Masinton Pasaribu: Kami ke Sukamiskin untuk Konfirmasi Pelanggaran KPK

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 06 Juli 2017
Masinton Pasaribu: Kami ke Sukamiskin untuk Konfirmasi Pelanggaran KPK

Anggota Pansus angket KPK Mukhamad Misbakhun (kanan) bersama Masinton Pasaribu (kiri) (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Politisi Partai PDIP Masinton Pasaribu mengatakan kedatangan Pansus KPK ke Lapas Sukamiskin untuk mengecek kebenaran terkait informasi adanya pelanggaran prosedur pemeriksaan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Meskipun status hukum narapidana, tapi mereka perlu didengarkan, bagaimana proses mereka ketika menjalani pemeriksaan, kalau sesuai prosedur yah bagus. Kita cek dan ricek kemari," ujar Masinton Pasaribu di Lapas Sukamiskin Kota Bandung, Kamis (6/7).

Politisi Partai PDIP itu mengaku, posko panitia hak angket KPK telah mendapat banyak aduan laporan terkait adanya kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan KPK dalam prosedur pemeriksaan, penyidikan, dan penyelidikan.

Sehingga, untuk memastikan hal tersebut, Pansus KPK mendatangi dua lapas yang banyak dihuni tersangka kasus korupsi untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.

Masinton menyinggung, beberapa kejanggalan yang diterimanya seperti ada penyidik KPK yang memberi obat kepada terduga korupsi serta mengarah-arahkan informasi.

"Kami melaksanakan semacam konfirmasi, ada yang dikasih obat. Saya ga disebutlah. Ada yang diarah-arahkan," kata dia.

Saat disinggung obat apa yang digunakan dalam laporan yang diterimanya, ia tidak menjawabnya secara rinci.

"Ga tau saya bukan dokter tapi informasinya seperti itu," kata dia.

Sebelumnya, dialog antara Pansus angket tentang pelaksanaan tugas dan wewenang KPK dengan narapidana kasus korupsi di Lembaga Permasyarakatan Sukamiskin Bandung, dilakukan secara tertutup.

Kedatangan rombongan KPK ke Lapas Sukamiskin berjumlah 14 orang dengan dipimpin Ketua Pansus KPK Agus Gunandjar Sudarsa. Rombongan datang sekitar pukul 10.45 WIB dengan menggunakan dua bus pariwisata.

Sumber: ANTARA

#Masinton Pasaribu #Lapas Sukamiskin #KPK #DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Tim MPR Bakal Verifikasi Cawapres Pengganti Gibran, KPK Soroti Rekam Jejak dan LHKPN
KPK mendukung rencana tim MPR memverifikasi cawapres pengganti Gibran. Rekam jejak, integritas, dan kepatuhan LHKPN menjadi perhatian.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 20 November 2026
Tim MPR Bakal Verifikasi Cawapres Pengganti Gibran, KPK Soroti Rekam Jejak dan LHKPN
Berita Foto
DPR Berikan Ruang bagi Anak dalam Peringatan Hari Anak Nasional
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyerahkan cendera mata ke Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 20 November 2026
DPR Berikan Ruang bagi Anak dalam Peringatan Hari Anak Nasional
Indonesia
RUU Perampasan Aset Bisa Pulihkan Kerugian Korban, Ada Badan Independen Pengelola
Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selama ini belum cukup menjangkau pemulihan kerugian masyarakat akibat kejahatan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 19 November 2026
RUU Perampasan Aset Bisa Pulihkan Kerugian Korban, Ada Badan Independen Pengelola
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang
Menenteri (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan pandangan pemerintah terkait RUU Perampasan Aset kepada Ketua DPR Puan Maharani di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 19 November 2026
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang
Berita Foto
Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna
Anggota Komisi III DPR fraksi Partai Gerindra Martin Daniel Tumbelaka (kiri) menyerahkan pendapat mini fraksi di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 18 November 2026
Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna
Indonesia
Pembahasan RUU Perampasan Aset Diklaim Sudah Rampung, 87 Kali RDPU
RUU itu pada Rabu ini telah resmi disetujui dan selesai pada tingkat satu dan kemudian akan dibawa ke tingkat dua dalam rapat paripurna terdekat, untuk disahkan menjadi undang-undang.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 18 November 2026
Pembahasan RUU Perampasan Aset Diklaim Sudah Rampung, 87 Kali RDPU
Indonesia
Status Perkawinan Pemilih Diusulkan Dihapus di RUU Pemilu
Usulan tersebut mempertimbangkan batas usia anak yang berakhir pada usia 18 tahun serta praktik mayoritas negara di dunia yang menetapkan usia memilih pada batas tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 November 2026
Status Perkawinan Pemilih Diusulkan Dihapus di RUU Pemilu
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Bahas RUU Tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang
Anggota DPR fraksi Partai Golkar Ferdiansyah (kiri) menyerahkan pendapat fraksi kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 17 November 2026
Rapat Paripurna DPR Bahas RUU Tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang
Berita Foto
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti (kiri) menyampaikan paparan dalam RDP dengan Komisi III DPR di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 16 November 2026
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Berita Foto
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto berjabat tangan degan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat rapat kerja di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 12 November 2026
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR  Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Bagikan