Menteri Kabinet Jokowi-Ma'ruf dari Parpol Jumlahnya Disesuaikan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 05 Juli 2019
Menteri Kabinet Jokowi-Ma'ruf dari Parpol Jumlahnya Disesuaikan

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Wapres terpilih Ma'ruf Amin di Rumah Situbondo, Jakarta, Jumat (5/7/2019). (ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Wakil Presiden terpilih, Ma'ruf Amin mengaku belum membahas jumlah menteri kabinet dari partai politik dengan Presiden terpilih Joko Widodo. Nantinya, jumlah menteri dari Partai akan disesuaikan.

"(Menteri) belum dibahas. Kan ada sekian partai koalisi, itu jumlahnya disesuaikan, berapa perolehannya," ujar Ma'ruf Amin di Rumah Situbondo, Jakarta, Jumat (5/7).

BACA JUGA: Jokowi Ternyata Sudah Pegang Nama-Nama Calon Menteri di Kabinetnya

Sejauh ini persoalan menteri dalam kabinet ke depan sama sekali belum dibahas.

"Belum (dibahas), masing-masing berapa, apalagi orangnya, belum dibahas," kata Ma'ruf.

Sementara itu Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, yang melakukan kunjungan ke kediaman Ma'ruf, tidak menargetkan berapa jumlah menteri yang akan diperoleh PKB dalam pemerintahan mendatang.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Wapres RI Ma'ruf Amin memberikan keterangan kepada media di Rumah Situbondo, Jakarta, Jumat (5/7/2019). (Antaranews/Rangga Pandu Asmara Jingga)

Namun, sebagaimana dikutip Antara, PKB akan mengusulkan dua sumber figur menteri, yakni kader PKB dan non-kader PKB.

"Dua sumber ini lagi kita godok terus, nanti kita serahkan ke Kiai Ma'ruf Amin dan ke Pak Jokowi, baik yang kader maupun non-kader," jelas Cak Imin.

BACA JUGA: Tarik Ulur Pengganti Sandi, Ini Sosok Wagub Aspirasi Warga DKI

Cak Imin mengulas, bahwa dalam pertemuannya dengan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, Presiden menyampaikan bahwa pembahasan menteri kabinet kemungkinan baru dilakukan pertengahan Juli mendatang. (*)

#Ma'ruf Amin #PKB #Muhaimin Iskandar
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gus Yusuf Tetap Mundur dari PKB Meski Dilarang Cak Imin, Mau Fokus ke Pesantren
KH Muhammad Yusuf Chudlory atau Gus Yusuf, pengasuh Pondok Pesantren API Tegalrejo Magelang, resmi mundur dari kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Wisnu Cipto - Sabtu, 07 Februari 2026
Gus Yusuf Tetap Mundur dari PKB Meski Dilarang Cak Imin, Mau Fokus ke Pesantren
Indonesia
PKB Dukung Prabowo Gabung Board of Peace, Tegaskan Komitmen Bela Palestina
PKB menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia bergabung ke Board of Peace.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 Februari 2026
PKB Dukung Prabowo Gabung Board of Peace, Tegaskan Komitmen Bela Palestina
Indonesia
PKB Kenalkan Seluruh Pengurus Daerah ke Presiden Prabowo di Istana
Sebeumnya, Cak Imin berharap dengan kepengurusan baru ini bisa menjaga suara PKB.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 04 Februari 2026
PKB Kenalkan Seluruh Pengurus Daerah ke Presiden Prabowo di Istana
Indonesia
DPR Desak Reformasi Pasar Saham, Free Float 15 Persen Jadi Kunci Jaga Kepercayaan Investor
Komisi XI DPR mendukung reformasi pasar saham di tengah gejolak saat ini. Pemerintah harus menjalankan kebijakan soal ambang batas free float menjadi 15 persen.
Soffi Amira - Senin, 02 Februari 2026
DPR Desak Reformasi Pasar Saham, Free Float 15 Persen Jadi Kunci Jaga Kepercayaan Investor
Indonesia
Isu Reshuffle Kabinet Menguat, PKB: Presiden Prabowo Pasti Punya Pertimbangan Matang
Isu reshuffle kini makin menguat. PKB pun menyerahkan sepenuhnya ke Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Isu Reshuffle Kabinet Menguat, PKB: Presiden Prabowo Pasti Punya Pertimbangan Matang
Indonesia
Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, PKB Tegaskan Dukung Keputusan Presiden
"Perombakan kabinet adalah kewenangan penuh Presiden. Presiden tentu memiliki pertimbangan yang sangat matang jika melakukan reshuffle kabinet,” ujar Daniel Johan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, PKB Tegaskan Dukung Keputusan Presiden
Indonesia
PKB Tolak Reposisi Polri ke Kementerian: Ini Langkah Mundur Reformasi
PKB menegaskan Polri harus tetap berada di bawah Presiden dan menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Januari 2026
PKB Tolak Reposisi Polri ke Kementerian: Ini Langkah Mundur Reformasi
Indonesia
Legislator PKB: Gaji Guru Honorer Tak Manusiawi, Negara Lakukan Pelanggaran HAM
Anggota DPR PKB Mafirion menyoroti rendahnya gaji guru honorer yang dinilai tak manusiawi dan melanggar HAM.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 26 Januari 2026
Legislator PKB: Gaji Guru Honorer Tak Manusiawi, Negara Lakukan Pelanggaran HAM
Indonesia
TVRI Pegang Hak Siar Piala Dunia 2026, Cak Imin Nilai Bisa Jadi Penggerak Ekonomi UMKM
TVRI memegang hak siar Piala Dunia 2026. Menko PM, Muhaimin Iskandar menilai, hal itu bisa membuka peluang ekonomi baru khususnya UMKM.
Soffi Amira - Sabtu, 10 Januari 2026
TVRI Pegang Hak Siar Piala Dunia 2026, Cak Imin Nilai Bisa Jadi Penggerak Ekonomi UMKM
Indonesia
Tunjangan Hakim Naik Mulai 2026, PKB: Saatnya Bersihkan Mafia Peradilan
Fraksi PKB mengapresiasi kenaikan tunjangan hakim melalui PP Nomor 42 Tahun 2025. Hakim diminta meningkatkan integritas dan memberantas mafia peradilan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Januari 2026
Tunjangan Hakim Naik Mulai 2026, PKB: Saatnya Bersihkan Mafia Peradilan
Bagikan