Andika Pratama
MerahPutih.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo prihatin terkait banyaknya kepala daerah yang ditangkap Korupsi (KPK). Padahal, pembenahan sistem dan pengawasan sudah diterapkan seketat mungkin.
Tercatat, sejak KPK didirikan sudah 77 kepala daerah yang terjaring dan mendekam di balik jeruji besi lembaga antirasuah tersebut. Belum lagi ditambah kepala daerah yang terjaring oleh Kejaksaan Agung dan Kepolisian.
"Sistem sudah kita perbaiki dengan baik. Pak Jokowi sejak awal sudah mengumumkan e-goverment, e-budgeting, e-planning, supaya transparan. kami juga telah menyampaikan area rawan korupsi harus dipahami betul. Toh, masih bobol juga," kata Mendagri saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (25/9).
Dia pun mengapresiasi kinerja KPK yang sejak awal tetap konsisten membersihkan upaya KKN di pemerintahan pusat maupun daerah.
"Saya apresiasi KPK, bahwa KPK mampu memahami keinginan kita bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa," ujarnya.
Menurutnya, upaya untuk menekan potensi KKN di pemerintahan daerah, telah dilakukan pusat, mulai dari penataran, penandatanganan pakta integritas hingga sumpah jabatan.
Namun, tetap saja masih ada yang tertangkap KPK karena korupsi. Pertanyaannya di mananya yang salah?
"Sistemnya tidak salah, sudah benar, ini dipilih langsung oleh rakyat. amanah dari rakyat, kalau sampai ada 1-2 yang kena OTT, jangan salahkan sistemnya, tapi orangnya," kata dia.
Karenanya, lanjut Politisi PDIP itu, pihaknya akan lebih memfungsikan pengawasan melalui lembaga-lembaga audit negara, seperti BPK dan PPATK. Kemudian memprioritaskan upaya pencegahan melalui edukasi. (Fdi)
