Menguji Konsistensi Gerindra dalam Menolak Hak Angket KPK

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 03 Mei 2017
Menguji Konsistensi Gerindra dalam Menolak Hak Angket KPK

Diskusi di kantor ICW, Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Rabu (3/5). (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Fraksi Gerindra merupakan salah satu fraksi yang menolak hak angket KPK bersama Fraksi Demokrat, PKB, PKS, PAN, dan Fraksi PPP. Partai Gerindra diminta melaporkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Menurut peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil, hal tersebut untuk menguji konsistensi Gerindra dalam menolak hak angket KPK. Terlebih, MKD diketuai oleh Sufmi Dasco Ahmad dari Fraksi Gerindra.

"MKD sekarang pimpinannya adalah salah satu kader Partai Gerindra yang notabene adalah fraksi yang menolak angket ini. Oleh sebab itu, untuk menguji keseriusan partai yang menolak usulan angket ini, menurut saya perlu dilaporkan segera ke MKD," kata Fadli di kantor ICW, Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Rabu (3/5).

Fadli menjelaskan, walk out-nya Fadli Zon sebagai representasi Partai Gerindra yang duduk di pimpinan DPR pada sidang paripurna hak angket menunjukkan ada sesuatu yang salah dalam pengambilan keputusan tersebut.

Dengan kondisi seperti itu, lanjut Feri, seharusnya Partai Gerindra segera melaporkan Fahri Hamzah yang semena-mena mengetuk palu sidang atas dugaan pelanggaran kode etik ke MKD.

"Atau bahkan tidak perlu laporan sebetulnya karena MKD bisa berproses atas temuan atau yang terjadinya dugaan pelanggaran etik," tukas Fadli.

Peneliti Perludem ini meminta kepada sejumlah partai yang menolak hak angket untuk tetap konsisten dengan tidak mengirim kadernya ke pansus angket KPK.

"Patut ditunggu konsistensi pertangungjawaban masing-masing fraksi yang menolak untuk tidak mengirimkan kader ke pansus angket," tegasnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz berharap agar partai besutan Prabowo Subianto itu tetap konsisten menolak hak angket.

"Ini pertaruhan bagi Gerindra sebagai pimpinan MKD, partai yang tidak setuju dengan hak angket. Apakah dia konsisten dengan menolak angket atau main di dua kaki," ujar Donal.

"Pesan kami MKD harus profesional. Ini menjadi pertaruhan MKD. Karena tindakan Fahri tidak hanya melanggar dia personal secara etik, tetapi melanggar tatib (DPR) dan merendahkan posisi anggota DPR lain yang menolak angket," pungkasnya. (Pon)

Baca juga berita lain tentang hak angket kpk dalam artikel: Pukat UGM Sebut Hak Angket DPR Menabrak UU

#Hak Angket #DPR #Gerindra
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Bocoran Nama Wapres Baru, Semua Ketum Partai Koalisi Manut Gerindra
Seluruh partai koalisi sepakat mendukung calon wakil presiden yang diusung Gerindra. Bocoran nama pengganti Wapres Gribran.
Wisnu Cipto - Minggu, 15 November 2026
Bocoran Nama Wapres Baru, Semua Ketum Partai Koalisi Manut Gerindra
Berita Foto
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto berjabat tangan degan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat rapat kerja di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 12 November 2026
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR  Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Berita Foto
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026),
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Berita Foto
120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Usulkan HMP, Wacana Pemakzulan Wapres Bergulir
Anggota DPR, Dolfie Othniel Frederic Palit menyerahkan daftar pengusul HMP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Usulkan HMP, Wacana Pemakzulan Wapres Bergulir
Indonesia
172 Anggota DPR Dukung HMP Ijazah Wapres Gibran, Ini Peta Masing-Masing Fraksi
Sebanyak 172 anggota DPR RI dari seluruh fraksi partai politik resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran Rakabuming Raka. Simak rincian dukungan dari masing-masing partai politik.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 November 2026
172 Anggota DPR Dukung HMP Ijazah Wapres Gibran, Ini Peta Masing-Masing Fraksi
Indonesia
Pimpinan DPR Gelar Rapat Usulan HMP Ijazah Wapres Gibran, Semua Fraksi Hadir
Pimpinan DPR RI menggelar rapat menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Delapan fraksi partai politik hadir dalam pembahasan awal tersebut.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Gelar Rapat Usulan HMP Ijazah Wapres Gibran, Semua Fraksi Hadir
Berita Foto
Doli Kurnia Ungkap Usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) Bergulir di DPR
Anggota DPR Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia memberikan keterangan terkait Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di Kompleks Parlemen, Selasa (10/11/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 10 November 2026
Doli Kurnia Ungkap Usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) Bergulir di DPR
Indonesia
Info Terkini Lalu Lintas Jalan Gatot Subroto Selama Aksi Massa di Depan Gedung DPR/MPR
Khawatir terjebak macet karena demo? Cek update terkini kondisi lalu lintas depan Gedung DPR RI dan Jalan Gatot Subroto siang ini. Arus kendaraan terpantau aman, tanpa penutupan jalan!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Info Terkini Lalu Lintas Jalan Gatot Subroto Selama Aksi Massa di Depan Gedung DPR/MPR
Indonesia
50 Anggota DPR Sudah Teken HMP Gibran, Puan Janji Tindak Lanjuti
Ketua DPR RI Puan Maharani mengonfirmasi telah menerima laporan usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sekitar 50 anggota DPR disebut sudah menandatangani dukungan dan surat telah diserahkan ke pimpinan DPR.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 November 2026
50 Anggota DPR Sudah Teken HMP Gibran, Puan Janji Tindak Lanjuti
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Bagikan