Menko Polkam Ingatkan Kepala Daerah: Jangan Buat Kebijakan Timbulkan Gejolak

MerahPutih.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan (BG) mengingatkan kepala daerah supaya berhati-hati dalam membuat kebijakan. BG tak ingin kebijakan yang dilahirkan malah menimbulkan gejolak masyarakat.

Hal itu disampaikan BG dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang digelar Kementerian Dalam Negeri, di Sentul, Jawa Barat (Kamis (7/11).

Dalam kesempatan itu, BG menyebutkan sejumlah pesan bagi seluruh kepada daerah di tingkat kabupaten/kota di Indonesia.

"Berhati-hati dalam membuat kebijakan, termasuk dengan pembuatan perda-perda yang berpotensi menimbulkan gejolak. Contohnya di dalam penentuan upah minimum kabupaten/kota yang melibatkan pengusaha, buruh dan pemerintah," kata BG.

Baca juga:

Prioritas Kemenko Polkam di Bawah Budi Gunawan, Termasuk Masalah Rohingya

Berikutnya, BG mendorong seluruh kepala daerah meningkatkan sinergi yang baik antara eksekutif, yudikatif dan legislatif. Sinergi wajib terjalin bagi Forkopimda di daerah.

"Saya menitipkan pesan penting kepada kepala daerah untuk terus menjaga stabilitas politik keamanan di daerahnya masing-masing," ujarnya.

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini mengingatkan supaya kepala daerah memastikan layanan publik tetap terjaga.

"Menjamin penyediaan layanan publik yang adil, merata dan tidak diskriminatif. Kemudian yang kelima, melaporkan dengan data yang benar, sehingga setiap kebijakan yang diambil tepat sasaran dan berdampak positif," ucapnya.

Baca juga:

BG Disarankan Ubah Kebiasaan di Balik Layar Khas BIN Saat Jadi Menko Polkam

Selain itu, BG meminta kepala daerah memastikan masyarakat dilibatkan langsung dalam program yang bakal dibuat pemerintah daerah. Sehingga publik dapat membantu stabilitas di daerahnya sendiri.

"Ketika masyarakat dilibatkan dan merasa manfaat langsung dari berbagai program-program yang dicanangkan pemerintah, mereka akan mendukung dan bisa menjadi mitra yang positif bagi pemerintah daerah untuk membantu menjaga stabilitas di daerah masing-masing," pungkasnya. (Pon)