Megawati Ungkap Alasan Ingin Berbicara dengan Kapolri

Soffi AmiraSoffi Amira - Rabu, 14 Agustus 2024
Megawati Ungkap Alasan Ingin Berbicara dengan Kapolri

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri. Foto: MerahPutih.com/Ponco

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, mengklarifikasi soal ada pihak yang menyebut dirinya melakukan intimidasi ke Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Intimidasi berarti mengancam secara diam-diam dan sembunyi, sementara Megawati mengaku, menyatakan secara terbuka ingin berbicara dengan Kapolri terkait kondisi yang terjadi belakangan ini.

Hal tersebut disampaikan Megawati dalam pidatonya setelah mengumumkan calon kepala daerah yang diusung PDIP di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (14/8).

“Ini yang saya mau menerangkan, tolong tulis baik-baik. Ada orang ngomong loh kok saya katanya mengintimidasi Kapolri? Ini orang, bukan orang Indonesia kurasa. Masa enggak ngerti orang aturan,” kata Megawati.

Baca juga:

Singgung Isu Kecurangan TSM, Megawati: Biarkan Rakyat Memilih dengan Sukacita

Presiden kelima RI ini pun mempertanyakan yang pernyataannya terkait Kapolri adalah sebagai bentuk intimidasi.

“Kalau intimidasi, saya enggak ngomong di depan umum. Aku pikir, kenapa enggak boleh ketemu Kapolri? Kapolrinya mau enggak ketemu sama saya? Sampai hari ini enggak ada surat, ‘Ibu Mega yang terhormat’ ayo kita ngobrol. Memangnya nanti saya terus mau ditangkap (dulu) karena mau ketemu Kapolri?” tuturnya.

Megawati menjelaskan, sebagai warga negara Indonesia, dirinya tentu memiliki hak bertemu dengan Kapolri.

“Saya warga negara Indonesia, saya yang memisahkan Polri (dengan TNI). Betul apa tidak? Jaman (saya menjadi) presiden. Terus masa rakyat enggak boleh ketemu sama Kapolri? Kalau saya bilang mau ketemu Kapolri, Kapolrinya kan mestinya buka pintu,” ungkapnya.

Baca juga:

Airlangga Sentil Bahlil di IKN: Kursi Pak Kapolri Aja Diambil

Megawati pun mengingatkan awak media yang hadir untuk tidak memutarbalikkan apa yang disampaikannya.

“Karena yang saya terangkan ini adalah perjuangan dan sejarah bangsa Indonesia,” tutur Megawati.

“Sampaikan sana sama Kapolri, masa saya enggak boleh? Kalau orang lain saja boleh, masa saya enggak boleh. Karena saya yang memisahkan, terus saya takut? Enggak. Saya orang baik-baik,” sambung Megawati.

Megawati juga kembali menyampaikan, bahwa dirinya memang ingin bertemu Kapolri.

“Ibu Megawati Soekarnoputri minta ketemu yang namanya Kepala Polisi Republik Indonesia,” minta Megawati.

Baca juga:

Daftar 13 Nama Cagub-Cawagub PDIP Untuk Pilkada 2024

Megawati juga berbicara soal alasan mengapa dirinya ingin bertemu dengan Kapolri. Di antaranya, bagaimana ia menerima berbagai laporan, data, dan fakta mengenai intimidasi serta ketidaknetralan aparat. Baik terkait ajang politik, maupun terkait dengan proses penegakan hukum.

Megawati juga menjelaskan, ia sangat terusik dengan keadaan tersebut. Ia merasa hal-hal demikian perlu diingatkan kepada pemimpin tertinggi di Kepolisian, mengingat hal itu tak sejalan dengan tujuan proses reformasi di tubuh Polri, yang banyak dimulai ketika Megawati menjadi presiden.

Misalnya, Megawati menerima laporan soal proses intimidasi yang diterima banyak pihak. Intimidasi itu dilakukan lewat aparat, dengan kaitan pihak penguasa. Ketika didalami, disebut intimidasi itu karena ‘ada perintah dari atas’.

“Masa diintimidasi hanya karena ada perintah dari atas. Atasnya mana? ‘Yang pasti bu ada perintah dari atas’. Gile apa enggak? Gile apa enggak? Gile dong. Lah kok enggak mau bilang dari si ini, si ono, si ini, perintah ya dari atas,” tutur Megawati.

Jadi, ia bicara berkali-kali meminta waktu untuk bertemu dengan Kapolri saat ini.

“Ntar diundang apa tidak, enggak tahu. Ntar tahu-tahu perwakilan (kapolri yang menemui). Lihat saja nanti. (Tapi) Saya hanya mau ngomong kok (ke Kapolri), bapak udah, insaf dong. Masa sih wargaku itu (diintimidasi padahal) warga Indonesia juga,” kata Megawati. (Pon)

#Megawati Soekarnoputri #PDIP #Kapolri
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Presiden Prabowo Perintah 'All Out' Tangani Bencana Alam Sumatra, Kapolri: Semua Harus Serba Cepat dan Terkoordinasi
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima instruksi khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat perbaikan jalur terputus dan memenuhi kebutuhan dasar korban banjir di Sumatra.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 Desember 2025
Presiden Prabowo Perintah 'All Out' Tangani Bencana Alam Sumatra, Kapolri: Semua Harus Serba Cepat dan Terkoordinasi
Indonesia
Kapolri Kerahkan Personil Dari Mabes, Percepat Penanganan Banjir Sumatra
Kekuatan yang dikerahkan baik dari tingkat Mabes Polri hingga jajaran kepolisian daerah. Dalam hal itu, seluruh jajaran telah diinstruksikan untuk memaksimalkan bantuan dan penanganan bencana alam.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Desember 2025
Kapolri Kerahkan Personil Dari Mabes, Percepat Penanganan Banjir Sumatra
Indonesia
Kapolri Perintahkan Polda Terdekat Kerakan Kapal ke Titik Bencana di Sumatera
Polri membuka ruang bagi masyarakat yang ingin ikut menyalurkan bantuan ke Posko Penerimaan Bantuan Kemanusian Ditsamapta Koorsabhara.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 29 November 2025
Kapolri Perintahkan Polda Terdekat Kerakan Kapal ke Titik Bencana di Sumatera
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Politisi PDIP ini menduga tuntutan tersebut lahir dari narasi dan persepsi negatif di publik mengenai kinerja DPR
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Indonesia
Patuhi Putusan MK, Polri Tarik Irjen Argo Yuwono Dari Kementerian UMKM
Polri menarik seorang perwira tinggi (Pati) yang dalam proses orientasi alih jabatan di sebuah kementerian, kembali ke lingkungan Korps Bhayangkara.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 20 November 2025
Patuhi Putusan MK, Polri Tarik Irjen Argo Yuwono Dari Kementerian UMKM
Indonesia
'Agustus Kelabu' dan 'Black September’ bikin Polisi dalam Tekanan, Kapolri Sampai Minta ‘Bantuan’ Senior Polri
Berkat kerja kolektif seluruh jajaran, ketertiban dan keamanan nasional berhasil dikembalikan dalam waktu relatif singkat.
Dwi Astarini - Jumat, 14 November 2025
'Agustus Kelabu' dan 'Black September’ bikin Polisi dalam Tekanan, Kapolri Sampai Minta ‘Bantuan’ Senior Polri
Indonesia
Ancaman Kejahatan Kian Kompleks, Kapolri Minta Brimob Perkuat Kemampuan Global
Kapolri Listyo Sigit mendesak Brimob meningkatkan kemampuan dengan studi banding ke negara-negara pemilik pasukan elite.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 14 November 2025
Ancaman Kejahatan Kian Kompleks, Kapolri Minta Brimob Perkuat Kemampuan Global
Indonesia
DPR Minta Polri Segera 'Move On', Putusan MK Wajib Dilaksanakan dan Polisi Aktif Harus Tentukan Sikap
Ia menilai putusan MK sangat krusial dalam upaya menjaga prinsip netralitas, profesionalisme, dan batasan kewenangan antar lembaga negara
Angga Yudha Pratama - Jumat, 14 November 2025
DPR Minta Polri Segera 'Move On', Putusan MK Wajib Dilaksanakan dan Polisi Aktif Harus Tentukan Sikap
Indonesia
MK Tolak Permintaan agar Jabatan Kapolri Ikut Periode Presiden, Setingkat Menteri dan Berpotensi Mereduksi Polri sebagai Alat Negara
Menurut Mahkamah, jabatan Kapolri merupakan jabatan karier profesional yang memiliki batas masa jabatan.
Dwi Astarini - Kamis, 13 November 2025
MK Tolak Permintaan agar Jabatan Kapolri Ikut Periode Presiden, Setingkat Menteri dan Berpotensi Mereduksi Polri sebagai Alat Negara
Bagikan