Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Upaya pemulihan ekonomi yang terdampak selama pandemi terus dilakukan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan anak buahnya untuk melihat secara detail harga-harga pangan, dan harga-harga energi, serta pilihan-pilihan kebijakan yang bisa diambil.
Presiden juga meminta supaya para menteri melakukan program-program pemulihan ekonomi.
Baca Juga:
Program Pemulihan Ekonomi Transisi COVID-19 Harus Dirasakan Rakyat
"Kita masih ada Rp 455 triliun untuk program pemulihan ekonomi dalam rangka PC-PEN," terang Menteri Keuangan Sri Mulyani usai sidang kabinet paripurna di Jakarta, Selasa (5/4).
Anggaran ini akan difokuskan ke program-program labor intensive atau program-program untuk meningkatkan ketahanan dan penciptaan kesempatan kerja.
"Semua negara di dunia sekarang sedang menghadapi situasi yang tidak mudah, oleh karena itu ketahanan pangan dan energi menjadi salah satu hal yang harus ditingkatkan," jelas Sri.
Dia mengatakan, Jokowi juga menginstruksikan untuk menjaga pangan, terkait siklus padi, jagung, kedelai tidak lebih dari 3 bulan.
Sehingga seharusnya bisa direspons secara lebih cepat oleh kementerian terkait bekerja sama dengan pemerintah daerah.
Indonesia mengalami dampak negatif akibat kenaikan komoditas pangan meski ada keuntungan di balik kondisi tersebut.
Baca Juga:
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dipangkas 0,1 Persen
Sri bahkan menyebut bahwa tantangan Indonesia saat ini bukan lagi soal pandemi, tetapi soal kenaikan harga komoditas internasional.
"Kalau dulu tantangan dan ancaman bagi masyarakat adalah pandemi, sekarang tantangan dan ancaman bagi masyarakat adalah kenaikan dari barang-barang tersebut," kata Sri.
Ia mengaku, pemerintah berupaya menyiapkan anggaran lewat APBN. Hal tersebut tidak terlepas dari kenaikan komoditas seperti gas, minyak, batu bara, nikel hingga CPO.
Kenaikan tersebut memang membuat penerimaan negara naik, tetapi harga komoditas di dalam negeri juga ikutan naik.
Oleh karena itu, pemerintah merumuskan langkah mitigasi kenaikan harga komoditas di dalam negeri dengan mengalokasikan kenaikan penerimaan secara tepat.
Jokowi pun sudah memberikan sejumlah instruksi untuk memitigasi hal tersebut.
"Nah dari sisi APBN kita akan merumuskan langkah-langkah bagaimana tambahan kenaikan penerimaan ini bisa dialokasikan secara tepat," tutur Sri Mulyani. (Knu)
Baca Juga:
Jadi Penopang Ekonomi, BUMN Diminta Mudahkan Generasi Milenial Dapat Rumah
