Megawati Pilih Mending Bentuk Kabinet Ramping, Tapi Utang Negara Cepat Lunas

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Jumat, 24 Mei 2024
Megawati Pilih Mending Bentuk Kabinet Ramping, Tapi Utang Negara Cepat Lunas

Ilustrasi. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyinggung berbagai persoalan fundamental terkait pengelolaan negara saat ini dan ke depan, di antaranya soal utang negara dan bagi-bagi kursi menteri.

Soal utang negara, Megawati melemparkan pertanyaan soal bagaimana harus membayar utang negara yang semakin membesar.

Di sisi lain, dia juga menyindir tentang isu wacana penambahan kementerian di kabinet pemenang Pilpres 2024 untuk bagi-bagi jatah di kalangan parpol pengusung.

"Begitu banyak tarik-menarik kepentingan terjadi, bahkan jabatan menteri pun, yang ibu dengar, nih, sekarang ini sudah mulai pada rebutan, deh," kata Megawati, dalam pidato pembukaan rapat kerja nasional (Rakernas) V PDIP, di Ancol, Jakarta, Jumat (24/5).

Baca juga:

Jokowi Klaim Ratio Utang Negara Masih Aman Meski di Atas Angka Ideal

Merujuk ketika dirinya jadi presiden, Megawati menyarankan lebih baik membentuk kabinet yang ramping tetapi dapat bekerja maksimal.

Megawati mengklaim negara bisa cepat membayar utang ke International Monetary Fund (IMF) dengan kabinet ramping yang dipimpinnya saat menjadi Presiden ke-5 RI kala itu'.

"Saya lebih memilih membentuk kabinet yang ramping, dengan jumlah menteri 33, tetapi bersifat zaken cabinet, kabinet profesional. Terbukti, krisis dapat diatasi, dan seluruh utang terutama dengan IMF," ujarnya.

Baca juga:

Prabowo Mulai Bahas Kursi Kabinet dengan Ketum Parpol Koalisi

"Pertanyaan saya, ayo mikir, utang kita itu bagaimana cara bayarnya? Ayo mikir? Mikir dong. Jangan enaknya saja tidur, loh." imbuh satu-satu presiden perempuan Indonesia yang menjabat dari 23 Juli 2001 – 20 Oktober 2004 itu. (Pon)

#Utang Negara #PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Kulturanesia menggelar pemutaran film Ghost in the Cell dalam rangka merayakan bulan Bung Karno.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Indonesia
Pemerintah Tarik Utang Rp 386 Triliun Dalam 5 Bulan
Penerimaan pajak terserap senilai Rp 834,4 triliun atau tumbuh positif sebesar 22,1 persen (yoy)
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Pemerintah Tarik Utang Rp 386 Triliun Dalam 5 Bulan
Indonesia
Pemerintah Bakal Mobilisasi Duit Rakyat Melalui Merah Putih Bond, Namun Tidak Wajib
Beredar kabar bahwa WNI yang memiliki Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan nilai aset di atas Rp 30 miliar diwajibkan membeli Merah Putih Bond,
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Pemerintah Bakal Mobilisasi Duit Rakyat Melalui Merah Putih Bond, Namun Tidak Wajib
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Bagikan