Menteri Purbaya Tegaskan tak Ada Silang Pendapat soal Pembangunan Kilang Minyak

Dwi AstariniDwi Astarini - Kamis, 02 Oktober 2025
Menteri Purbaya Tegaskan tak Ada Silang Pendapat soal Pembangunan Kilang Minyak

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat menyampaikan keterangan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9/2025). (ANTARA/Andi Firdaus)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tak ada silang pendapat dengan PT Pertamina (Persero) untuk membangun kilang minyak baru di Indonesia. Hal itu ia sampaikan saat menanggapi viralnya video dirinya di media sosial (medsos) yang menyoroti lambannya pembangunan kilang baru oleh perusahaan minyak milik negara itu.

Purbaya menegaskan pernyataannya tersebut tidak bermaksud tendensius dan menyerang perusahaan PT Pertamina. Ia mengungkapkan pembangunan kilang merupakan kewajiban Pertamina, dan yang terpenting saat ini adalah percepatan pelaksanaannya.

"Oh, itu memang kewajiban mereka. Jadi enggak ada silang pendapat. Hanya memastikan kalau mereka punya rencana dijalankan dengan cepat," ucap Purbaya yang dikutip Kamis (2/10).

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kesal dengan PT Pertamina karena tak ada kilang minyak baru yang dibangun sejak 2018. Indonesia kini malah senang impor bahan bakar minyak (BBM) dari negara tetangga Singapura.

Baca juga:

Curhat Pertamina Pilih Impor di Banding Bangung Kilang, Purbaya Ngaku Tak Ada Silang Pendapat



Oleh sebab itu, Purbaya meminta Komisi XI DPR RI untuk menekan PT Pertamina agar segera merealisasikan pembangunan kilang minyak baru. Menurutnya, hal itu penting untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM yang selama ini membebani keuangan negara melalui subsidi energi.

"BBM tuh solar, diesel kita banyak impornya sampai puluhan miliar dolar per tahun. Sudah berapa tahun kita mengalami hal tersebut? Sudah puluhan tahun kan," kata Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Selasa (30/9).

Di satu sisi, pembangunan kilang minyak sangat penting untuk memperkuat kemandirian energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor dari negara lain. "Gimana caranya kita memproduksi, juga memperbaiki alat-alat produksi, termasuk menyediakan alat produksi yang baru yang selama ini kita gagal membangun. Jadi kilang itu, bukan kita enggak bisa bikin, atau kita enggak bisa bikin proyeknya, cuman Pertamina malas-malasan aja," jelasnya.

Ia pun menyinggung janji Pertamina pada 2018 yang menyatakan akan membangun tujuh kilang minyak dalam waktu lima tahun. Namun hingga kini, tidak satu pun dari rencana tersebut terealisasi.

"Sejak itu sampai sekarang, enggak pernah bangun kilang baru. Jadi nanti kalau ketemu Danantara lagi, minta Pertamina bangun kilang baru. Saya pernah, waktu saya di Maritim, saya pernah tekan mereka pada 2018 untuk bangun kilang," cetusnya.(Asp)



Baca juga:

Menkeu Purbaya Tunda Penerapan Pajak E-Commerce, DPR: Beri Ruang UMKM untuk Bernapas

#Kemenkeu #Purbaya Yudhi Sadewa #Pertamina
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Ultimatum Dirut Simon Aloysius dan Direksi Jangan Cari Kekayaan di Pertamina
Prabowo menyoroti adanya korupsi selama bertahun-tahun dalam tubuh Pertamina dan sektor energi Indonesia, termasuk manipulasi harga impor minyak.
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Januari 2026
Prabowo Ultimatum Dirut Simon Aloysius dan Direksi Jangan Cari Kekayaan di Pertamina
Indonesia
Resmikan Proyek Refinery, Prabowo: Infrastruktur Energi Skala Besar Dilakukan 32 Tahun Lalu
Diketahui, pada 1994, Presiden ke-2 RI Soeharto meresmikan kilang Pertamina di Balongan, Indramayu, Jawa Barat.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Resmikan Proyek Refinery, Prabowo: Infrastruktur Energi Skala Besar Dilakukan 32 Tahun Lalu
Indonesia
Presiden Prabowo Resmikan Kilang Minyak Terbesar di Indonesia, Sentil Dirut Pertamina jangan Korupsi
Prabowo meminta Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri membereskan persoalan yang ada di Pertamina.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
Presiden Prabowo Resmikan Kilang Minyak Terbesar di Indonesia, Sentil Dirut Pertamina jangan Korupsi
Indonesia
Prabowo Siap Resmikan Kilang Raksasa Pertamina di Balikpapan, Klaim Produksi BBM Dalam Negeri Lebih Efisien
Presiden Prabowo siap resmikan kilang minyak RDMP Pertamina senilai Rp 123 triliun di Balikpapan. Diklaim bakal lebih efisien produksi BBM dalam negeri.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 12 Januari 2026
Prabowo Siap Resmikan Kilang Raksasa Pertamina di Balikpapan, Klaim Produksi BBM Dalam Negeri Lebih Efisien
Indonesia
Bulog Tiru Program BBM Pertamina, Harga Beras Sama Se-Indonesia
Berdasarkan proyeksi Badan Pangan Nasional, produksi beras Indonesia pada 2026 diperkirakan mencapai 34,7 juta ton, atau relatif setara dengan capaian produksi tahun sebelumnya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Bulog Tiru Program BBM Pertamina, Harga Beras Sama Se-Indonesia
Indonesia
Negara Rugi Rp 4 T, Menkeu Purbaya Mau Gerebek Perusahaan Baja China Curangi PPN
Menkeu Purbaya masih enggan membuka nama perusahaan baja asal China nakal itu ke publik
Wisnu Cipto - Jumat, 09 Januari 2026
Negara Rugi Rp 4 T, Menkeu Purbaya Mau Gerebek Perusahaan Baja China Curangi PPN
Indonesia
IHSG Tembus 9.000 Saat Bursa Asia Kejang-Kejang, Purbaya Sebut Investor Mulai 'Jatuh Cinta' Lagi ke Indonesia
Uniknya, penguatan IHSG terjadi di tengah tren merah bursa saham Asia dan global
Angga Yudha Pratama - Kamis, 08 Januari 2026
IHSG Tembus 9.000 Saat Bursa Asia Kejang-Kejang, Purbaya Sebut Investor Mulai 'Jatuh Cinta' Lagi ke Indonesia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Memohon ke Presiden Prabowo Agar Sahkan RUU Perampasan Aset dan Segera Hukum Mati Koruptor
Purbaya dikabarkan memohon kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengesahkan hukuman mati kepada koruptor. Cek kebenaran faktanya.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Memohon ke Presiden Prabowo Agar Sahkan RUU Perampasan Aset dan Segera Hukum Mati Koruptor
Indonesia
Pemerintah Tambah Utang Rp 736,3 Triliun di 2025
Pembiayaan utang itu dilakukan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) serta pinjaman, meski Kemenkeu tak merinci realisasi masing-masing instrumen pembiayaan utang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 08 Januari 2026
Pemerintah Tambah Utang Rp 736,3 Triliun di 2025
Indonesia
Defisit APBN Melebar, Ekonomi Downfall
Realisasi sementara pendapatan negara tercatat sebesar Rp 2.756,3 triliun atau 91,7 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp 3.005,1 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 08 Januari 2026
Defisit APBN Melebar, Ekonomi Downfall
Bagikan