Mendagri Tegur 16 Daerah Yang Belum Setor Dana Pengamanan

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 07 Desember 2016
Mendagri Tegur 16 Daerah Yang Belum Setor Dana Pengamanan

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tegur 16 daerah untuk lunasi NPHD. (Foto : kemendagri.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegur 16 daerah yang sampai saat ini belum menyelesaikan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) khususnya untuk dana keamananan salah satunya yang paling mendesak adalah dana pengamanan pemilihan kepala daerah (pilkada).

“Khusus untuk pengamanan yang belum lunas sampai 24 November 2016 ada 16 daerah. Kami terus ingatkan daerah agar segera selesaikan NPHD pengamanan pilkada,” kata Tjahjo di Ruang Komisi II, Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6 Des.).

Seperti dilansir kemendagri.go.id pelaksanaan Pilkada serentak 2017 akan berlangsung dalam waktu dekat ini, namun per 24 November, terhitung 16 daerah belum menyelesaikan NPHD khususnya untuk dana keamananan.

Meski begitu Mendagri Tjahjo Kumolo optimis masalah NPHD bisa segera rampung nanti.

Sebab, bila berkaca pada pengalaman pilkada pada tahun 2015, persoalan NPHD memang tak bisa secara serentak, semua daerah langsung menganggarkannya. Namun, kebutuhan itu tetap cukup tercukupi ke depannya. Makanya, Mendagri terus mendorong penyelesaian NPHD oleh pemda.

“Secara prinsip, anggaran cukup tercukupi, hanya modelnya per termin,” ujarnya.

Agenda rapat kerja (Raker) dengan Komisi II DPR yang dihadiri Mendagri membahas persiapan Pilkada Serentak 2017 di 101 daerah, terdiri 7 provinsi, 76 kabupaten dan 18 kota. (dsyamil)

BACA JUGA

  1. Mendagri Akan Lantik 7 Plt Gubernur Terkait Pilkada Serentak
  2. Kisruh Pilkada 2017, Kemendagri Lakukan Deteksi Dini
  3. Mendagri Buka Festival Wayang Nusantara

 

 

#Pilkada 2017 #NPHD #Mendagri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Masyarakat Berpenghasilan Rendah bakal Dibebaskan BPHTB dan IMB
Sekitar 30 juta keluarga belum memiliki rumah atau masih tinggal di hunian yang tidak layak.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
Masyarakat Berpenghasilan Rendah bakal Dibebaskan BPHTB dan IMB
Indonesia
Mendagri Tito Desak Daerah Segera Gunakan Dana Rp 1,24 Triliun untuk Atasi Karhutla
Dukungan anggaran dari pemerintah pusat tidak boleh berhenti pada penyaluran dana, tetapi harus segera diwujudkan dalam langkah operasional di lapangan.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Mendagri Tito Desak Daerah Segera Gunakan Dana Rp 1,24 Triliun untuk Atasi Karhutla
Indonesia
Mendagri Perintahkan Operasi Pasar Jelang Akhir Tahun Buat Kendalikan Harga
Selain operasi pasar, Mendagri mendorong penyaluran bantuan sosial tunai, bantuan non tunai, serta bantuan pangan untuk menjaga daya beli masyarakat
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Oktober 2026
Mendagri Perintahkan Operasi Pasar Jelang Akhir Tahun Buat Kendalikan Harga
Indonesia
821 Ribu Rumah di Jakarta Tak Layak Huni, Tito Karnavian Singgung Anggaran DKI
Tito Karnavian meminta Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran bedah rumah. BPS mencatat 821.840 rumah di Jakarta tidak layak huni pada 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 26 Oktober 2026
821 Ribu Rumah di Jakarta Tak Layak Huni, Tito Karnavian Singgung Anggaran DKI
Indonesia
Pemerintah Pastikan Transfer ke Daerah Rp 18,9 Triliun Buat Gaji PPPK
Kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah juga mendorong pemerintah daerah menjaga porsi belanja pegawai agar tidak terlalu mendominasi APBD.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 19 September 2026
Pemerintah Pastikan Transfer ke Daerah Rp 18,9 Triliun Buat Gaji PPPK
Indonesia
Mendagri Janji Tidak Ada PPPK Yang Dirumahkan, 3 Skema Anggaran Disiapkan
Khusus terkait tenaga pendidik dan guru, pemerintah pusat dapat mengambil langkah untuk menangani persoalan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 Agustus 2026
Mendagri Janji Tidak Ada PPPK Yang Dirumahkan, 3 Skema Anggaran Disiapkan
Indonesia
Syarat Mendagri Jika Daerah Ingin Dapat Dana Buat Bayar Pegawai
Pemerintah akan memeriksa apakah daerah tersebut masih memiliki hak atas Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum disalurkan oleh Kementerian Keuangan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 05 Agustus 2026
Syarat Mendagri Jika Daerah Ingin Dapat Dana Buat Bayar Pegawai
Berita Foto
Rapat Pleno Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Satu Data Indonesia
Mendagri, Tito Karnavian, Mendes PDT, Yandri Susanto dan Menteri PPN/Bappenas, Rachmat Pambudy mengikuti Rapat dengan Baleg DPR di Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 09 Juli 2026
Rapat Pleno Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Satu Data Indonesia
Indonesia
Daerah Terdampak Bencana Sumatra Dapat Tambahan TKD
Tambahan dana tersebut terdiri atas Rp 1,65 triliun untuk Aceh; Rp 6,35 triliun untuk Sumatra Utara; dan Rp 2,63 triliun untuk Sumatra Barat.
Dwi Astarini - Selasa, 26 Mei 2026
Daerah Terdampak Bencana Sumatra Dapat Tambahan TKD
Indonesia
Kepala Daerah Diperintahkan Antisipasi Gejolak Ekonomi Akibat Geopolitik Global
Mendagri memaparkan bahwa sektor transportasi menjadi penyumbang inflasi bulanan tertinggi pada periode ini.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 18 Mei 2026
Kepala Daerah Diperintahkan Antisipasi Gejolak Ekonomi Akibat Geopolitik Global
Bagikan