Mesir Ingin Pelajari dan Tukar Pengalaman Pindahan Ibu Kota Negara

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 21 Maret 2022
Mesir Ingin Pelajari dan Tukar Pengalaman Pindahan Ibu Kota Negara

Kawasan IKN Nusantara. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua DPR Mesir Hanafi Ali Gebaly melakukan pertemuan bilateral di sela-sela Sidang Majelis Ke-144 IPU di Nusa Dua, Bali, Senin (21/3).

Ketua DPR Mesir dalam pertemuan itu berharap dapat mempelajari rencana dan pemindahan ibu kota negara (IKN) yang dilakukan oleh Indonesia dari DKI Jakarta ke Penajam Paser dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur.

Baca Juga:

KPK Bentuk Satgas untuk Awasi Pembangunan IKN

Alasannya, Mesir juga berencana memindahkan ibu kota negaranya dari Kairo ke Ibu Kota Administratif Baru yang terletak kurang lebih 50 kilometer ke arah timur ibu kota yang lama.

"Dari Mesir, dia berharap bisa belajar, bertukar pengalaman terkait dengan perpindahan ibu kota negara karena Mesir sedang melakukan itu," kata Ketua DPR RI Puan Maharani di Bali,

Pemerintah Mesir pada tahun lalu mengumumkan pihaknya berencana pindah dari Kairo, ibu kota negara yang usianya mencapai sekitar 1.000 tahun, ke wilayah gurun di daerah timur.

Di daerah baru itu, Mesir berencana membangun kota pintar yang mengadopsi teknologi-teknologi mutakhir dan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

Indonesia juga, dalam proses memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Presiden RI Joko Widodo pada bulan ini meresmikan secara langsung pembangunan ibu kota, dan berkemah di titik nol IKN.

Ketua DPR RI Puan Maharani (kiri) dan Ketua DPR Mesir Hanafi Ali Gebaly (kanan) berfoto bersama setelah pertemuan bilateral yang diadakan di sela-sela Sidang Majelis Ke-144 IPU di Nusa Dua, Bali, Senin (21/3/2022). ANTARA/HO-Humas DPR RI
Ketua DPR RI Puan Maharani (kiri) dan Ketua DPR Mesir Hanafi Ali Gebaly (kanan) berfoto bersama setelah pertemuan bilateral yang diadakan di sela-sela Sidang Majelis Ke-144 IPU di Nusa Dua, Bali, Senin (21/3/2022). ANTARA/HO-Humas DPR RI

Tidak hanya berbagi soal pemindahan ibu kota, ketua DPR dua negara juga membahas peningkatan kerja sama, terutama pada bidang pendidikan dan ekonomi.

"Indonesia punya 9.000 mahasiswa yang menimba ilmu di Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar. Saya mengapresiasi fasilitasi pemerintah Mesir dan berharap dukungan fasilitas kesehatan kepada mahasiswa Indonesia di sana," terang Puan Maharani.

Ia meminta kepada Ketua DPR Mesir agar mahasiswa Indonesia dapat mendapatkan vaksin COVID-19 di negara itu. Tidak hanya itu, Puan juga berharap Ketua DPR Mesir dapat membantu penambahan kuota beasiswa untuk mahasiswa Indonesia, mengingat Mesir merupakan negara terbaik dalam menempuh pendidikan agama.

"Peningkatan kerja sama kedua negara di bidang pendidikan perlu terjalin, terutama bagaimana selama ini kerja sama dalam bidang pendidikan. Banyak sekali pelajar Indonesia yang ada di Mesir," tambah Ketua DPR RI.

Pimpinan legislatif RI dan Mesir juga membahas peningkatan hubungan dagang. Mesir merupakan mitra dagang terbesar ketiga Indonesia di Timur Tengah. Puan mengusulkan dua negara perlu membentuk kerja sama dagang khusus (Preferential Trade Agreement/PTA) untuk memperdalam kerja sama ekonomi ke depannya.

"Kami juga mendorong penuntasan penandatanganan MoU (nota kesepahaman kerja sama) Pembentukan Gabungan Komite Perdagangan antara Menteri Perdagangan Indonesia dan Mesir," kata Puan dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Kepala Otorita IKN Sambangi KPK, Bahas Apa?

#UU IKN #IKN Nusantara #Pemindahan Ibu Kota #Ibu Kota
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
4.000 Hektar Tambang Ilegal Tersebar di Sekitar IKN, Pengusaha Terlibat Dihukum Wajib Reforestasi
Tambang-tambang ilegal itu beroperasi di wilayah delineasi IKN yang mencakup sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Wisnu Cipto - Senin, 27 Oktober 2025
4.000 Hektar Tambang Ilegal Tersebar di Sekitar IKN, Pengusaha Terlibat Dihukum Wajib Reforestasi
Indonesia
Hunian Pekerja IKN Kebakaran, Pembangunan tak Terganggu
Tak ada korban jiwa dalam kebakaran.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Oktober 2025
Hunian Pekerja IKN Kebakaran, Pembangunan tak Terganggu
Indonesia
Titik Api Awal Kebakaran Hunian Pekerja IKN di Salah Satu Kamar Lantai 3
Kebakaran menyebabkan kerusakan signifikan pada seluruh kamar yang terletak di lantai 3 dan 4 Tower 14.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Oktober 2025
Titik Api Awal Kebakaran Hunian Pekerja IKN di Salah Satu Kamar Lantai 3
Indonesia
Kebakaran Mes Pekerja IKN, DPR Dorong Audit Investigasi Keamanan Bangunan
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) wajib bertanggung jawab atas peristiwa kebakaran hunian pekerja konstruksi (HPK) di kawasan Ibu Kota Nusantara.
Wisnu Cipto - Kamis, 02 Oktober 2025
 Kebakaran Mes Pekerja IKN, DPR Dorong Audit Investigasi Keamanan Bangunan
Indonesia
Setelah IKN Hanya Jadi Ibu Kota Politik, Ini Yang Dilakukan Badan Otorita
Sejumlah infrastruktur pendukung, antara lain Bandara Internasional Nusantara sudah rampung 100 persen dan bakal ditempatkan 41 orang mengoperasikan prasarana pendukung transportasi IKN tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 25 September 2025
Setelah IKN Hanya Jadi Ibu Kota Politik, Ini Yang Dilakukan Badan Otorita
Indonesia
Menuju Ibu Kota Politik 2028, Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif Dalam 28 Bulan
Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di KIPP IKN, kata Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Otorita IKN Almi Mardhani, saat ini dalam tahap tender.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 September 2025
Menuju Ibu Kota Politik 2028, Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif Dalam 28 Bulan
Indonesia
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Kalau sikap Golkar kan sebetulnya dari awal ketika ada rencana pemindahan Ibu Kota ke IKN itu kan kita memang mendukung penuh
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 September 2025
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Indonesia
DPR Sebut Ibu Kota Politik di IKN tak Sesuai UU, Perlu Kejelasan Hukum
DPR menyebutkan, bahwa ibu kota politik di IKN tak sesuai Undang-undang. Istilah tersebut dianggap tidak memiliki dasar hukum dalam Undang-undang IKN.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
DPR Sebut Ibu Kota Politik di IKN tak Sesuai UU, Perlu Kejelasan Hukum
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Wapres Gibran Minta Anggota Ormas Minta Sedekah di Pinggir Jalan untuk Bantu Pembangunan IKN
Sebuah kabar beredar di media sosial bahwa Gibran meminta ormas meminta sedekah demi membantu pemerintah membangun Ibu kota Nusantara (IKN).
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 20 September 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Wapres Gibran Minta Anggota Ormas Minta Sedekah di Pinggir Jalan untuk Bantu Pembangunan IKN
Indonesia
Pemindahan ASN ke IKN Terus Berlanjut, Tahapan Persiapan Pembangunan Tahap Ke-2 Telah Rampung
Tercatat sebanyak 1.170 orang pegawai Otorita IKN telah resmi berpindah (ke IKN) dan menempati di beberapa menara
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 31 Juli 2025
Pemindahan ASN ke IKN Terus Berlanjut, Tahapan Persiapan Pembangunan Tahap Ke-2 Telah Rampung
Bagikan