Eddy Flo
MerahPutih.Com - Konflik Palestina dan Israel yang mulai memanas lagi pasca-pernyataan Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel mendorong negara-negara anggota OKI bereaksi keras.
Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dalam waktu dekat ini negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) akan menggelar Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa. Rencananya dalam KTT Luar Biasa OKI pada tanggal 13 Desember nanti membulatkan suara dan mempersatukan negara-negara OKI untuk membelas Palestina.
"Negara-negara OKI harus memanfaatkan momen ini tidak saja untuk membulatkan dukungannya terhadap penolakan kebijakan Amerika Serikat, akan tetapi yang lebih penting mendorong agar secepatnya dapat merealisasikan kemerdekaan Palestina," kata Menlu Retno Marsudi seperti disampaikan dalam keterangan pers Kementerian Luar Negeri yang diterima di Jakarta, Senin (11/12).
Menlu Retno Marsudi sebagaimana dilansir Antara melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Yordania Ayman Safadi di Amman salah satunya untuk membahas persiapan KTT Luar Biasa OKI mengenai Palestina yang akan berlangsung di Istanbul pada 13 Desember 2017.
Terkait dengan persiapan KTT Luar Biasa OKI mengenai Palestina, Menlu RI menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo akan hadir pada pertemuan tersebut. Hal itu menunjukkan pentingnya isu Palestina bagi masyarakat Indonesia dan komitmen Pemerintah RI untuk mendukung kemerdekaan Palestina.
Menlu Retno menegaskan bahwa harapan masyarakat di negara-negara OKI sangat besar terhadap hasil KTT Luar Biasa OKI.
Untuk itu, KTT Luar Biasa OKI tentang Palestina harus dapat menghasilkan pesan yang kuat, optimal dan dapat diimplementasi terkait penolakan negara-negara OKI terhadap langkah Amerika Serikat. Selain itu, penting bagi OKI untuk menyepakati langkah konkret untuk mendukung kemerdekaan Palestina.
"Tidak akan ada perdamaian yang adil dan hakiki di Timur Tengah sebelum ada kemerdekaan Palestina," ujar Menlu Retno.
Menlu Retno Marsudi menambahkan bahwa dukungan terhadap Palestina juga harus ditunjukan tidak saja secara politis namun juga secara konkret dengan meningkatkan bantuan kemanusiaan, ekonomi dan pembangunan kapasitas.(*)
