Megawati Ungkap Alasan Ingin Berbicara dengan Kapolri

Soffi AmiraSoffi Amira - Rabu, 14 Agustus 2024
Megawati Ungkap Alasan Ingin Berbicara dengan Kapolri

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri. Foto: MerahPutih.com/Ponco

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, mengklarifikasi soal ada pihak yang menyebut dirinya melakukan intimidasi ke Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Intimidasi berarti mengancam secara diam-diam dan sembunyi, sementara Megawati mengaku, menyatakan secara terbuka ingin berbicara dengan Kapolri terkait kondisi yang terjadi belakangan ini.

Hal tersebut disampaikan Megawati dalam pidatonya setelah mengumumkan calon kepala daerah yang diusung PDIP di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (14/8).

“Ini yang saya mau menerangkan, tolong tulis baik-baik. Ada orang ngomong loh kok saya katanya mengintimidasi Kapolri? Ini orang, bukan orang Indonesia kurasa. Masa enggak ngerti orang aturan,” kata Megawati.

Baca juga:

Singgung Isu Kecurangan TSM, Megawati: Biarkan Rakyat Memilih dengan Sukacita

Presiden kelima RI ini pun mempertanyakan yang pernyataannya terkait Kapolri adalah sebagai bentuk intimidasi.

“Kalau intimidasi, saya enggak ngomong di depan umum. Aku pikir, kenapa enggak boleh ketemu Kapolri? Kapolrinya mau enggak ketemu sama saya? Sampai hari ini enggak ada surat, ‘Ibu Mega yang terhormat’ ayo kita ngobrol. Memangnya nanti saya terus mau ditangkap (dulu) karena mau ketemu Kapolri?” tuturnya.

Megawati menjelaskan, sebagai warga negara Indonesia, dirinya tentu memiliki hak bertemu dengan Kapolri.

“Saya warga negara Indonesia, saya yang memisahkan Polri (dengan TNI). Betul apa tidak? Jaman (saya menjadi) presiden. Terus masa rakyat enggak boleh ketemu sama Kapolri? Kalau saya bilang mau ketemu Kapolri, Kapolrinya kan mestinya buka pintu,” ungkapnya.

Baca juga:

Airlangga Sentil Bahlil di IKN: Kursi Pak Kapolri Aja Diambil

Megawati pun mengingatkan awak media yang hadir untuk tidak memutarbalikkan apa yang disampaikannya.

“Karena yang saya terangkan ini adalah perjuangan dan sejarah bangsa Indonesia,” tutur Megawati.

“Sampaikan sana sama Kapolri, masa saya enggak boleh? Kalau orang lain saja boleh, masa saya enggak boleh. Karena saya yang memisahkan, terus saya takut? Enggak. Saya orang baik-baik,” sambung Megawati.

Megawati juga kembali menyampaikan, bahwa dirinya memang ingin bertemu Kapolri.

“Ibu Megawati Soekarnoputri minta ketemu yang namanya Kepala Polisi Republik Indonesia,” minta Megawati.

Baca juga:

Daftar 13 Nama Cagub-Cawagub PDIP Untuk Pilkada 2024

Megawati juga berbicara soal alasan mengapa dirinya ingin bertemu dengan Kapolri. Di antaranya, bagaimana ia menerima berbagai laporan, data, dan fakta mengenai intimidasi serta ketidaknetralan aparat. Baik terkait ajang politik, maupun terkait dengan proses penegakan hukum.

Megawati juga menjelaskan, ia sangat terusik dengan keadaan tersebut. Ia merasa hal-hal demikian perlu diingatkan kepada pemimpin tertinggi di Kepolisian, mengingat hal itu tak sejalan dengan tujuan proses reformasi di tubuh Polri, yang banyak dimulai ketika Megawati menjadi presiden.

Misalnya, Megawati menerima laporan soal proses intimidasi yang diterima banyak pihak. Intimidasi itu dilakukan lewat aparat, dengan kaitan pihak penguasa. Ketika didalami, disebut intimidasi itu karena ‘ada perintah dari atas’.

“Masa diintimidasi hanya karena ada perintah dari atas. Atasnya mana? ‘Yang pasti bu ada perintah dari atas’. Gile apa enggak? Gile apa enggak? Gile dong. Lah kok enggak mau bilang dari si ini, si ono, si ini, perintah ya dari atas,” tutur Megawati.

Jadi, ia bicara berkali-kali meminta waktu untuk bertemu dengan Kapolri saat ini.

“Ntar diundang apa tidak, enggak tahu. Ntar tahu-tahu perwakilan (kapolri yang menemui). Lihat saja nanti. (Tapi) Saya hanya mau ngomong kok (ke Kapolri), bapak udah, insaf dong. Masa sih wargaku itu (diintimidasi padahal) warga Indonesia juga,” kata Megawati. (Pon)

#Megawati Soekarnoputri #PDIP #Kapolri
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Luncurkan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak Serta Pidana Perdagangan Orang di 11 Polda dan 22 Polres
Dalam pelaksanaannya, Polri akan bekerja sama dengan kementerian terkait, para pemerhati, serta stakeholder terkait, baik di dalam maupun di luar negeri.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 21 Januari 2026
Kapolri Luncurkan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak Serta Pidana Perdagangan Orang di 11 Polda dan 22 Polres
Indonesia
Kapolri Naikkan Pangkat Anggota Polisi Peraih Medali SEA Games 2025 Thailand
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan apresiasi atau reward kepada seluruh atlet Polri yang meraih prestasi di ajang SEA Games tahun 2025.
Frengky Aruan - Jumat, 16 Januari 2026
Kapolri Naikkan Pangkat Anggota Polisi Peraih Medali SEA Games 2025 Thailand
Indonesia
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
"Reformasi bukan untuk dibatalkan secara perlahan. Reformasi harus dijaga, diperkuat, dan disempurnakan," tutur Megawati.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Januari 2026
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
Indonesia
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Legitimasi elektoral dan besarnya kekuasaan negara tidak secara otomatis menjamin terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Januari 2026
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Indonesia
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
PDIP percaya hak rakyat dalam menentukan pemimpin daerah lewat Pilkada langsung tidak boleh diganggu gugat
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Januari 2026
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
Indonesia
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Meski kini tidak lagi berada dalam struktur kepengurusan, Rudy menegaskan tidak pernah memiliki ambisi jabatan, baik di legislatif maupun eksekutif.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Indonesia
Rakernas PDIP Tetapkan 'Merawat Pertiwi' sebagai Sikap Ideologis Hadapi Krisis Lingkungan
PDIP mendesak pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana dengan memperkuat sistem mitigasi bencana.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
Rakernas PDIP Tetapkan 'Merawat Pertiwi' sebagai Sikap Ideologis Hadapi Krisis Lingkungan
Indonesia
PDIP Suarakan Reformasi TNI-Polri, Tolak Dwifungsi dan Pastikan Loyalitas Tunggal pada Negara
Polri harus tegak lurus sebagai alat negara yang menjaga ketertiban, bukan instrumen kekuasaan.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
PDIP Suarakan Reformasi TNI-Polri, Tolak Dwifungsi dan Pastikan Loyalitas Tunggal pada Negara
Indonesia
Rakernas I PDIP Tegaskan Kedaulatan Politik, Kutuk Penculikan Presiden Maduro oleh AS
Kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi menjadi harga mati dalam menghadapi tantangan nasional.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
Rakernas I PDIP Tegaskan Kedaulatan Politik, Kutuk Penculikan Presiden Maduro oleh AS
Indonesia
PDIP Desak Pilkada Langsung Tetap Dipertahankan, Usul Gunakan E-Voting
Mendorong penerapan teknologi untuk efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas demokrasi.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
PDIP Desak Pilkada Langsung Tetap Dipertahankan, Usul Gunakan E-Voting
Bagikan