Menteri HAM Natalius Pigai Bela Feri Amsari, Tegaskan Kritik Swasembada Pangan Bukan Pidana

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Minggu, 19 April 2026
Menteri HAM Natalius Pigai Bela Feri Amsari, Tegaskan Kritik Swasembada Pangan Bukan Pidana

Menteri HAM Natalius Pigai (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, angkat bicara mengenai pelaporan akademisi Feri Amsari dan Ubedilah Badrun ke polisi. Pigai menegaskan bahwa langkah hukum terhadap pakar yang melontarkan kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan tindakan yang tidak perlu dan berlebihan.

Pigai menilai opini publik terkait kebijakan negara merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Menurutnya, pemerintah harus menjawab pandangan kritis dengan data dan fakta kredibel, bukan melalui jalur pidana.

Pigai menekankan bahwa selama kritik tidak mengandung unsur penghasutan makar atau SARA, maka hal tersebut tetap berada dalam koridor demokrasi yang sehat.

Baca juga:

Menteri HAM Natalius Pigai Pantau Kasus Kekerasan Aktivis KontraS Andrie Yunus, Polisi Diminta Gerak Cepat

Kritik Bukan Objek Pidana

Menteri HAM ini secara khusus menyoroti kompetensi pengkritik dalam menilai kebijakan teknis. Ia menganggap perdebatan ini seharusnya berhenti pada tataran diskursus, bukan di meja hijau.

“Feri Amsari juga bukan ahli pertanian sehingga tidak memiliki kompetensi di bidang tersebut. Jangankan dilaporkan ke polisi, ditanggapi pun tidak perlu,” ujar Pigai dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (19/4).

Pigai menambahkan bahwa dalam perspektif HAM, masyarakat berperan sebagai pemegang hak yang memiliki fungsi kontrol sosial terhadap pemerintah. Ia menilai Indonesia saat ini berada dalam fase demokrasi matang yang menuntut kedewasaan dalam menerima masukan pahit sekalipun.

Dampak Buruk Pemolisian Aktivis

Aksi saling lapor antarwarga negara ini, menurut Pigai, justru merugikan citra pemerintah di mata internasional dan domestik. Ia mengimbau semua pihak untuk menjaga budaya literasi agar ruang publik tidak sesak dengan laporan polisi yang kontraproduktif.

“Pemolisian sesama warga negara ini bisa memberi kesan seolah-olah pemerintah antikritik dan antidemokrasi,” tegasnya.

Baca juga:

Terungkap, Motif 4 Anggota Bais Serang Aktivis Kontras Andrie Yunus

Sebelumnya, LBH Tani Nusantara melaporkan Feri Amsari ke Polda Metro Jaya terkait pernyataannya dalam diskusi swasembada pangan. Itho Simamora dari Tim Advokasi LBH Tani Nusantara menuding pernyataan tersebut menghasut dan meresahkan petani. “Pernyataan itu dinilai memicu keresahan masyarakat,” klaim Itho di Polda Metro Jaya.

#Natalius Pigai #Data Pangan #Swasembada Pangan
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tanggapi Usulan Menteri HAM, Pengamat: Polri Belum Perlu Buka Jabatan Strategis untuk Kalangan Sipil
Pengamat Hukum Kepolisian Edi Hasibuan menilai usulan membuka jabatan strategis nonoperasional Polri bagi kalangan sipil dalam revisi UU Polri belum menjadi kebutuhan mendesak.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Juni 2026
Tanggapi Usulan Menteri HAM, Pengamat: Polri Belum Perlu Buka Jabatan Strategis untuk Kalangan Sipil
Indonesia
Topang Swasembada Pangan, Pemerintah Percepat Pemulihan 42.702 Hektare Lahan Pertanian Pascabencana di Sumatera
Pemerintah mempercepat rehabilitasi lahan pertanian terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Bantuan disiapkan untuk mendukung swasembada pangan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Juni 2026
Topang Swasembada Pangan, Pemerintah Percepat Pemulihan 42.702 Hektare Lahan Pertanian Pascabencana di Sumatera
Indonesia
Menteri HAM Usul Sipil Bisa Menjabat di Polri, Legislator PKB: Fokus Urus HAM
Usul mengenai kemungkinan sipil menduduki jabatan tertentu di lingkungan Polri merupakan isu yang berkaitan dengan tata kelola kelembagaan.
Dwi Astarini - Senin, 08 Juni 2026
Menteri HAM Usul Sipil Bisa Menjabat di Polri, Legislator PKB: Fokus Urus HAM
Indonesia
Respon Usulan Menteri HAM soal Jabatan Nonoperasional Polri Diisi Sipil, Mensesneg: Semua Dilihat Kebutuhannya
Mensesneg Prasetyo Hadi merespons usulan Menteri HAM Natalius Pigai agar jabatan nonoperasional Polri dapat diisi kalangan sipil.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 06 Juni 2026
Respon Usulan Menteri HAM soal Jabatan Nonoperasional Polri Diisi Sipil, Mensesneg: Semua Dilihat Kebutuhannya
Indonesia
Revisi UU Polri, Menteri Pigai Minta Alokasi Pejabat Utama dari Sipil di Kepolisian
Membuka peluang bagi kalangan sipil profesional untuk mengisi sejumlah jabatan utama nonoperasional di lingkungan Polri.
Dwi Astarini - Jumat, 05 Juni 2026
Revisi UU Polri, Menteri Pigai Minta Alokasi Pejabat Utama dari Sipil di Kepolisian
Indonesia
Peringatan Hari Lahir Pancasila, Prabowo Singgung Lagi Indonesia Produsen Terbesar Mineral Penting
Indonesia telah mengalami swasembada pangan. Di saat, kata Prabowo, masih banyak negara lain yang kesulitan terkait pangan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Peringatan Hari Lahir Pancasila, Prabowo Singgung Lagi Indonesia Produsen Terbesar Mineral Penting
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: 9 WNI Ditangkap Militer Israel, Menteri HAM Pigai: Itu Salah Sendiri
Klaim bahwa Menteri HAM Natalius Pigai menyalahkan sembilan WNI yang ditangkap Israel terbukti hoaks.
Wisnu Cipto - Kamis, 28 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: 9 WNI Ditangkap Militer Israel, Menteri HAM Pigai: Itu Salah Sendiri
Indonesia
Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng di Perpanjang Sampai Juni, Bantu Stabilisasi Harga
Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan implementasi program bantuan pangan turut andil mendukung stabilitas harga pangan, termasuk komoditas minyak goreng.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 25 Mei 2026
Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng di Perpanjang Sampai Juni, Bantu Stabilisasi Harga
Indonesia
Usai Beras dan Jagung, Prabowo Targetkan Indonesia Swasembada Daging dalam 5 Tahun
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia mencapai swasembada daging dalam 4-5 tahun ke depan setelah berhasil swasembada beras, jagung, telur, dan ayam.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 23 Mei 2026
Usai Beras dan Jagung, Prabowo Targetkan Indonesia Swasembada Daging dalam 5 Tahun
Indonesia
Menteri HAM RI Maksimalkan Jalur Diplomasi PBB untuk Lindungi 9 WNI yang Ditahan Israel
Menteri HAM Natalius Pigai mengecam penahanan 9 WNI oleh Israel dalam misi Global Sumud Flotilla ke Gaza. Empat di antaranya merupakan jurnalis Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 21 Mei 2026
Menteri HAM RI Maksimalkan Jalur Diplomasi PBB untuk Lindungi 9 WNI yang Ditahan Israel
Bagikan