Menua, Pengamat Sarankan Prabowo Jadi Oposisi

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Sabtu, 29 Juni 2019
Menua, Pengamat Sarankan Prabowo Jadi Oposisi

Ekspresi Sandiaga saat Prabowo deklarasi ronde 2 kemenangan Pilpres 2019 di Kertanegara, Jaksel (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat politik, Ray Rangkuti menilai kekuatan dan basis massa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto diyakini bakal melemah pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, hal ini tak lepas dari sempitnya ruang Prabowo untuk meraih kekuasaan.

“Kekuatan Prabowo setelah putusan MK akan makin berkurang dengan sendirinya. Secara faktor umur makin menua, kemampuan kelola politik kurang, dan figurnya tidak akan terlalu laku di 2024,” ucap Ray dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (29/6).

Karena hal itu, Ray menyarankan agar Prabowo menempatkan diri sebagai oposisi Joko Widodo. "Mereka sebaiknya tetap mengisi posisi oposisi. Tidak perlu tergoda pada kekuasaan," kata Ray.

Direktur LIMa Ray Rangkuti dalam sebuah diskusi publik di Jakarta (MP/Gomes R)
Direktur LIMa Ray Rangkuti dalam sebuah diskusi publik di Jakarta (MP/Gomes R)

Baca Juga: Ray Rangkuti Nilai Debat Capres dan Kampanye Terbuka Tak Berpengaruh

Ia melanjutkan, Gerindra sebagai partai yang dipimpin Prabowo membutuhkan regenerasi sosok baru untuk menggantikan Prabowo. "Jika tidak maka akan mengalami gejolak internal seperti partai Demokrat," sebut Direktur Lingkar Madani Indonesia ini.

Ray menuturkan, sebaiknya Jokowi membiarkan partai yang kalah tetap menjadi oposisi, sementara partai pemenang dapat mengelola kekuasaan hingga lima tahun.

Dengan begitu dalam sistem pemerintahan tetap seimbang dan ada yang mengontrol jalannya program pemerintah. Ray menjelaskan bahwa kabar negosiasi dan rekonsiliasi bukanlah menyoal tentang berbagi jabatan atau kedudukan menter.

Diketahui sebelumnya MK telah memutus permohonan sengketa pilpres yang diajukan Prabowo-Sandiaga Uno di sidang Kamis (27/6/2019) kemarin. Dalam putusannya, MK menyatakan menolak seluruh permohonan karena dianggap tidak beralasan menurut hukum. Prabowo menyatakan menerima putusan tersebut. (Knu)

Baca Juga: Ray Rangkuti Pertanyakan Posisi BW di TGUPP Pemprov DKI

#Pengamat Politik #Ray Rangkuti #Prabowo Subianto
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
Respons Kecelakaan KA Bangunkarta, DPR Ingatkan KAI Target Zero Accident dari Prabowo
Keselamatan operasional kereta api harus menjadi prioritas utama demi mencegah terulangnya kecelakaan di jalur rel.
Wisnu Cipto - Rabu, 05 November 2025
Respons Kecelakaan KA Bangunkarta, DPR Ingatkan KAI Target Zero Accident dari Prabowo
Indonesia
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Pemerintah harus membayar utang Whoosh senilai Rp 1,2 triliun per tahun. Pengamat pun mengatakan, bahwa ini bisa menjadi bom waktu.
Soffi Amira - Rabu, 05 November 2025
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Indonesia
Prabowo Mau Tambah Rangkaian KRL, Waktu Tunggu Jadi Lebih Pendek di Jam Krusial
Presiden RI, Prabowo Subianto, ingin menambah 30 rangkaian KRL. Komisi V DPR menyebutkan, bahwa waktu tunggu KRL bakal jadi lebih pendek di jam krusial.
Soffi Amira - Rabu, 05 November 2025
Prabowo Mau Tambah Rangkaian KRL, Waktu Tunggu Jadi Lebih Pendek di Jam Krusial
Indonesia
Ternyata, Prabowo Andalkan Duit dari Sini untuk Alokasi Bayar Utang Whoosh
Saat ini, Indonesia memiliki kewajiban pembayaran utang untuk proyek kerata Whoosh sekitar Rp 1,2 triliun per tahun kepada China.
Wisnu Cipto - Rabu, 05 November 2025
Ternyata, Prabowo Andalkan Duit dari Sini untuk Alokasi Bayar Utang Whoosh
Indonesia
Prabowo Alokasikan Rp 5 Triliun untuk Tambah 30 Rangkaian KRL, ini Respons Komisi V DPR
Presiden RI, Prabowo Subianto, mengalokasikan Rp 5 triliun untuk menambah rangkaian KRL. Komisi V DPR pun mendukung hal tersebut.
Soffi Amira - Rabu, 05 November 2025
Prabowo Alokasikan Rp 5 Triliun untuk Tambah 30 Rangkaian KRL, ini Respons Komisi V DPR
Indonesia
Prabowo Minta Utang Whoosh Jangan Lagi Dipolitisasi, Tegaskan Bukan Proyek Untung-Rugi
Prabowo menekankan proyek transportasi publik seperti Whoosh tidak seharusnya dilihat dari sisi keuntungan finansial semata, melainkan dari manfaatnya bagi masyarakat.
Wisnu Cipto - Selasa, 04 November 2025
Prabowo Minta Utang Whoosh Jangan Lagi Dipolitisasi, Tegaskan Bukan Proyek Untung-Rugi
Indonesia
Prabowo soal Utang Whoosh: Enggak Usah Khawatir, Saya Tanggung Jawab Semuanya
Presiden RI, Prabowo Subianto, angkat bicara soal polemik utang Whoosh. Ia mengatakan, bahwa masyarakat tak perlu khawatir.
Soffi Amira - Selasa, 04 November 2025
Prabowo soal Utang Whoosh: Enggak Usah Khawatir, Saya Tanggung Jawab Semuanya
Indonesia
Prabowo Minta KRL Ditambah, Siap Kucurkan Anggaran hingga Rp 5 Triliun
Presiden RI, Prabowo Subianto, meminta rangkaian KRL ditambah. Ia mengatakan, bahwa siap mengucurkan anggaran hingga Rp 5 triliun.
Soffi Amira - Selasa, 04 November 2025
Prabowo Minta KRL Ditambah, Siap Kucurkan Anggaran hingga Rp 5 Triliun
Indonesia
Prabowo Minta KAI Tidak Usah Khawatir Utang Whoosh: Saya Tanggung Jawab!
Presiden juga meminta agar isu utang Whoosh tidak dipolitisasi
Wisnu Cipto - Selasa, 04 November 2025
Prabowo Minta KAI Tidak Usah Khawatir Utang Whoosh: Saya Tanggung Jawab!
Indonesia
Anak Buah Prabowo di DPR Setuju Dukung Proyek KAI Tambah Gerbong Anyar
Fraksi Gerindra menyatakan dukungan penuh terhadap langkah KAI menambah gerbong kereta, khususnya untuk KRL di wilayah Jabodetabek.
Wisnu Cipto - Selasa, 04 November 2025
Anak Buah Prabowo di DPR Setuju Dukung Proyek KAI Tambah Gerbong Anyar
Bagikan