Menkeu: Ekonomi Syariah Bisa Mengentaskan Kemiskinan

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Rabu, 23 Agustus 2017
Menkeu: Ekonomi Syariah Bisa Mengentaskan Kemiskinan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (MP/Teresa Ika)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi membuka Annual Islamic Finance Conference atau Konferensi Internasional Ekonomi Islam kedua di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Rabu (23/8).

Konferensi tersebut berlangsung selama dua haridengan mengambil tema "The Role of Islamic Finance in Eradicating Poverty and Income Inequality."

Dalam acara itu, Menkeu turut menjadi pembicara kunci. Saat memberi materi, Menteri Sri Mulyani mengingatkan pentingnya peran keuangan syariah untuk mencapai prioritas pembangunan nasional yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan 2023.

"Diera sekarang Perbankan syariah dan lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah makin bertambah banyak dan berkembang. Maka peran keuangan syariah perlu ditingkatkan dan diperkuat," kata Sri Mulyani.

Penguatan tersebut, kata Menteri Sri, dilakukan dalam hal peningkatan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya pembangunan berkelanjutan yang memiliki tujuan.

Selain itu, penggunaan instrumen syariah perlu diperbanyak dan dijangkau masyarakat agar bisa digunakan untuk pembangunan suatu negara.

"Instrumen syariah jika bisa dijangkau masyarakat banyak bisa berperan mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan sosial di suatu negara," kata wanita yang pernah menjabat sebagai Direktur World bank ini.

Contohnya, lanjut Sri Mulyani, pemerintah sudah menerbitkan surat negara (sukuk) berbasis syariah dalam bentuk ritel, sehingga bisa dijangkau ibu-ibu dan kalangan menengah bawah. Dengan adanya sukuk, maka pemerintah mendapatkan modal pembangunan dan membayar utang negara dari masyarakat.

"Penerbitan Sukuk itu salah satu cara Kemenkeu memperkenalkan instrumen yang bisa dijangkau masyarakat sebagai opsi investasi, sehingga pemerintah dapat modal dan pembiayaan untuk pembangunan," katanya.

Konfrensi Internasional Ekonomi Syariah ini merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan atas kerja sama Kementerian Keuangan dengan Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank Group World Bank (IRTI-IDBG), Komite Nasional Keuangan syariah (KNKS), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) World Bank, dan Universitas Gadjah Mada. (*)

Berita ini merupakan laporan dari kontributor Merahputih.com di Yogyakarta dan sekitarnya, Teresa Ika. Baca berita terkait Yogyakarta lainnya di: Agen First Travel Seret Pemilik Ke Ranah Hukum

#Menteri Keuangan #Sri Mulyani
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Menkeu Purbaya Ultimatum Bea Cukai, Dirjen Djaka: Kami Akan Lebih Baik
Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama menilai ancaman pembekuan dari Menkeu Purbaya sebagai koreksi dan memastikan institusinya akan berbenah dalam satu tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 03 Desember 2025
Menkeu Purbaya Ultimatum Bea Cukai, Dirjen Djaka: Kami Akan Lebih Baik
Indonesia
Pedagang Thrifting Minta Legalisasi, Menkeu Purbaya: Bukan Soal Bayar Pajak, Melainkan Kepatuhan Aturan
Menkeu Purbaya menegaskan bisnis baju bekas impor tetap ilegal meski pedagang thrifting siap bayar pajak. BAM DPR minta pemerintah beri solusi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 20 November 2025
Pedagang Thrifting Minta Legalisasi, Menkeu Purbaya: Bukan Soal Bayar Pajak, Melainkan Kepatuhan Aturan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Murka Terhadap Purbaya karena Ogah Lunasi Utang Kereta Cepat
Beredar informasi yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo marah ke Menkeu Purbaya soal Kereta Cepat Jakarta - Bandung.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 13 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Murka Terhadap Purbaya karena Ogah Lunasi Utang Kereta Cepat
Indonesia
Redenominasi Rupiah, Syarat Wajibnya: Ekonomi Stabil dan Adanya Aturan Perundang-Undangan
Redenominasi rupiah di tengah kondisi ekonomi yang kuat tidak akan berdampak pada inflasi dan daya beli masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Redenominasi Rupiah, Syarat Wajibnya: Ekonomi Stabil dan Adanya Aturan Perundang-Undangan
Indonesia
Sidak di Surabaya, Menkeu Purbaya Temukan Barang Impor Rp 100 Ribu Bernilai Rp 50 Juta
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kaget menemukan barang impor seharga Rp 100 ribu dijual Rp 50 juta di pasar. Curigai ada praktik penghindaran bea masuk dan dorong digitalisasi pengawasan pelabuhan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 12 November 2025
Sidak di Surabaya, Menkeu Purbaya Temukan Barang Impor Rp 100 Ribu Bernilai Rp 50 Juta
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Luhut Kasih Peringatan Keras untuk Menkeu Purbaya: Jangan Sombong kalau Berbicara, Harus Tiru Jokowi!
Beredar informasi yang menyebut hubungan Ketua DEN Luhut Binsar Panjaitan dan Menkeu Purbaya tengah memanas, cek faktanya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 07 November 2025
[HOAKS atau FAKTA] Luhut Kasih Peringatan Keras untuk Menkeu Purbaya: Jangan Sombong kalau Berbicara, Harus Tiru Jokowi!
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Kabar Gembira dari Menkeu Purbaya, Pemerintah akan Lunasi Utang Rakyat yang di Bawah Rp 5 Juta
Tidak ditemukan pengumuman resmi yang membenarkan klaim.
Dwi Astarini - Selasa, 04 November 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Kabar Gembira dari Menkeu Purbaya, Pemerintah akan Lunasi Utang Rakyat yang di Bawah Rp 5 Juta
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Tidak Takut Ditembak atau Diracun seperti Munir
Informasi ini diunggah akun TikTok “kemenkeurii” yang membagikan video isinya memperlihatkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sedang diwawancara.
Frengky Aruan - Senin, 03 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Tidak Takut Ditembak atau Diracun seperti Munir
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Purbaya Minta Izin ke Rakyat untuk Menyewa Hacker Bobol Data Anggaran di DPR
Beredar isu Menkeu Purbaya memperkerjakan hacker untuk jebol informasi anggaran DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Purbaya Minta Izin ke Rakyat untuk Menyewa Hacker Bobol Data Anggaran di DPR
Indonesia
Menkeu Purabaya ‘Dihajar’ Kiri Kanan, Konsekuensi Jadi Orang Jujur
Buktinya, Purbaya diserang Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi soal dana transfer ke daerah atau dana mengendap di bank hingga mantan jubir pemerintah, Hasan Nasbi.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Oktober 2025
Menkeu Purabaya ‘Dihajar’ Kiri Kanan, Konsekuensi Jadi Orang Jujur
Bagikan