Mewaspadai Penggiringan Opini dalam Jebakan Survei

MerahPutih.Com - Dalam kultur politik modern, potensi kemenangan atau peluang keterpilihan seorang kandidat bisa diperhitungkan dan diukur melalui sebuah survei. Tak heran, setiap kali menjelang pilkada atau pilpres, muncul sejumlah survei yang memaparkan tingkat elektabilitas pasangan calon atau kandidat peserta kontestasi demokrasi.

Catatan penting yang harus diperhatikan, sejauhmana hasil survei itu kredibel? Atau jangan-jangan hasil survei hanya merupakan sebuah upaya penggiringan opini untuk memenangkan paslon atau kandidat tertentu?

Lembaga-lembaga survei seperti beradu dengan waktu menyajikan rangkaian hasil temuan survei mereka.

Nama-nama seperti Presiden Joko Widodo, Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto, mantan panglima TNI Gatot Nurmantyo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang juga anak Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, putra mantan Presiden SBY, Agus Harimurti Yudhoyono, menghiasi survei-survei tersebut.

Survei merupakan hal yang lazim dalam masyarakat demokratis. Sebuah upaya untuk memahami apa yang terjadi di masyarakat.

Tentu saja yang namanya survei berbeda dengan pemilu. Survei politik biasanya hanya melibatkan sekitar 1.000 orang responden yang dianggap sebagai perwakilan masayarakat.

Sejauh mana survei tersebut mampu mendekati mewakili atau "representasi" suara hati masyarakat, tentunya tergantung dengan sejauh mana kecanggihan `"alat ukur" tersebut dibuat, mengingat, jumlah responden sebagai perwakilan masyarakat juga sangat terbatas, sekitar 1000 orang responden dari hampir 200 juta pemilih.

Sebagaimana dilansir Antara, survei untuk mengetahui suara masyarakat sebenarnya lebih ditujukan untuk kalangan elit yang mencalonkan diri, utamanya untuk membuat strategi jitu memenangi kompetisi.

Namun juga survei dapat pula digunakan sebagai alat propaganda, untuk menggiring opini dalam masayarakat.

Elektabilitas Sejauh ini, dalam survei yang dilakukan berbagai lembaga, nama petahana Joko Widodo menduduki peringkat pertama tingkat keterpilihan di masyarakat.

PDIP tempat Jokowi bernaung, dengan 18 persen kursi di parlemen, telah mendeklarasikan dukungannya kepada Presiden Indonesia ke-7 tersebut.

Selain itu, dukungan juga mengalir dari partai-partai koalisi, Golkar (14 persen kursi), Nasdem (enam persen), Hanura (lima persen) dan PPP (enam persen).

Bila komitmen dukungan tersebut terwujud, secara matematika politik, saat ini, Jokowi merupakan satu-satunya calon yang dianggap telah memiliki "tiket" untuk melenggang maju dalam pemilihan presiden, mengingat syarat 20 persen kursi parlemen yang dibutuhkan untuk maju dalam pemilihan presiden, telah terpenuhi.

Sebagai petahana, Joko Widodo menjadi salah satu obyek survei para surveyor sejak ia memangku jabatan Presiden pada 2014 lalu.

Elektabilitas Jokowi dalam sejumlah survei selalu berada diurutan pertama. Survei terbaru dari litbang Kompas misalnya, yang diumumkan April 2018, memperlihatkan elektabilitas Jokowi masih teratas dengan 55,9 persen.

Litbang Kompas Kompas mencatat elektabilitas tersebut meningkat dibandingkan semester sebelumnya 46,3 persen. Survei ini dilakukan terhadap 1.200 responden.

Sementara survei dari Polcomm Institute yang diberitakan pada Maret 2018 menyebutkan, tingkat keterpilihan Joko Widodo 49,05 persen. Survei ini dilakukan terhadap 1.200 responden.

Survei oleh Median yang dijelaskan April 2018, tingkat keterpilihan Jokowi tetap berada di tingkat pertama dengan 36,2 persen, naik dibandingkan Februari sebesar 35 persen. Survei tersebut dengan responden 1.200 orang.

Pesaing terdekat Jokowi adalah Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto yang juga merupakan rivalnya saat pemilihan presiden 2014.

Prabowo sendiri juga telah dideklarasikan oleh Partai Gerindra untuk maju dalam Pemilihan Presiden 2019.

Namun demikian, sejauh ini, belum ada partai lain di Parlemen, selain Gerindra yang juga menyatakan dukungannya secara resmi kepada Prabowo.

Secara matematika politik, Prabowo dengan Gerindra sebanyak 11 persen kursi di Parlemen, masih membutuhkan sembilan persen kursi. Hal ini dapat terpenuhi, misalnya dengan merapatnya PKS (enam persen) dan PAN (tujuh persen).

Prabowo dalam survei Litbang Kompas meraih tingkat keterpilihan 14,1 persen, menurun bila dibandingkan enam bulan lalu 18,2 persen.

Sementara menurut Polcomm Institute tingkat keterpilihan Prabowo 26,67 persen. Sedangkan Median, Prabowo meraih 20,4 persen turun dibandingkan Februari 2018 yang sebesar 21,2 persen.

Survei Litbang Kompas, mantan panglima TNI Gatot Nurmantyo yang berada diurutan ketiga, elektabilitasnya masih 1,3 persen bergerak turun dari sebelumnya 3,3 persen.

Sedangkan berdasarakan survei Polcomm Instute, elektabilitas Gatot 3,5 persen, sementara survei Median mencatat tujuh persen.

Meski demikian, survei yang dilakukan, bukan tolok ukur kemenangan pemilihan presiden 2019 nanti, mengingat masih ada setahun sebelum pemilihan.

Keputusan siapa pendamping Jokowi dalam kontestasi nantinya juga akan menentukan dukungan.

Begitu pula dengan Prabowo, meski merupakan ketua umum partai, tidak bisa serta merta menjadi calon presiden mengingat suara partainya di Parlemen tidak sampai 20 persen.

Prabowo butuh koalisi dari partai politik lain. Keberhasilan negosiasi dalam koalisi diperlukan untuk mendukungnya maju dalam pemilihan presiden.

Selain itu, elektabilitas saat ini, tidak bisa mengukur kemungkinan terjadinya isu yang mengubah persepsi masyarakat di masa mendatang. Hal karena, pemilihan presiden masih sekitar setahun, April 2019.

Pilkada DKI yang dilaksanakan pada 2017 misalnya, menjadi salah satu contoh. Tak butuh setahun bagi petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat dari PDIP tumbang, meskipun di dalam survei memiliki elektabilitas tinggi.

Pernyataan Ahok yang tidak perlu terkait agama yang dilakukannya di Kepulauan Seribu, menjadi kesalahan fatal alias blunder, setelah isu tersebut membesar.

Sementara Anies Baswedan, menjadi kuda hitam yang mampu mengungguli petahana setelah bersaing dalam dua putaran.(*)