Menyalahi Kode Etik, Alasan Irman Gusman Dimakzulkan

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 20 September 2016
Menyalahi Kode Etik, Alasan Irman Gusman Dimakzulkan

Suasana sidang DPD RI di Gedung Nusantara IV (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih Nasional – Usai menggelar rapat pleno terkait kasus korupsi gula impor yang dilakukan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Kehormatan (BK) DPD akhirnya memakzulkan Irman dari jabatan ketua. 

Menurut Ketua BK AM Fatwa, keputusan tersebut mesti dilakukan karena Irman Gusman menyalahi kode etik ketika menjabat sebagai ketua. 

Irman, kata AM Fatwa, telah melanggar pasal 52 Tentang Tata Tertib DPD. “Pelanggaran kode etik, penyalahgunaan jabatan. Hal tersebut sangat mencederai lembaga ini,” kata AM Fatwa kepada awak media di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Senin (19/9). 

Meski demikian, AM Fatwa juga menjelaskan bahwa keputusan tersebut hanya sebatas pemberhentian sebagai ketua. “Hanya sebagai ketua. Dia masih tetap menjadi anggota DPD,” jelas AM Fatwa. 

Terkait bakal calon pelaksana tugas Ketua DPD, AM Fatwa masih belum mau berkomentar. “Untuk masalah itu, ada mekanismenya. Nanti saja dibahasnya,” pungkasnya.(Ard)

BACA JUGA:

  1. Sidang BK DPD Copot Ketua DPD Irman Gusman
  2. Saut Bantah Penangkapan Irman Gusman Terburu-buru   
  3. Terima Uang Rp100 juta, Irman Gusman Terjerat Kasus Kuota Gula Impor
  4. Ditetapkan Jadi Tersangka, Irman Gusman Terlibat Dua Kasus
  5. Penjelasan Irman Gusman Soal OTT KPK

 

#Kasus Korupsi #Ketua DPD #Irman Gusman
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Awal Kasus Korupsi Pengadaan Laptop Terbongkar, Dari ‘Kesepakatan’ Nadiem dengan Google
Berawal dari serangkaian pertemuan intensif yang terjadi pada Februari 2020.
Dwi Astarini - Jumat, 05 September 2025
Awal Kasus Korupsi Pengadaan Laptop Terbongkar, Dari ‘Kesepakatan’ Nadiem dengan Google
Indonesia
Bantah Lakukan Korupsi, Nadiem: Integritas Nomor 1, Tuhan Pasti Melindungi Saya
Ia berpesan untuk keluarga dan empat anaknya agar menguatkan diri.
Dwi Astarini - Jumat, 05 September 2025
Bantah Lakukan Korupsi, Nadiem: Integritas Nomor 1, Tuhan Pasti Melindungi Saya
Indonesia
Nadiem Tersangka Pengadaan Laptop, Kejagung Bongkar Kejanggalan Proyek Digelar Tertutup meski Gunakan Anggaran Negara
Atas permintaan Nadiem, rapat tersebut digelar tertutup.
Dwi Astarini - Kamis, 04 September 2025
Nadiem Tersangka Pengadaan Laptop, Kejagung Bongkar Kejanggalan Proyek Digelar Tertutup meski Gunakan Anggaran Negara
Indonesia
Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Nadiem Makarim Langsung Dipenjara di Rutan Salemba
Kejagung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Nadiem Makarim Langsung Dipenjara di Rutan Salemba
Indonesia
KPK Periksa Eks Direktur Keuangan Telkom terkait Kasus Digitalisasi SPBU Pertamina
KPK telah memeriksa sejumlah petinggi dari PT Telkom dan PT Pertamina dalam kasus digitalisasi SPBU.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
KPK Periksa Eks Direktur Keuangan Telkom terkait Kasus Digitalisasi SPBU Pertamina
Indonesia
Penuhi Panggilan KPK, Ilham Habibie Tanggapi soal Mobil Mercy Warisan BJ Habibie
Mobil Mercedes-Benz atas nama BJ Habibie kabarnya disita penyidik KPK dari tangan eks Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 03 September 2025
Penuhi Panggilan KPK, Ilham Habibie Tanggapi soal Mobil Mercy Warisan BJ Habibie
Indonesia
Eks Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor Supit Terseret Korupsi Proyek Mempawah
Ahmadi Noor Supit diperiksa sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai Ketua Badan Anggaran DPR RI Tahun 2015.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 03 September 2025
Eks Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor Supit Terseret Korupsi Proyek Mempawah
Indonesia
KPK Panggil Khalid Basalamah Terkait Korupsi Kuota Haji
Selain Khalid, penyidik KPK juga memanggil lima saksi lainnya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 02 September 2025
KPK Panggil Khalid Basalamah Terkait Korupsi Kuota Haji
Indonesia
KPK Tegaskan tak Punya Wewenang Terbitkan Surat Penonaktifan Bupati Pati Sudewo
KPK menegaskan bahwa pihaknya tak punya wewenang untuk menerbitkan surat penonaktifan Bupati Pati, Sudewo.
Soffi Amira - Selasa, 02 September 2025
KPK Tegaskan tak Punya Wewenang Terbitkan Surat Penonaktifan Bupati Pati Sudewo
Indonesia
Ratusan Warga Pati Geruduk Gedung KPK, Minta Bupati Sudewo Ditetapkan Tersangka
Ratusan warga Pati mendatangi Gedung KPK, Senin (1/9). Mereka meminta Bupati Pati, Sudewo, segera ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.
Soffi Amira - Senin, 01 September 2025
Ratusan Warga Pati Geruduk Gedung KPK, Minta Bupati Sudewo Ditetapkan Tersangka
Bagikan