedunia.

Baca juga:

Ini Syarat Prabowo Buka Opsi Indonesia Akui Israel

"Apabila pidato lebih dari 5 menit maka mikrofon akan dimatikan," tandas pejabat Kemenlu itu, dikutip Antara.

Tak hanya Prabowo, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga mengalami mati mikrofon saat berpidato di urutan kedua dalam agenda yang sama.

Merespons kejadian itu, Direktorat Komunikasi Turki mengungkapkan alasan yang sama bahwa mikrofon terputus secara otomatis apabila sambutan diberikan melampaui batas waktu 5 menit.

Baca juga:

PBB Sah Deklarasi New York, Indonesia Siap Gabung Kirim Pasukan Perdamaian ke Gaza

Dalam KTT soal Palestina yang dipimpin Prancis dan Arab Saudi itu, 33 pemimpin delegasi yang mewakili negara dan perkumpulan negara seperti Uni Eropa dan Liga Arab, menyampaikan pandangan mereka tentang penyelesaian masalah Palestina dan implementasi solusi dua negara yang ideal. (*)