Mensos Tanggapi Usul Dedi Jadikan Vasektomi Syarat Bansos, Jawaban Gus Ipul Sangat Terus Terang

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Jumat, 02 Mei 2025
Mensos Tanggapi Usul Dedi Jadikan Vasektomi Syarat Bansos, Jawaban Gus Ipul Sangat Terus Terang

Menteri Sosial Saifullah Yusuf. (Dok. Kemensos)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf angkat suara terkait usulan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi yang akan menjadikan program Keluarga Berencana (KB) sebagai syarat bagi masyarakat untuk menerima bantuan sosial (bansos) dan beasiswa.

Menurut Mensos, KB memang merupakan program yang baik. Namun, lanjut dia, penyaluran bansos memiliki prosedur yang harus diikuti dan tidak bisa dipaksakan secara tiba-tiba.

"Ya, ini kami sedang mempelajari ide itu ya. Jadi, semua ketentuannya sedang dipelajari," ujar Gus Ipul, sapaan akrab Mensos, ketika dikonfirmasi media, dikutip dari Antara, Jumat (2/5).

Oleh karenanya, Gus Ipul menambahkan pemerintah memerlukan waktu untuk mempelajari ide Gubernur Dedi yang mengusulkan kepesertaan KB sebagai syarat penerima bansos. Apalagi, Dedi memprioritaskan vasektomi atau metode KB pria dalam usulannya.

Baca juga:

Ini Serius! Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Jadikan Vasektomi Syarat Penerima Bansos

"Idenya Kang Dedi misalnya setiap menerima bantuan sosial bisa ikut terlibat dalam pengelolaan sampah, ikut bersih-bersih, itu satu ide yang sangat bagus. Akan tetapi, kalau bersyarat dengan itu (vasektomi), terus terang masih harus mempelajari lebih jauh," papar Mensos.

Sebelumnya, Pemprov Jabar menyatakan telah menyiapkan berbagai bansos yang akan diberikan pada masyarakat, seperti sambungan listrik baru, beasiswa, bantuan rumah tidak layak huni, serta bantuan lainnya. Namun, Gubernur Dedi menyaratkan penerima bansos harus mengikuti Program KB terlebih dahulu.

"Jadi ketika nanti kami menurunkan bantuan, dicek dulu. Sudah ber-KB atau belum. Kalau sudah ber-KB boleh terima bantuan. Jika belum ber-KB, KB dulu. KB-nya harus KB laki-laki, KB pria. Ini serius," ungkap Dedi, beberapa hari lalu.

Baca juga:

MUI Tegaskan Vasektomi Haram, Padahal Mau Dijadikan Gubernur Dedi Syarat Penerima Bansos

Sebaliknya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar menegaskan vasektomi sangat tidak diperbolehkan atau haram dalam pandangan Islam karena dianggap sebagai tindakan pemandulan yang permanen.

"Tidak boleh bertentangan dengan syariat, pada intinya vasektomi itu haram dan itu sesuai Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat pada 2012," kata Ketua MUI Jabar KH Rahmat Syafei, saat dikonfirmasi media di Bandung, Kamis (1/5). (*)

#Vasektomi # Saifullah Yusuf #Dedi Mulyadi
Bagikan
Ditulis Oleh

Wisnu Cipto

Berita Terkait

Indonesia
Gus Yahya Copot Mensos Gus Ipul dari Jabatan Sekjen PBNU
Gus Ipul dicopot dari jabatan Sekjen PBNU digantikan H. Amin Said Husni
Wisnu Cipto - Jumat, 28 November 2025
Gus Yahya Copot Mensos Gus Ipul dari Jabatan Sekjen PBNU
Indonesia
Pemprov Jabar Ingin Gambir - Bandung Ditempuh 1,5 Jam Perjalanan Pakai Kereta Api
Dalam peta jalan kerja sama tersebut, Pemprov Jabar dan KAI juga akan menghidupkan jalur wisata "Jaka Lalana" yang melintasi rute Jakarta-Bogor-Sukabumi-Cianjur.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 27 November 2025
Pemprov Jabar Ingin Gambir - Bandung Ditempuh 1,5 Jam Perjalanan Pakai Kereta Api
Indonesia
Gubernur Jabar Turun Tangan Damaikan Ribut Proyek Pengerukan Sungai, Ini Nama 3 Kades yang Bersitegang
Tiga kades yang bersitegang itu Kades Purwadana E Heryana, Kades Wadas Jujun Junaedi, dan Kades Sukamakmur Dede Sudrajat
Wisnu Cipto - Kamis, 20 November 2025
Gubernur Jabar Turun Tangan Damaikan Ribut Proyek Pengerukan Sungai, Ini Nama 3 Kades yang Bersitegang
Indonesia
KDM Terbitkan SE Larangan Hukuman Fisik di Sekolah, Semua Jenjang Wajib Patuh
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (KDM) melarang hukuman fisik di sekolah dan menegaskan disiplin harus bersifat edukatif, bukan menyakiti.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
KDM Terbitkan SE Larangan Hukuman Fisik di Sekolah, Semua Jenjang Wajib Patuh
Indonesia
Ahli Waris 10 Pahlawan Nasional Baru Terima Rp 57 Juta dari Negara, Termasuk Keluarga Cendana
Uang Rp 57 juta itu diberikan negara kepada semua keluarga ahli waris Pahlawan Nasional tanpa terkecuali.
Wisnu Cipto - Senin, 10 November 2025
Ahli Waris 10 Pahlawan Nasional Baru Terima Rp 57 Juta dari Negara, Termasuk Keluarga Cendana
Indonesia
Mensos Akui Nama BJ Habibie Telah Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, tapi belum Disetujui Tahun Ini
Mensos Saifullah Yusuf menjelaskan usulan pengajuan nama BJ Habibie menjadi Pahlawan Nasional berasal dari masyarakat
Wisnu Cipto - Senin, 10 November 2025
Mensos Akui Nama BJ Habibie Telah Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, tapi belum Disetujui Tahun Ini
Indonesia
Mensos Sebut Soeharto Penuhi Syarat Jadi Pahlawan Nasional, Ajak Publik Ingat yang Baik-Baik
Gus Ipul juga mengajak masyarakat untuk mengenang jasa para tokoh bangsa dengan cara yang bijak, sambil mencatat kekurangan agar tidak terulang di masa depan
Wisnu Cipto - Minggu, 09 November 2025
Mensos Sebut Soeharto Penuhi Syarat Jadi Pahlawan Nasional, Ajak Publik Ingat yang Baik-Baik
Indonesia
Polemik Sumber Air Aqua usai Disidak KDM, Komisi XIII DPR: Masyarakat Jangan Percaya Informasi Menyesatkan
Komisi XIII DPR angkat bicara soal polemik sumber air Aqua. Masyarakat dinilai perlu mengetahui fakta sebenarnya dari air yang dikonsumsi.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Polemik Sumber Air Aqua usai Disidak KDM, Komisi XIII DPR: Masyarakat Jangan Percaya Informasi Menyesatkan
Indonesia
Ramai Dana Pemprov Jabar Mengendap di Bank, Dedi Umumkan Posisi Kas Umum Daerah Tiap Pekan
Dedi petang ini mengunggah posisi RKUD terbaru lewat video dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jabar, detail sampai rupiah terkecil.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 27 Oktober 2025
Ramai Dana Pemprov Jabar Mengendap di Bank, Dedi Umumkan Posisi Kas Umum Daerah Tiap Pekan
Indonesia
Aqua Dianggap Bohongi Konsumen soal Sumber Air, YLKI Minta Pemerintah Lakukan Audit
Aqua kini dianggap membohongi konsumen soal sumber air. YLKI pun meminta pemerintah untuk melakukan audit terhadap produsen air minum tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Aqua Dianggap Bohongi Konsumen soal Sumber Air, YLKI Minta Pemerintah Lakukan Audit
Bagikan