Megawati Pilih Mending Bentuk Kabinet Ramping, Tapi Utang Negara Cepat Lunas
Ilustrasi. (Foto: Antara)
MerahPutih.com - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyinggung berbagai persoalan fundamental terkait pengelolaan negara saat ini dan ke depan, di antaranya soal utang negara dan bagi-bagi kursi menteri.
Soal utang negara, Megawati melemparkan pertanyaan soal bagaimana harus membayar utang negara yang semakin membesar.
Di sisi lain, dia juga menyindir tentang isu wacana penambahan kementerian di kabinet pemenang Pilpres 2024 untuk bagi-bagi jatah di kalangan parpol pengusung.
"Begitu banyak tarik-menarik kepentingan terjadi, bahkan jabatan menteri pun, yang ibu dengar, nih, sekarang ini sudah mulai pada rebutan, deh," kata Megawati, dalam pidato pembukaan rapat kerja nasional (Rakernas) V PDIP, di Ancol, Jakarta, Jumat (24/5).
Baca juga:
Jokowi Klaim Ratio Utang Negara Masih Aman Meski di Atas Angka Ideal
Merujuk ketika dirinya jadi presiden, Megawati menyarankan lebih baik membentuk kabinet yang ramping tetapi dapat bekerja maksimal.
Megawati mengklaim negara bisa cepat membayar utang ke International Monetary Fund (IMF) dengan kabinet ramping yang dipimpinnya saat menjadi Presiden ke-5 RI kala itu'.
"Saya lebih memilih membentuk kabinet yang ramping, dengan jumlah menteri 33, tetapi bersifat zaken cabinet, kabinet profesional. Terbukti, krisis dapat diatasi, dan seluruh utang terutama dengan IMF," ujarnya.
Baca juga:
Prabowo Mulai Bahas Kursi Kabinet dengan Ketum Parpol Koalisi
"Pertanyaan saya, ayo mikir, utang kita itu bagaimana cara bayarnya? Ayo mikir? Mikir dong. Jangan enaknya saja tidur, loh." imbuh satu-satu presiden perempuan Indonesia yang menjabat dari 23 Juli 2001 – 20 Oktober 2004 itu. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
FX Rudy Temui Megawati Jelang Konferda PDIP, Pasrah Ditempatkan di Mana Saja
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Negara Tanggung Utang Whoosh, Serikat Pekerja Kereta Api Puji Keberanian Prabowo
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Prabowo soal Utang Whoosh: Enggak Usah Khawatir, Saya Tanggung Jawab Semuanya
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Sempat Gelar Rapat Terbatas, Prabowo Minta Airlangga dan Rosan Bereskan Utang Whoosh