Menteri Ristek Dikti Ingatkan Mahasiswa untuk Tidak Terjebak Politik Praktis


Menristekdikti M Nasir (MP/Fredy Wansyah)
MerahPutih.Com - Belakangan sejumlah kalangan mahasiswa di Tanah Air mulai aktif turun ke jalan melakukan unjuk rasa. Beragam tuntutan para mahasiswa tersebut mulai dari terkait hajat hidup orang banyak sampai dengan hal-hal yang menyangkut aktivitas akademiknya di kampus.
Terkait maraknya aksi mahasiswa di tahun politik tersebut, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mengingatkan para mahasiswa untuk tidak melakukan aktivitas politik praktis di lingkungan kampus atau perguruan tinggi.
"Politik itu adanya di luar kampus. Kalau mereka ingin berpolitik, silahkan keluar kampus. Kampus harus bebas dari praktik-praktik politik," ujar Nasir, seusai menghadiri groundbreaking pembangunan dua Gedung Kuliah Bersama di Universitas Negeri Malang (UM), di Kota Malang, Senin (17/9) kemarin.
Pihaknya tidak segan untuk memberikan sanksi tegas kepada perguruan tinggi negeri (PTN) jika ditemukan dan terbukti melakukan aktivitas politik praktis di dalam kampus. Sementara untuk perguruan tinggi swasta (PTS), akan diberi teguran melalui Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis).

Nasir menambahkan, bagi para mahasiswa yang ingin melakukan protes terhadap kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak sesuai, diharapkan bisa berfikir lebih jernih dalam melihat suatu permasalahan. Menurutnya, para mahasiswa memang harus turut serta dalam memikirkan masalah yang dihadapi negara, serta membantu mencari jalan keluarnya.
Namun, aksi-aksi yang dilakukan oleh para mahasiswa tersebut hendaknya harus dilakukan secara hati-hati, supaya tidak disusupi oleh kepentingan politik praktis.
"Mahasiswa harus berfikir lebih jernih, saya senang mahasiswa berfikir masalah kebangsaan. Tapi, jangan sampai mahasiswa ditunggangi oleh kepentingan politik," kata Mohamad Nasir sebagaimana dilansir Antara.
Pada Pemilihan Presiden 2019, Presiden Joko Widodo akan berpasangan dengan KH Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden, sementara Prabowo Subianto memilih Sandiaga Uno sebagai wakilnya.
Pasangan Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golongan Karya (Golkar) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem).
Sementara Prabowo dan Sandiaga didukung Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).(*)
Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Beri Pembekalan Kepada Caleg Perindo, Presiden Jokowi: Saya dan Istri Saya Hafal Mars Perindo
Bagikan
Berita Terkait
Aksi Teaterikal Peringatan Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta

Aksi Demo Mahasiswa Peringatan Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta

Aksi Unjuk Rasa Emak-emak Tolak MBG di Depan Gedung Badan Gizi Nasional Jakarta

Buruh Kepung Gedung MPR/DPR Hari ini (22/9), Tolak Upah Murah dan Minta Sistem Outsourcing Dihapus

Soroti Kriminalisasi Usai Aksi 25 Agustus, Legislator PDIP: Ancaman Serius bagi Demokrasi
Sempat Dilaporkan Hilang setelah Demo di Jakarta, 2 Pemuda Akhirnya Ditemukan dan Minta Maaf

Demo Ojol 17 September 2025 di Istana dan DPR, Massa Tuntut Pencopotan Menteri Perhubungan

Aksi Unjuk Rasa Tuntut Sahkan RUU Perampasan Aset di Depan Gedung DPR

Kondisi Nepal Memanas akibat Kerusuhan, Kemlu Jamin 134 WNI Tak Ada yang Jadi Korban

Aksi Demo Mahasiswa UI Tagih Janji Tuntutan Rakyat 17+8 di Depan Gedung DPR
