Menhub Budi Karya Sumadi Siap Lakukan Reformasi SDM, Efisiensi Anggaran dan Konetivitas

MerahPutih Nasional – Kementerian Perhubungan akan segera melakukan upaya reformasi Sumber Daya Manusia (SDM), efisiensi anggaran, dan konektivitas.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan berdasarkan arahan dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mengharapkan adanya suatu upaya baru yang berkaitan dengan mengifisienkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan melibatkan pihak swasta sebanyak mungkin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Misalnya APBN Rp 15 triliun, kalau sekarang bisa untuk membangun 5 proyek tapi karena itu jadi stimulus, APBN bisa dipakai di 10 proyek atau lebih. Urutannya adalah pihak swasta, kemudian pihak Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan terakhir memakai APBN,” kata Budi pada diskusi dengan pers di Kantor Kementerian Perhubungan, Jumat (29/7).

Menurut Budi Prioritas program kerja Menhub Budi lainnya adalah deregulasi peraturan. Ia juga meminta kepada Eselon 1 untuk menginventarisir terkait peraturan itu sewajarnya guna tidak terjadi peraturan tersebut memberikan kesempatan kepada pihak swasta.

“Saya sedang minta semua Eselon 1 untuk menginventarisir apakah aturan itu sewajarnya ada gunanya atau ada aturan yang sudah tidak perlu lagi sehingga rencana untuk memberikan kesempatan lebih kepada swasta dapat tercapai dengan lebih mudah,” papar Menhub Budi.

Budi menjelaskan Prioritas lainnya adalah konektivitas transportasi. Menurut Menhub Budi, konektivitas transportasi tersebut berkaitan langsung dengan keterjangkauan daerah, pariwisata, dan menekan disparitas harga.

"Yang tidak kalah penting menurut Menhub Budi adalah pembangunan SDM transportasi. SDM menjadi faktor yang sangat krusial karena SDM Kementerian Perhubungan jumlahnya sangat banyak dan tersebar di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Menhub Budi menyatakan akan membuat suatu formula untuk mengajak seluruh pegawai Kementerian Perhubungan untuk me-reform dirinya sendiri. Program lainnya adalah program tata kelola Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Perhubungan menjadi Badan Layanan Umum (BLU).

“Tujuannya agar UPT kita lebih profesional dalam melayani kebutuhan transportasi masyarakat serta untuk mendapatkan benefit yang memadai,” tuturnya.

Selanjutnya, sambungnya, juga memerintahkan masing-masing Eselon 1 Kementerian Perhubungan untuk mempunyai quick win dalam memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat.

“Misalnya setelah berkoordinasi dengan Kementerian BUMN, ada program reaktivasi rel kereta api di beberapa daerah. Pada reaktivasi rel kereta api tersebut. Pihak swasta dapat berpartisipasi sehingga ada kemanfaatan finansial yang memberikan porsi kepada Kementerian Perhubungan untuk melakukan suatu distribusi anggaran yang lebih merata ke berbagai pihak," terangnya.

Terkait anggaran, Menhub Budi menyatakan bahwa penggunaan anggaran digunakan dengan prinsip money follow program dan bukan money follow function.

“Hal tersebut dilakukan agar investasi yang sudah kita lakukan berdedikasi untuk memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat,” pungkas. (Abi)

BACA JUGA:

1. Mudik Gratis Naik Kereta dari Kementerian Perhubungan
2. Pengunduran Diri Djoko sebagai Dirjen Perhubungan Darat Diapresiasi
3. Angka Kecelakaan Tinggi, Ditjen Perhubungan Darat Gencar Sosialisasi
4. Menteri Perhubungan: Seluruh Armada Siap Antisipasi Mudik Lebaran
5. Kementerian Perhubungan Memberikan Sanksi Lion Air