Menhub: Tidak Ada Dikotomi 'Online' dan Konvensional

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Selasa, 07 November 2017
Menhub: Tidak Ada Dikotomi 'Online' dan Konvensional

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. (MP/Teresa Ika)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara tegas mengatakan tidak ada dikotomi antara angkutan umum online dengan konvensional.

"Pemerintah sangat berkepentingan karena kedua jenis angkutan umum tersebut membantu dalam melayani masyarakat," kata Menteri Budi seperti dikutip dari Antara di Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (7/11).

Karena itu, pemerintah pusat membuat Peraturan Menteri Pehubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Angkutan Online untuk memberikan syarat dan juga pelayanan sebagai aturan bagi angkutan berbasis daring tersebut.

Angkutan online adalah salah satu keniscayaan sehingga harus dirawat dan diberikan kesempatan untuk beroperasi tetapi jumlahnya harus dibatasi. Selain itu, dalam aturan tersebut juga ada tarif batas atas dan bawah, KIR dan kuota.

Selanjutnya untuk angkutan konvensional juga sudah berjasa dalam melayani masyarakat dan sekarang masih eksis.

Untuk antisipasi adanya kecemburuan, pengusaha angkutan online harus mengajak konvensional dalam menciptakan sarana transportasi umum yang nyaman dan aman.

"Jangan ada dikotomi antara online dan konvensional. Mereka harus bersama-sama memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat khususnya pengguna transportasi umum," katanya.

Budi mengatakan, pihaknya tengah melakukan sosialisasi tentang Permenhub 108/2017 mulai dinas perhubungan yang ada di daerah, pengusaha angkutan umum, kepolisian dan juga masyarakat.

Diharapkan dengan adanya aturan tersebut, tidak terjadi lagi kekisruhan antara angkutan online dengan konvensional. Aturannya sudah jelas dan wajib ditaati semua pihak. (*)

#Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
KPK Bakal Periksa Lagi Menhub Budi Karya di Kasus Suap DJKA
KPK sebelumnya menjerat Direktur Prasarana Perkeretapian DJKA Kemenhub Harno Trimadi
Angga Yudha Pratama - Selasa, 20 Februari 2024
KPK Bakal Periksa Lagi Menhub Budi Karya di Kasus Suap DJKA
Indonesia
KPK Pastikan Dalami Dugaan Penerimaan Gratifikasi Menhub Budi Karya
Dugaan penerimaan gratifikasi itu terkait pengadaan sejumlah proyek di Kementerian Perhubungan (Kemenhub), termasuk pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta.
Andika Pratama - Sabtu, 12 Agustus 2023
KPK Pastikan Dalami Dugaan Penerimaan Gratifikasi Menhub Budi Karya
Indonesia
KPK Dalami Fakta Sidang soal Menhub Titip Kontraktor Proyek Kereta Api
Hal itu disampaikan Harno Trimadi saat bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap pejabat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah.
Andika Pratama - Selasa, 08 Agustus 2023
KPK Dalami Fakta Sidang soal Menhub Titip Kontraktor Proyek Kereta Api
Indonesia
KPK Pastikan Dalami Dugaan Menhub Titipkan Kontraktor Garap Proyek Rel Kereta Api
Atas keterangan saksi tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal mendalami dugaan perbuatan Budi Karya Sumadi melalui proses penyidikan kasus tersebut.
Andika Pratama - Jumat, 04 Agustus 2023
KPK Pastikan Dalami Dugaan Menhub Titipkan Kontraktor Garap Proyek Rel Kereta Api
Indonesia
KPK Panggil Menhub Budi Karya Terkait Kasus Korupsi Kereta Api
Pemeriksaan Budi Karya untuk melengkapi berkas perkara tersangka Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah (BTP Jabagteng) Putu Sumarjaya.
Andika Pratama - Jumat, 14 Juli 2023
KPK Panggil Menhub Budi Karya Terkait Kasus Korupsi Kereta Api
Indonesia
Hari Ini Diprediksi Puncak Arus Libur Idul Adha 2023
"Prediksi lonjakkan penumpang dan kendaraan ini didapat dari laporan yang disampaikan oleh operator jalan dan transportasi," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Jakarta, Rabu (28/6).
Andika Pratama - Rabu, 28 Juni 2023
Hari Ini Diprediksi Puncak Arus Libur Idul Adha 2023
Bagikan