Noer Ardiansjah
MerahPutih.com - Pengamat sektor transportasi Darmaningtyas mengatakan bahwa penentuan tarif MRT Jakarta sangat tergantung kepada arah politik dari otoritas yang menentukan.
Hal tersebut, kata Darmaningtyas, dikarenakan ada berbagai opsi yang perlu dipertimbangkan guna menentukannya.
"Penentuan tarif itu sifatnya politis, tergantung pemerintahnya," kata Darmaningtyas seperti dikutip Antara di Jakarta, Rabu (6/2).
Menurut dia, penentuan tarif sebenarnya sudah banyak komponen pastinya, seperti bagaimana beban investasi yang digelontorkan hingga biaya operasional.
Namun, ia juga berpendapat tidak bisa hanya ditentukan secara sepihak. Karena juga harus dipikirkan misalnya dari segi warga sebagai penggunanya.
Darmaningtyas mengatakan ada dua jenis tarif yang bisa digunakan, yaitu tarif flat (tidak tergantung jarak) dan tarif berdasarkan jarak atau antarstasiun.
"Kalau untuk kepentingan menarik perhatian masyarakat maka berdasarkan jarak, tetapi kalau untuk kepentingan bisnis mesti flat," katanya.
Mengenai manajemen MRT Jakarta, mengusulkan tarif sebesar Rp8.500 per 10 kilometer. Sementara, Darmaningtyas menyatakan tarif tersebut karena MRT baru tahap promosi atau masih awal.
Ia mengusulkan agar tarif pertama kali sebesar Rp10.000, dan kemudian setelah setahun, tarif itu dievaluasi tergantung jumlah penggunanya.
Diketahui, Manajemen PT Moda Raya Transportasi (MRT) mengusulkan tarif sebesar Rp8.500 per 10 kilometer kepada Pemprov DKI Jakarta dan masih menunggu persetujuan.
Menurut Direktur Utama MRT Jakarta William Sabandar, sebenarnya biaya dana yang dibutuhkan satu orang dalam satu perjalanan sekitar Rp30 ribu per orang.
"Namun, hal tersebut tidak bisa dibebankan pada masyarakat," kata William, Rabu (30/1).
Mengingat masih cukup banyak kekurangan tersebut, kata William, pihaknya akan berupaya mengembangkan bisnis tersebut guna memenuhi kekurangan pendapatan pada tiket.
