Menteri PU Rombak 6 Jabatan Eselon 1 Pasca-OTT KPK di Sumut

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Sabtu, 05 Juli 2025
Menteri PU Rombak 6 Jabatan Eselon 1 Pasca-OTT KPK di Sumut

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dalam jumpa pers di Jakarta, Sabtu (28/6/2025) malam. ANTARA/Harianto

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo merotasi enam pejabat tinggi setingkat eselon 1 sebagai tindak lanjut dari kasus operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap sejumlah pejabat kementerian dan dinas PU di daerah.

Rotasi jajaran pejabat eselon 1 Kementerian PU ini dilakukan untuk mengurangi kebocoran anggaran dan meningkatkan efisiensi belanja infrastruktur.

“Arahan Presiden Prabowo Subianto sangat jelas, kebocoran dan pemborosan harus dihentikan. Kementerian PU berkomitmen menjalankan langkah-langkah strategis sejalan dengan arahan tersebut,” kata Dody, dikutip Sabtu (5/7).

Baca juga:

Menteri PU Nonaktifkan 3 Anak Buahnya Terkait OTT Sumut, 2 Orang Belum Berstatus Tersangka

Dody menambahkan perombakan ini juga sebagai bentuk tanggung jawab dan upaya pembenahan kelembagaan di Kementerian PU. "Sebagai bentuk komitmen dalam menjalankan pemerintahan sesuai arahan Presiden dan Wakil Presiden,” tandasnya, dilansir Antara.

Berikut nama enam pejabat Kementerian PU yang baru dilantik:

1. Wida Nurfaida, sebelumnya Direktur Pembangunan Jalan, Ditjen Bina Marga, dilantik sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian PU.
2. Dwi Purwantoro sebelumnya Direktur Sungai dan Pantai, Ditjen SDA, dilantik sebagai Direktur Jenderal Sumber Daya Air.
3. Maulidya Indah Junica, sebelumnya Direktur Jenderal Prasarana Strategis, dilantik sebagai Inspektur Jenderal Kementerian PU.
4. Bisma Staniarto, sebelumnya Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, dilantik sebagai Direktur Jenderal Prasarana Strategis.
5. Boby Ali Azhari dilantik sebagai Direktur Jenderal Bina Konstruksi.
6. Apri Artoto dilantik sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Baca juga:

Bobby Nasution Mau Buka-Bukaan Aliran Duit OTT Sumut, KPK Jawab 'Tantangan' Menantu Jokowi

Sebelumnya, KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait proyek pembangunan dan preservasi jalan di Sumatera Utara.

Kelima orang ini diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis malam, 26 Juni lalu, atas dugaan memuluskan proyek senilai total Rp 231,8 miliar.

Kelima orang itu adalah TOP selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut, RES selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut merangkap pejabat pembuat komitmen (PPK), HEL selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) Satuan Kerja (Satker) Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 Sumut, KIR selaku Direktur Utama PT DNG, dan RAY selaku Direktur PT RN.

Baca juga:

KPK Sita Duit Rp 2,8 M dan 2 Senjata Api dari Rumah Orang Dekat Bobby Nasution

Tersangka TOP, RES, dan HEL diduga menerima suap dari pihak swasta, yakni tersangka KIR dan RY, guna memuluskan pemenangan tender proyek pembangunan jalan. (*)

#Ott Kpk #Kementerian PU #Menteri PU Dody Hanggodo
Bagikan
Ditulis Oleh

Wisnu Cipto

Berita Terkait

Indonesia
Jalan Tol Sepanjang 95 Kilometer Akan Hubungkan Utara dengan Selatan Jateng'
Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menyatakan komitmen pemerintah daerah mendukung penuh penyiapan proyek tol ini.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 Oktober 2025
Jalan Tol Sepanjang 95 Kilometer Akan Hubungkan Utara dengan Selatan Jateng'
Indonesia
MLFF Resmi Masuk PSN, Penyedia Sistem Tunggu Kesiapan Pemerintah dalam Penerapan
Pemerintah memang belum memberi lampu hijau untuk pengimplementasian sistem ini.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Oktober 2025
MLFF Resmi Masuk PSN, Penyedia Sistem Tunggu Kesiapan Pemerintah dalam Penerapan
Indonesia
MLFF Masuk Proyek Strategis Nasional, PT RITS Siap Pasang Sistem di Jakarta
Ini merupakan sistem pembayaran tol paling canggih di dunia.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Oktober 2025
MLFF Masuk Proyek Strategis Nasional, PT RITS Siap Pasang Sistem di Jakarta
Indonesia
Rencana Perbaikan Ponpes Al Khoziny Pakai APBN, DPR Minta Pemerintah Lakukan Peninjauan Ulang
Rencana penggunaan dana APBN untuk membangun ulang Ponpes Al Khoziny belum menjadi keputusan final.
Dwi Astarini - Jumat, 10 Oktober 2025
Rencana Perbaikan Ponpes Al Khoziny Pakai APBN, DPR Minta Pemerintah Lakukan Peninjauan Ulang
Indonesia
Dorong Penataan Pembangunan Pesantren, Pemerintah Jangkau Pihak Swasta
Meski anggaran pembangunan lembaga keagamaan berada di bawah Kementerian Agama, karena insiden ini bersifat darurat nasional, Kementerian PU akan turun tangan langsung.
Dwi Astarini - Rabu, 08 Oktober 2025
Dorong Penataan Pembangunan Pesantren, Pemerintah Jangkau Pihak Swasta
Indonesia
Kementerian PU Ungkap Hanya 51 dari 42 Ribu Pesantren di Indonesia yang Miliki Izin Bangunan
Menteri PU menjelaskan minimnya pesantren yang memiliki izin PBG terjadi karena banyak pihak masih menganggap remeh pentingnya perizinan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Oktober 2025
Kementerian PU Ungkap Hanya 51 dari 42 Ribu Pesantren di Indonesia yang Miliki Izin Bangunan
Indonesia
Prioritaskan Keselamatan Santri, Pemerintah Bongkar Total dan Bangun Ulang Ponpes Al-Khoziny Sidoarjo
Saat kejadian, ratusan santri tengah melaksanakan salat berjamaah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 07 Oktober 2025
Prioritaskan Keselamatan Santri, Pemerintah Bongkar Total dan Bangun Ulang Ponpes Al-Khoziny Sidoarjo
Indonesia
Ekskavator Dikerahkan, Kementerian PU Gerak Cepat Bersihkan Sampah Banjir Bali dari Badung hingga Denpasar
Tim reaksi cepat beserta alat berat dan perlengkapan penanggulangan banjir disiagakan di lokasi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
Ekskavator Dikerahkan, Kementerian PU Gerak Cepat Bersihkan Sampah Banjir Bali dari Badung hingga Denpasar
Indonesia
Prabowo Perintahkan Kementerian PU Segera Perbaiki Fasilitas Umum yang Rusak Akibat Ulah Perusuh
Hal ini diungkapkan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya kepada Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dalam pertemuan di kantor Setkab, Jakarta, Senin (1/9) malam.
Frengky Aruan - Selasa, 02 September 2025
Prabowo Perintahkan Kementerian PU Segera Perbaiki Fasilitas Umum yang Rusak Akibat Ulah Perusuh
Indonesia
Hitungan Menteri PU Kerugian Demo Nasional Rp 900 M, Terbesar di Jatim
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menghitung total kerugian akibat aksi unjuk rasa di berbagai daerah di Indonesia diperkirakan mencapai hampir Rp 900 miliar.
Wisnu Cipto - Selasa, 02 September 2025
Hitungan Menteri PU Kerugian Demo Nasional Rp 900 M, Terbesar di Jatim
Bagikan