Menyalahi Kode Etik, Alasan Irman Gusman Dimakzulkan


Suasana sidang DPD RI di Gedung Nusantara IV (Foto: MP/Rizki Fitrianto)
MerahPutih Nasional – Usai menggelar rapat pleno terkait kasus korupsi gula impor yang dilakukan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Kehormatan (BK) DPD akhirnya memakzulkan Irman dari jabatan ketua.
Menurut Ketua BK AM Fatwa, keputusan tersebut mesti dilakukan karena Irman Gusman menyalahi kode etik ketika menjabat sebagai ketua.
Irman, kata AM Fatwa, telah melanggar pasal 52 Tentang Tata Tertib DPD. “Pelanggaran kode etik, penyalahgunaan jabatan. Hal tersebut sangat mencederai lembaga ini,” kata AM Fatwa kepada awak media di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Senin (19/9).
Meski demikian, AM Fatwa juga menjelaskan bahwa keputusan tersebut hanya sebatas pemberhentian sebagai ketua. “Hanya sebagai ketua. Dia masih tetap menjadi anggota DPD,” jelas AM Fatwa.
Terkait bakal calon pelaksana tugas Ketua DPD, AM Fatwa masih belum mau berkomentar. “Untuk masalah itu, ada mekanismenya. Nanti saja dibahasnya,” pungkasnya.(Ard)
BACA JUGA:
- Sidang BK DPD Copot Ketua DPD Irman Gusman
- Saut Bantah Penangkapan Irman Gusman Terburu-buru
- Terima Uang Rp100 juta, Irman Gusman Terjerat Kasus Kuota Gula Impor
- Ditetapkan Jadi Tersangka, Irman Gusman Terlibat Dua Kasus
- Penjelasan Irman Gusman Soal OTT KPK
Bagikan
Berita Terkait
Awal Kasus Korupsi Pengadaan Laptop Terbongkar, Dari ‘Kesepakatan’ Nadiem dengan Google

Bantah Lakukan Korupsi, Nadiem: Integritas Nomor 1, Tuhan Pasti Melindungi Saya

Nadiem Tersangka Pengadaan Laptop, Kejagung Bongkar Kejanggalan Proyek Digelar Tertutup meski Gunakan Anggaran Negara

Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Nadiem Makarim Langsung Dipenjara di Rutan Salemba

KPK Periksa Eks Direktur Keuangan Telkom terkait Kasus Digitalisasi SPBU Pertamina

Penuhi Panggilan KPK, Ilham Habibie Tanggapi soal Mobil Mercy Warisan BJ Habibie

Eks Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor Supit Terseret Korupsi Proyek Mempawah

KPK Panggil Khalid Basalamah Terkait Korupsi Kuota Haji

KPK Tegaskan tak Punya Wewenang Terbitkan Surat Penonaktifan Bupati Pati Sudewo

Ratusan Warga Pati Geruduk Gedung KPK, Minta Bupati Sudewo Ditetapkan Tersangka
