Mengapa Elektabilitas Jokowi Unggul Dibandingkan Prabowo?

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 31 Desember 2018
Mengapa Elektabilitas Jokowi Unggul Dibandingkan Prabowo?

Jokowi dan Prabowo. Foto: ANTARA FOTO

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Politisi PDI Perjuangan Maruarar Sirait mengatakan survei internal partainya menunjukkan elektabilitas calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo masih unggul 20 persen dibandingkan calon presiden 02 Prabowo Subianto karena publik puas atas kinerja Jokowi.

"Dari survei internal, Jokowi masih unggul karena kepuasan publik kepada beliau sangat baik di bidang politik, hukum, keamanan, dan ekonomi," kata Maruarar atau Ara dalam acara refleksi akhir tahun Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) bertajuk "Memperteguh Komitmen Kebangsaan di Tahun Politik", di Jakarta, Minggu (30/12).

Politisi PDI Perjuangan Maruarar Sirait

Dia mengatakan selama pemerintahan Jokowi, kinerja penegakan hukum semakin baik karena hubungan KPK, Kepolisian dan Kejaksaan Agung semakin harmonis sehingga tidak terjadi kegaduhan di bidang hukum.

Di bidang ekonomi, Ara menjelaskan bahwa Jokowi tetap menjamin tidak ada kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) meskipun harga minyak sangat fluktuatif dan tidak ada kenaikan tarif dasar listrik.

"Dua hal itu sangat penting bagi rakyat terutama bagi rakyat kecil. Kami pastikan itu tetap terjaga," ujarnya seperti dilansir Antara

Sementara itu, Ara mengaku tidak setuju ketika Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menerapkan kebijakan relaksasi bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang membuka peluang pihak asing masuk di sektor tersebut.

Menurut dia, selama ini Jokowi sudah melakukan tiga hal baik bagi UKM seperti menurunkan pajak dari 1 persen menjadi 0,5 persen, menurunkan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari 22 persen menjadi 7 persen, lalu plafon publik dari Rp5 juta menjadi Rp25 juta.

Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto. (Foto: Biro Pers Setpres)

"Di sektor UKM sudah dijalankan dengan sangat baik, jadi buat apa pihak asing masuk di sana," ujarnya.

Dia mengatakan Presiden Jokowi sudah membatalkan kebijakan menteri tersebut sehingga dirinya mengajak semua pihak menjaga program-program Jokowi yang pro-rakyat dan pro-UKM. (*)

#Presiden Jokowi #Prabowo Subianto
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tegaskan Perang terhadap Koruptor dan Mafia, Prabowo: Mereka akan Kalah!
Presiden RI, Prabowo Subianto, menegaskan pemerintah tidak gentar menghadapi koruptor, maling, dan mafia yang dinilai berupaya merusak negara.
Soffi Amira - Rabu, 11 November 2026
Tegaskan Perang terhadap Koruptor dan Mafia, Prabowo: Mereka akan Kalah!
Indonesia
Budi Arie Benarkan Gibran Mundur, Usulan Pemakzulan Dibawa ke Paripurna DPR
Budi Arie membenarkan kabar Gibran Rakabuming Raka ingin mundur dari jabatan Wapres. Sementara itu, 120 anggota DPR mengusulkan hak menyatakan pendapat.
Soffi Amira - Rabu, 11 November 2026
Budi Arie Benarkan Gibran Mundur, Usulan Pemakzulan Dibawa ke Paripurna DPR
Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
Bakom Klaim Prabowo Tak Sarankan Gibran 'Fight' di PTUN, Fakta Hukum Perkara Ijazah Dianggap Sudah Final
Mencari fakta soal polemik ijazah Gibran Rakabuming? Kepala Bakom RI secara resmi membantah isu bahwa Presiden Prabowo menyarankan Wapres untuk berjuang di PTUN. Cek fakta hukum selengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Rabu, 11 November 2026
Bakom Klaim Prabowo Tak Sarankan Gibran 'Fight' di PTUN, Fakta Hukum Perkara Ijazah Dianggap Sudah Final
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Gibran Tempuh Jalur Hukum soal Ijazah, Siap Buktikan Dokumen Pendidikan di PTUN
Gibran menyiapkan langkah hukum untuk memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikan. Ia akan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Gibran Tempuh Jalur Hukum soal Ijazah, Siap Buktikan Dokumen Pendidikan di PTUN
Indonesia
Bagaimana Mekanisme Pergantian Wakil Presiden di Indonesia? Begini Prosedurnya
Bagaimana mekanisme pergantian Wakil Presiden jika mundur atau dimakzulkan? Simak aturan Pasal 8 UUD 1945, mulai dari usulan Presiden hingga pemilihan oleh MPR.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Bagaimana Mekanisme Pergantian Wakil Presiden di Indonesia? Begini Prosedurnya
Indonesia
Mensesneg Benarkan Gibran Ajukan Pengunduran Diri saat Bertemu Prabowo, Polemik Ijazah Memanas?
Mensesneg, Prasetyo Hadi, membenarkan Gibran mengajukan pengunduran diri saat bertemu Prabowo. Pertemuan keduanya berlangsung selama 2,5 jam.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Mensesneg Benarkan Gibran Ajukan Pengunduran Diri saat Bertemu Prabowo, Polemik Ijazah Memanas?
Indonesia
Bertemu Prabowo, Gibran Minta Kesempatan Buktikan Keabsahan Ijazah
Prabowo dan Gibran membahas polemik ijazah dalam pertemuan di Istana. Gibran meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumennya melalui PTUN.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Bertemu Prabowo, Gibran Minta Kesempatan Buktikan Keabsahan Ijazah
Indonesia
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Yusril menegaskan, pemerintah tidak membentuk satgas kasus dugaan penyadapan Prabowo. Pengusutan sepenuhnya diserahkan kepada Bareskrim Polri.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Bagikan