Mendagri Usulkan Forum Kerukunan Umat Beragama

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Kamis, 15 Oktober 2015
Mendagri Usulkan Forum Kerukunan Umat Beragama

Gereja di Aceh Singkil dibakar (Foto/Screenshoot Youtube)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Peristiwa - Peristiwa pembakaran gereja di Aceh Singkil membuat beberapa pihak prihatin. Di tengah kemajemukan dan pluralitas, kekerasan berlatar agama terus saja terjadi di beberapa wilayah Indonesia.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pun mengusulkan adanya forum kerukunan umat beragama di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota hingga kecamatan.

“Kecamatan merupakan wilayah terdepan sebagai koordinator pemerintah desa/Kelurahan. Seandainya camat beserta mitranya Danramil dan Kapolsek memiliki kepekaan dan kemampuan deteksi dini yang baik, maka akan mampu mencegah terjadinya konflik seperti yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo dalam pesan singkatnya ke sejumlah media, Kamis (15/10).

Tjahjo mengatakan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, camat perlu mengadakan koordinasi dengan TNI dan Polri, termasuk lurah dan kepala desa. Camat juga perlu menjalin komunikasi dengan tokoh agama, tokoh adat dan berbagai lapisan masyarakat.

“Seharusnya terbangun interaksi yang kuat antara pemda dan masyarakatnya agar tidak terjadi salah pengertian atau miskomunikasi yang bisa menimbulkan konflik,” kata Tjahjo seperti dilansir Setkab. Ia juga berjanji akan segera mengedarkan surat kepada seluruh camat terkait hal ini.

 

BACA JUGA:

  1. Hasyim Muzadi: Konflik Berlatar Agama Hanya 30 Persen
  2. Wahfiuddin: Tak Akan Ada Pertarungan Agama
  3. Parkindo: Bentrok di Aceh Singkil Merupakan Kelalaian Negara
  4. Polisi Lakukan Razia Berskala Besar Di Aceh Singkil
#Mendagri #Tindak Kekerasan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Masyarakat Berpenghasilan Rendah bakal Dibebaskan BPHTB dan IMB
Sekitar 30 juta keluarga belum memiliki rumah atau masih tinggal di hunian yang tidak layak.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
Masyarakat Berpenghasilan Rendah bakal Dibebaskan BPHTB dan IMB
Indonesia
Mendagri Tito Desak Daerah Segera Gunakan Dana Rp 1,24 Triliun untuk Atasi Karhutla
Dukungan anggaran dari pemerintah pusat tidak boleh berhenti pada penyaluran dana, tetapi harus segera diwujudkan dalam langkah operasional di lapangan.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Mendagri Tito Desak Daerah Segera Gunakan Dana Rp 1,24 Triliun untuk Atasi Karhutla
Indonesia
Mendagri Perintahkan Operasi Pasar Jelang Akhir Tahun Buat Kendalikan Harga
Selain operasi pasar, Mendagri mendorong penyaluran bantuan sosial tunai, bantuan non tunai, serta bantuan pangan untuk menjaga daya beli masyarakat
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Oktober 2026
Mendagri Perintahkan Operasi Pasar Jelang Akhir Tahun Buat Kendalikan Harga
Indonesia
821 Ribu Rumah di Jakarta Tak Layak Huni, Tito Karnavian Singgung Anggaran DKI
Tito Karnavian meminta Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran bedah rumah. BPS mencatat 821.840 rumah di Jakarta tidak layak huni pada 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 26 Oktober 2026
821 Ribu Rumah di Jakarta Tak Layak Huni, Tito Karnavian Singgung Anggaran DKI
Dunia
Anggota Parlemen Australia Kritis setelah Ditabrak Mobil, PM Albanese Sebut Serangan Disengaja
Perdana Menteri Anthony Albanese menyebut insiden bisa jadi merupakan serangan yang disengaja.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Oktober 2026
 Anggota Parlemen Australia Kritis setelah Ditabrak Mobil, PM Albanese Sebut Serangan Disengaja
Indonesia
Pemuda 23 Tukang Tambal Ban di Boyolali Ditembak 5 Kali
Setelah melakukan penembakan, pelaku langsung melarikan diri. Satreskrim Polres Boyolali masih menyelidiki identitas dan keberadaan terduga pelaku.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 11 Oktober 2026
Pemuda 23 Tukang Tambal Ban di Boyolali Ditembak 5 Kali
Indonesia
Pemerintah Pastikan Transfer ke Daerah Rp 18,9 Triliun Buat Gaji PPPK
Kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah juga mendorong pemerintah daerah menjaga porsi belanja pegawai agar tidak terlalu mendominasi APBD.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 19 September 2026
Pemerintah Pastikan Transfer ke Daerah Rp 18,9 Triliun Buat Gaji PPPK
Indonesia
Mendagri Janji Tidak Ada PPPK Yang Dirumahkan, 3 Skema Anggaran Disiapkan
Khusus terkait tenaga pendidik dan guru, pemerintah pusat dapat mengambil langkah untuk menangani persoalan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 Agustus 2026
Mendagri Janji Tidak Ada PPPK Yang Dirumahkan, 3 Skema Anggaran Disiapkan
Indonesia
Syarat Mendagri Jika Daerah Ingin Dapat Dana Buat Bayar Pegawai
Pemerintah akan memeriksa apakah daerah tersebut masih memiliki hak atas Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum disalurkan oleh Kementerian Keuangan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 05 Agustus 2026
Syarat Mendagri Jika Daerah Ingin Dapat Dana Buat Bayar Pegawai
Berita Foto
Rapat Pleno Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Satu Data Indonesia
Mendagri, Tito Karnavian, Mendes PDT, Yandri Susanto dan Menteri PPN/Bappenas, Rachmat Pambudy mengikuti Rapat dengan Baleg DPR di Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 09 Juli 2026
Rapat Pleno Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Satu Data Indonesia
Bagikan